Piramida.id|Simalungun – Pangulu (Kepala Desa) se kabupaten Simalungun beserta perangkat Nagori ‘menjerit’ dan minta tolong karena selama 4 bulan tidak menerima gaji dari Pemkab Simalungun.
“Ini sudah bulan ke 4 Pangulu se kabupaten Simalungun dan perangkat Nagorinya tidak gajian, saya tidak mengerti apa maksud dari Pemkab Simalungun, apa menurut mereka kami gak perlu makan?” bilang salah seorang Pangulu kepada Piramida.id, Senin (6/11) siang, melalui sellularnya.
Fenomena keterlambatan pemberian gaji terhadap Pangulu dan Perangkat Nagori memang bukan terjadi kali ini saja.
Ketidak lancaran pemberian gaji Pangulu serta perangkatnya se kabupaten Simalungun membuat Sabaruddin Sirait angkat bicara.
“Kita prihatin dengan kondisi yang melanda kabupaten Simalungun saat ini, selain banyaknya infrastruktur yang mengalami kerusakan parah, ternyata para Pangulu serta perangkat Nagori se Simalungun hingga kini belum gajian dan ini sudah masuk bulan ke 4,” tandas Sabaruddin yang juga Sekretaris Cabang majelis pimpinan cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) kabupaten Simalungun.
Kenyataan ini sangat bertolak belakang dengan Jargon Radiapoh Hasiholan Sinaga dan Zonny Waldi saat mengkampanyekan diri dalam perhelatan pemilihan kepala daerah lalu (Pilkada).
Rakyat Harus Sejahtera, jargon ampuh yang menghantarkan pasangan tersebut menjadi kepala daerah Simalungun pun dituding sebagai tipuan bagi warga Simalungun.
“Bagaimana warga Simalungun bisa sejahtera kalau Pangulu dan perangkatnya menjerit akibat tidak gajian, sementara Pemerintah yang bersentuhan langsung dengan warga itu adalah Pangulu dan perangkatnya,” pungkas Sabaruddin.
“Tindakan Pemkab Simalungun yang tidak kunjung mencairkan gaji Pangulu dan perangkat Nagori, seakan secara tidak langsung menyediakan perangkap bagi pemerintah Nagori itu. Mereka (Nagori) mengelola anggaran yaitu Dana Desa dari Pemerintah Pusat, sementara mereka tidak gajian, kita khawatir nantinya terjadi korupsi di pengelolaan Dana Desa karena terpaksa,” tukasnya.
Selain adanya ketidak beresan dalam sistem keuangan Pemkab Simalungun, Sabaruddin Sirait juga mengomentari pengawasan oleh DPRS Simalungun.
“Harusnya dalam kasus ini DPRD Simalungun lebih aktif melakukan pengawasan dan kontrol terhadap Pemerintahan dan juga keuangan yang menyangkut kesejahteraan di masyarakat, agar para Pangulu dan Perangkat Nagori mendapatkan haknya,” tegas Pria yang kritis mencermati kebijakan Pemerintah ini.
“Ini sudah mendekati akhir tahun, tentunya banyak kebutuhan bagi para Pangulu dan Perangkat, selain itu mendekati kontes Politik Pemilu 2024 ini untuk menjaga netralitas mereka (Pemerintah Nagori), kesejahteraan berupa gaji mereka harus secepatnya dicairkan,” pungkas Sabaruddin Sirait.
Beberapa Pangulu menyampaikan harapannya lewat Piramida.id terkait tidak turunnya gaji selama 4 bulan terakhir ini.
“Gak taulah apa maksud dari Pemkab gak turunkan gaji kami, kasihan rasanya melihat para perangkat itu selalu bertanya soal gaji. Padahal Pajak Nagori kami berjalan dan kami penuhinya,” ungkap salah seorang Pangulu.
“Tolonglah kepada siapapun yang bisa membantu, agar gaji kami segera dicairkan,” kata salah seorang Pangulu lainnya.
Robert Silalahi selaku Bidang Pemerintahan Nagori di dinas pemberdayaan masyarakat Nagori (DPMN) saat dikonfirmasi oleh kru media ini belum memberikan tanggapan.(Fas)
