PIRAMIDA.ID- Budi Asmara, Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Provinsi Jambi miris melihat peristiwa OTT KPK baru-baru ini yang menyasar salah satu hakim agung di lembaga peradilan tingkat akhir, yakni Mahkamah Agung.
“Kalau saya sih menanggapi, kasus OTT dari mulai pengacara Semarang, ada 2 dua orang ya, dengan pengusaha dengan Hakim Agung. Memang kita terlebih sesama profesi bergerak di bidang hukum sangat miris. Sebagai sesama penegak hukum kita menjadi sorotan masyarakat dan mungkin menjadi sangat tidak baik di mata masyarakat,” kata Budi Asmara, Jumat 23 September 2022.
Tak dapat dimungkiri, setelah peristiwa OTT KPK dan ditetapkannya Hakim Agung, Sudrajat Dimyati sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung oleh KPK, Jumat 23 September 2022 subuh tadi, tentu berimbas terhadap rasa kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.
“Mahkamah Agung yang kita harapkan sebagai tempat terakhir memperoleh peradilan ternyata juga bisa dibobol oleh orang-orang yang berkepentingan,” ujarnya.
Namun sebagai salah seorang advokat yang sudah memiliki rekam jejak yang cukup panjang, Budi mengungkap bahwa untuk persoalan sejenis yang menjerat Hakim Agung baru-baru ini, kuncinya sebenarnya ada pada hakim sendiri.
“Baik hakim Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) hingga Mahkamah Agung (MA). Sekeras manapun, seupaya apapun pihak luar, ujung-ujungnya kan memohon. Tidak ada upaya dan daya selain memohon kepada majelis hakim yang mulia,” katanya.
Artinya, lanjut Budi, permohonan itu tidak akan pernah terjadi peristiwa seperti ini apabila yang tempat kita bermohon itu (hakim) menutup pintu untuk kasus-kasus seperi ini.
“Tapi kalau tempat kita memohon membukakan pintu, itu pasti akan terjadi dan upaya yang menciderai proses hukum akan terjadi. Itu sudah sering kita dengar, ada oknum advokat maupun jaksa baik pihak lain,” ujarnya.
Budi juga tidak menutup kemungkinan jika terdapat oknum hakim yang mungkin menawarkan diri untuk mempermudah proses hukum, atau ditawarkan untuk mengikuti kehendak dari pihak-pihak yang berkepentingan guna memenangkan suatu perkara hukum.
Lagi-lagi Budi pun berujar, amat menyayangkan peristiwa itu, menurutnya jika selama ini masyarakat sudah ragu dengan peradilan, peristiwa hakim terjerat OTT KPK tentu semakin memperparah rasa ketidakpercayaan publik terhadap badan peradilan. Apalagi ini kejadianya di Mahkamah Agung.
“Kalau pendapat saya, majelis hakim lah yang paling terakhir dalam menjaga marah institusi peradilan. Karna kuasa terakhir ada di tangan atau di palu majelis hakim. Siapapun orang di luar majelis hakim yang berupaya sekeras apapun, apabila majelis hakim tidak membuka pintu intervesi untuk itu, maka tidak akan pernah terjadi hal-hal itu. Karena penegak hukum selain hakim pengadilan adalah sifatnya pemohon. Jadi kunci bukan di tangan pihak lain tapi di tangan majelis hakim,” katanya.(Juan)
