PIRAMIDA.ID- Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) yang merupakan koalisi NGO yang terdiri dari BAKUMSU, BITRA, KSPPM, Petrasa, YAK, YDPK, YAPIDI menggelar Seminar di Aula Kantor Bupati Samosir, Rianiate Kabupaten Samosir, Selasa (05/04/2022).
Seminar dengan tema “Kebijakan Pembangunan di Kawasan Danau Toba terhadap Ekologi dan Pemenuhan Hak-Hak Ekosob Masyarakat” ini dihadiri oleh Asisten III Pemkab Samosir, Waston Simbolon yang sekaligus membuka kegiatan tersebut.
Seminar ini dilakukan sebagai sarana diseminasi hasil riset yang telah dilakukan oleh JAMSU di 6 (enam) wilayah di Sumut, seperti di desa Buntu Mauli Kabupaten Samosir, Desa Huta Ginjang Kabupaten Tapanuli Utara, desa Sibolangit dan Pangambatan Kabupaten Karo, Desa Nagori Sait Buttu Kabupaten Simalungun, desa Silalahi Kec. Silahisabungan.
Selain itu, hadir pula Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tetti Naibaho dan Dosen Universitas HKBP Nomensen Medan, Dr. Dimpos Manalu sebagai penanggap dari hasil riset.
Sedangkan hasil riset sendiri disampaikan oleh Duat Sihombing mewakili wilayah Kabupaten Dairi dan Angela Manihuruk mewakili wilayah Kabupaten Samosir. Selanjutnya temuan secara umum di 6 wilayah riset yang dirangkum oleh Juniaty Aritonang mewakili JAMSU. Kegiatan ini pun dimoderatori oleh Lesmawati Perangin-angin dari Yayasan Ate Keleng.
Hasil riset yang dikerjakan sekitar satu tahun terakhir oleh tim riset menghasilkan 6 temuan. Keenam temuan tersebut, yakni ancaman atas kerusakan mata pencaharian sistem lokal; ancaman pengabaian atas sistem adat, potensi konflik dan marginalisasi; ancaman atas peningkatan krisis ekologis air dan potensi bencana ekologis lainnya; ancaman pergeseran dan peluruhan budaya lokal serta ancaman pergeseran dan peluruhan budaya local dan penyimpangan peraturan dalam implementasinya.
Menurut tim riset, hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah kabupaten dalam mengembangkan aspek pariwisata di kabupaten mereka. Sekaligus menjadi sarana evaluasi kebijakan pembangunan pariwisata yang sedang menjadi salah satu sasaran dalam pengembangan daerah.
Melalui seminar ini harapannya menjadi bekal informasi kepada pemerintah kabupaten untuk mengubah paradigma membangun pariwisata yang berbasis industri dengan yang berbasis kerifan lokal.
Masyarakat harus menjadi subjek utama yang dilibatkan dalam setiap pembangunan terkhusus pariwisata. Agar pembangunan ke depannya tidak lagi menghancurkan ekologi Danau Toba dan menghilangkan hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakat setempat.
Dalam kesempatan ini hadir pula Kabag Pembangunan Kabupaten Dairi dan Pemerintah Kabupaten Samosir mewakili Bappeda, Rikardo Simbolon. Tak hanya itu, seminar juga dihadiri oleh masyarakat sekitar kawasan Danau Toba, seperti dari kabupaten Taput, Toba, Samosir, Karo, Dairi khususnya tempat di mana riset dilakukan.
Di akhir seminar JAMSU meminta kepada Pemkab di sekitaran KDT untuk memastikan seluruh proses pembangunan KSPN di Kawasan Danau Toba menghormati prinsip adat dan budaya lokal termasuk sistem tenurial atas tanah dan sumber daya alam (SDA).(*)
