Pemuda Kritisi Proses Pemilihan Wakil Gubernur Papua

PIRAMIDA.ID- Pasca meninggalnya wakil Gunernur Papua beberapa waktu lalu dan akan dilakukannya pemilihan untuk mencari penggantinya, di mana dalam proses pemilihan ini dinilai menuai pro dan kontra.

Polemik tersebut mendapat tanggapan dari Felix Pusop selaku masyarakat Papua yang resah dengan ketimpangan yang terjadi di mana ia memberikan sikapnya kepada publik. Ia menilai, proses pemilihan dan penentuan pengganti tersebut tidak demokratis dan sarat dinasti politik.

“Sangat disayangkan keputusan Gubernur Papua Lukas Enembe. Provinsi Papua representasi dari tujuh suku besar wilayah adat di Papua maka Gubernur Lukas Enembe bijaksana menentukan sosok pemimpin yang tepat untuk mendampingi sisa waktu dua tahun terakhir ini. Sangatlah disayangkan kental kontestasi politik dinasti di Papua. Pertanyaan kita sebagai masyarakat, apa kehebatan frasa dinasti politik dan politik dinasti? Politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik,” ujar Fusop dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Ia menerangkan, benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. “Politik dinasti jelas bertentangan dengan budaya demokrasi yang sedang tumbuh di negeri tercinta ini dan akan mengebiri demokrasi,” jelasnya.

Ia juga menyampaikan, Provinsi Papua representasi dari pemerintahan tujuh wilayah adat, maka Gubernur Lukas Enembe harusnya bijaksana menentukan sosok yang tepat agar menjaga ketimpangan konflik sosial. Bahkan, tambahnya, bahaya otoritarianisme dapat saja terjadi ketika semua kekuatan politik dirangkul dan tunduk pada satu pucuk pimpinan saja.

“Sebagaimana terjadi pada era Demokrasi Terpimpin Soekarno dan era Orde Baru Soeharto. Ibarat pepatah, buah apel jatuh tak akan jauh dari pohonnya. Dinasti politik yang kini banyak kita temukan di sejumlah provinsi Indonesia salah satunya provinsi Papua sudah sepuluh tahun terakhir. Niat untuk berkuasa selamanya saja, sebetulnya sudah bersifat anti demokrasi (undemocratic) karena menghambat hak orang lain untuk menjalankan pemerintahan. Politik dinasti pasti mengabaikan kompetensi dan rekam jejak,” kesalnya.

“Bahkan, politik dinasti bisa mengebiri. Peran yang menyedihkan, politik dinasti sengaja dibingkai dalam konteks demokrasi. Dalam alam demokrasi prosedural sekarang, praktik politik dinasti di era reformasi menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Publik disuguhi praktik politik dinasti di Provinsi Papua,” ujar mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo tersebut.

Menurut dia, politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan sekelompok orang yang terikat hubungan keluarga.

Felix Pusop melihat dinasti politik rentan menciptakan sifat koruptif kepala daerah. Kekuatan besar yang dimiliki kepala daerah, kerap kali digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Sebagai pemuda, ia mengingatkan masyarakat harus cerdas.

“Sebab sesungguhnya, kita sebagai masyarakat adalah stakeholder demokrasi, mengingatkan pikiran kritis kepada pemerintah jangan salah menentukan pilihan. Bukan objek yang terus diekploitasi untuk dibodohi oleh kepentingan nepotistik. Saatnya cerdas dalam memilih,” pungkasnya.(*)