PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat bicara keras menyikapi polemik pengadaan 32 unit komputer pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2025.
Fawer meminta agar nama anggota DPRD Pematangsiantar berinisial M.H. dan istrinya berinisial H.D.S. tidak terus digiring dalam opini publik tanpa adanya bukti konkret mengenai keterlibatan mereka.
“Jangan karena seseorang merupakan anggota DPRD, kemudian istrinya ikut diseret dalam pusaran dugaan persoalan pengadaan. Hukum tidak bekerja berdasarkan hubungan keluarga, apalagi asumsi. Kalau memang ada bukti keterlibatan, tunjukkan perbuatannya, jangan sekadar menggiring nama orang!” tegas Fawer.
Menurutnya, pengadaan 32 unit komputer harus diusut berdasarkan fakta, mulai dari perencanaan, penentuan spesifikasi, proses pemilihan penyedia, kontrak hingga pembayaran.
Ia menegaskan, pertanggungjawaban pidana bersifat individual. Status sebagai anggota DPRD maupun hubungan perkawinan tidak otomatis membuktikan seseorang melakukan tindak pidana.
“Jangan menciptakan kesan seolah-olah seseorang sudah bersalah sebelum ada pembuktian. Apakah M.H. ikut menentukan penyedia? Apakah ada intervensi? Apakah ada aliran keuntungan? Semua itu harus dibuktikan, bukan dibangun melalui opini,” ujarnya.
Fawer menegaskan ILAJ tidak akan membenarkan korupsi, tetapi juga tidak akan diam apabila ada pihak yang berpotensi dirugikan oleh penggiringan opini tanpa dasar hukum.
“Kami mendukung penegakan hukum, tetapi kami juga akan berdiri membela prinsip keadilan. Jangan tebang pilih, jangan kriminalisasi, dan jangan jadikan hubungan keluarga sebagai alat untuk membangun tuduhan. Kalau ada bukti, proses! Kalau tidak ada bukti, jangan rusak nama baik orang!” tutup Fawer Sihite. (Tim).
