PIRAMIDA.ID- Indonesia telah memulai program vaksinasi Covid-19 pertengahan Januari lalu. Hal ini bertujuan untuk melawan penyebaran virus Covid-19 dengan membentuk kekebalan imunitas atau herd immunity.
Hingga awal Maret, Indonesia tercatat telah mengamankan 38 juta dosis vaksin Sinovac yang akan didistribusikan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia. Namun, diketahui bahwa terdapat kendala dalam distribusi vaksin tersebut.
Menanggapi hal ini, Ketua Umum DPP GMNI Imanuel Cahyadi menyampaikan kritik atas lambatnya distribusi vaksin ke seluruh wilayah di Indonesia.
“Sejauh ini, program vaksinasi Covid adalah satu-satunya jalan untuk menghentikan penyebaran virus Covid-19 yang paling efektif. Masyarakat tak sabar menanti untuk dapat mengakses vaksin Covid-19 di tiap daerah mereka. Namun, distribusi vaksin terkesan berjalan lambat dan tidak merata. Seharusnya para pihak yang terlibat dalam distribusi vaksin ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan vaksin secara adil dan merata,” ungkap Imanuel.
Imanuel menjelaskan bahwa pendistribusian vaksin Covid adalah hal yang sangat penting, khususnya bagi para tenaga kesehatan yang selalu berjuang sebagai barisan terdepan dalam penanggulangan Covid.
“Distribusi vaksin Covid ini adalah hal yang ditunggu, khususnya bagi tenaga kesehatan yang sejak awal berjuang sebagai garda terdepan melawan Covid. Jangan sampai jatuh lebih banyak korban akibat kelalaian pemerintah pusat dan lembaga terkait dalam mendistribusikan vaksin,” ujarnya.
Imanuel membandingkan data pasien terjangkit Covid pada saat sebelum adanya vaksin dengan saat sesudah adanya vaksin. Ia menjelaskan tidak terdapat perbedaan signifikan dalam jumlah kasus baru di Indonesia.
“Jumlah kasus baru setiap hari pada Desember 2020 berkisar antara 5000 sampai 8000-an kasus. Saat Maret, jumlahnya berkisar di angka 5000-an kasus per hari. Data ini menunjukkan satu dari dua hal: vaksin tidak memiliki pengaruh terhadap penyebaran Covid atau distribusi vaksin yang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” urainya.
Imanuel menyebutkan bahwa banyak stok vaksin yang mengendap dan tidak didistribusikan semestinya. Ia menduga, lambatnya distribusi vaksin disinyalir karena adanya dugaan mafia vaksin di dalam lembaga BPOM.
“Vaksin saat ini sangat diperlukan masyarakat untuk menghadapi pandemi. Tapi berdasarkan informasi yang kami terima, ada dugaan mafia vaksin yang berusaha mengintervensi petinggi BPOM. Bahkan, diduga mafia vaksin dan petinggi di BPOM masih ada hubungan keluarga. KPK harus mengawasi proses vaksinasi ini, jangan sampai upaya untuk melindungi rakyat malah menjadi praktik bancakan segelintir orang,” katanya.
Ia mendorong agar lembaga KPK menyelidiki terkait dugaan permainan mafia vaksin di lingkaran BPOM. Ia berharap agar permasalahan ini dapat segera diselesaikan.
“GMNI akan mendorong lembaga KPK untuk turun tangan menyelidiki dugaan permainan mafia vaksin yang ada di lingkaran BPOM. Hal ini harus diusut sampai tuntas. Permainan mafia vaksin ini sudah membahayakan nyawa masyarakat Indonesia. Ini harus kita lawan atas nama kemanusiaan,” pungkasnya.(*)
