PIRAMIDA.ID-(Pematangsiantar, 29 April 2026)Pendidikan di Kota Pematangsiantar sedang tidak baik-baik saja. Sebagai kota yang secara historis dijuluki sebagai “Kota Pendidikan” kenyataan di lapangan justru menunjukkan adanya degradasi kualitas, manajerial, dan kualitas infrastruktur yang tidak kunjung usai.
Daftar Merah Masalah Pendidikan di Pematangsiantar berdasarkan kajian dan pantauan lapangan organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Kelompok Cipayung Pematangsiantar yang terdiri dari GMKI, GMNI, HMI dan PMKRI menyampaikan bahwa kualitas pendidikan di Kota Pematangsiantar mengalami degradasi yang cukup signifikan.
Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun Yova Ivo Cordiaz Purba, mengatakan kualitas pendidikan di pematangsiantar saat ini berada dalam kondisi darurat yang tidak bisa lagi ditutupi dengan narasi keberhasilan semu.
“Fakta bahwa 9 dari 14 SMP Negeri mengalami kekurangan peserta didik. Itu merupakan bukti nyata kegagalan Walikota dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pendidikan negeri. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi kegagalan dalam mengelola sektor pendidikan. Ketika sekolah negeri mulai ditinggalkan maka yang runtuh bukan hanya sistem tetapi juga harapan masyarakat terhadap masa depan anak-anak mereka.”
“Kami menilai Walikota Pematangsiantar tidak memiliki arah yang jelas dalam membangun pendidikan. Ketimpangan kualitas antar sekolah dibiarkan, kebijakan dibuat tanpa kajian matang dan pengawasan berjalan lemah tanpa ketegasan. Ini adalah bentuk kelalaian serius. Lebih parah lagi, persoalan kesejahteraan guru yang masih bermasalah menunjukkan bahwa Walikota tidak sungguh-sungguh menghargai peran tenaga pendidik. Bagaimana mungkin berbicara tentang kualitas jika fondasi utamanya justru diabaikan.”
Kemudian Ketua Terpilih DPC GMNI Pematangsiantar Nicho Gurning menyampaikan, Kulitas pendidikan di Kota Pematangsiantar hari ini sangat memprihatinkan
“Kita tidak boleh hanya terpaku pada deretan angka statistik kelulusan atau megahnya gedung-gedung sekolah. Pendidikan di Siantar harus dikembalikan pada khitah yang dicita-citakan fajar menyingsing Alat perjuangan untuk membentuk manusia Indonesia yang baru.”
”Pendidikan Bukan Pabrik Ijazah, Tapi Kawah Candradimuka Bung Karno pernah berpesan bahwa pendidikan bukanlah sekadar mentransfer ilmu pengetahuan secara mekanis. Di Pematangsiantar, sekolah-sekolah harus menjadi tempat persemaian pemuda yang memiliki Machtsvorming (pembentukan kekuatan).
Kita menolak pendidikan yang hanya mencetak “buruh-buruh kerah putih” Pendidikan di Siantar harus mencetak pemikir yang radikal (berakar) dan berani mendobrak kejumudan sosial.”
“Pendidikan di Pematangsiantar harus mendorong kemandirian ekonomi dan intelektual. Siswa tidak boleh dididik menjadi peminta-minta kerja, melainkan pencipta kerja yang inovatif.”
Selanjutnya Formateur/Ketua Umum HMI Cabang Pematangsiantar-Simalungun Raja Doli Lubis, Menegaskan bahwa komitmen yang disampaikan oleh Wesly Silalahi terkait rencana pendirian perguruan tinggi negeri di Kota Pematangsiantar tidak boleh berhenti sebagai janji kampanye.
“Hingga saat ini, tidak terlihat langkah konkret yang terukur dan transparan. Pemerintah kota belum menunjukkan arah kebijakan yang jelas, baik dalam bentuk kajian, peta jalan, maupun komunikasi publik yang sistematis. Kondisi ini menimbulkan keraguan serius terhadap keseriusan pemerintah dalam menunaikan komitmen yang telah disampaikan kepada masyarakat.”
“Kehadiran perguruan tinggi negeri bukan sekadar simbol pembangunan. Institusi tersebut berfungsi sebagai pusat produksi pengetahuan, inovasi, dan penguatan ekonomi lokal. Dalam kerangka teori human capital, investasi pada pendidikan tinggi terbukti meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Mengabaikan agenda ini berarti mengabaikan fondasi pembangunan daerah itu sendiri.”
Kemudian Fransisco Mezgion Hutauruk Ketua PMKRI Cabang Pematangsiantar menyatakan, kritik keras terhadap krisis multidimensi pendidikan di Kota Pematangsiantar, mulai dari karut-marut PPDB hingga runtuhnya disiplin siswa.
“Realitas hari ini sangat ironis; sistem PPDB yang cacat pengelolaan telah memicu ketimpangan ekstrem. Di satu sisi terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu sementara sejumlah SMP Negeri justru sekarat karena kekurangan peserta didik. Fenomena ini membuktikan kegagalan Pemerintah Kota dalam memetakan zonasi pendidikan yang adil. Jika dibiarkan sekolah negeri akan kehilangan marwahnya sebagai pusat pendidikan rakyat dan infrastruktur negara akan terbengkalai sia-sia.”
“PMKRI juga menyoroti degradasi moral siswa yang kian mengkhawatirkan. Maraknya bolos massal dan perilaku negatif di luar sekolah adalah sinyal kuat bahwa pendidikan di Siantar telah kehilangan ruh pembangunan karakternya. Pendidikan tidak boleh sekadar menjadi formalitas akademik melainkan harus menjadi kawah candradimuka bagi integritas dan disiplin generasi muda.”
Sebagai bentuk tanggung jawab moral Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar mendesak Walikota Pematangsiantar Wesly Silalahi untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja Dinas Pendidikan. Meminta transparansi penuh terkait alokasi dan penggunaan dana pendidikan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Segera audit kelayakan infrastruktur seluruh sekolah negeri di Pematangsiantar demi keamanan dan kenyamanan siswa. Hadirkan skema kesejahteraan yang jelas bagi guru honorer sebagai garda terdepan pencerdas bangsa.
Kelompok Cipayung Kota Pematangsiantar menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu pendidikan di kota Pematangsiantar dan tidak akan ragu untuk turun ke jalan jika suara kritis ini hanya dianggap sebagai angin lalu oleh pemangku kebijakan.(AFP)
