PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat bicara terkait polemik pengadaan 32 unit komputer pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025.
Fawer meminta semua pihak mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak terburu-buru mengaitkan anggota DPRD Pematangsiantar berinisial M.H. beserta istrinya berinisial H.D.S. dengan dugaan persoalan pengadaan tersebut.
Menurut Fawer, dalam negara hukum, seseorang tidak bisa dinilai bersalah hanya karena hubungan keluarga, kedekatan sosial, maupun jabatan politik.
“Jangan sampai seseorang dianggap bersalah hanya karena memiliki hubungan keluarga atau kedudukan politik. Harus ada bukti mengenai perbuatan, peran, kewenangan, dan keterlibatan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Fawer.
Ia menegaskan, persoalan pengadaan 32 unit komputer tersebut harus diperiksa secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penyusunan spesifikasi, pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, penerimaan barang hingga proses pembayaran.
Fawer menilai, apabila terdapat dugaan ketidaksesuaian spesifikasi, kemahalan harga, atau penyimpangan administrasi, hal tersebut harus dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik barang, keterangan para pihak, dan audit yang objektif.
“Jangan kemudian setiap persoalan pengadaan langsung ditarik menjadi tuduhan pidana kepada orang yang belum jelas keterlibatannya. Kita harus membedakan antara persoalan administrasi, pelanggaran prosedur, konflik kepentingan, dan tindak pidana korupsi,” ujarnya.
Istri Anggota DPRD Tidak Otomatis Terlibat
Fawer secara khusus menyoroti pentingnya membedakan hubungan keluarga dengan pertanggungjawaban pidana.
Menurutnya, status M.H. sebagai anggota DPRD tidak otomatis membuatnya bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Begitu juga dengan H.D.S. yang merupakan istri M.H. Hubungan perkawinan tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyimpulkan adanya tindak pidana.
“Hubungan suami istri bukan bukti tindak pidana. Kalau ada dugaan keterlibatan, harus dibuktikan apa perbuatannya, apakah ada intervensi, pengendalian terhadap penyedia, penerimaan keuntungan, atau tindakan lain yang memenuhi unsur pelanggaran hukum,” tegasnya.
Ia menambahkan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus diuji berdasarkan ketentuan yang berlaku, termasuk Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya.
Karena itu, menurut Fawer, aparat penegak hukum perlu mengungkap fakta secara utuh dan tidak membangun kesimpulan berdasarkan asumsi.
ILAJ Dukung Pengusutan, Tapi Tolak Penghakiman
Lebih lanjut, Fawer menyatakan ILAJ mendukung langkah aparat penegak hukum dalam mengusut dugaan penyimpangan pengadaan komputer tersebut.
Namun, ia mengingatkan agar proses penegakan hukum tetap profesional, transparan, dan menjunjung tinggi hak setiap warga negara.
“ILAJ mendukung pemberantasan korupsi. Tetapi kami juga mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi tidak boleh mengabaikan perlindungan hak-hak warga negara. Jangan ada tebang pilih, tetapi jangan pula ada kriminalisasi,” katanya.
Fawer menegaskan, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
Sebaliknya, pihak yang tidak terbukti terlibat juga harus mendapatkan perlindungan hukum dan tidak menjadi korban penghakiman opini publik.
“Penegakan hukum harus berdasarkan fakta, bukan persepsi. Kita ingin kasus ini terang benderang, siapa yang bertanggung jawab harus dibuktikan, dan siapa yang tidak terlibat jangan dipaksakan masuk dalam pusaran persoalan,” tutup Ketua ILAJ Fawer Sihite. (Tim).
