PIRAMIDA.ID- SIMALUNGUN — Sekretaris KNPI Simalungun, Edis Galingging, meminta Kapolda Sumatera Utara untuk mencopot Kapolsek Tanah Jawa yang dinilai tidak mampu memberantas peredaran narkoba, khususnya dalam menangkap bandar berinisial TL yang diduga beroperasi di wilayah Kampung Korem.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul maraknya peredaran narkoba yang dinilai telah meresahkan masyarakat dan berlangsung dalam waktu yang cukup lama tanpa penindakan yang signifikan.
“Ini bukan persoalan baru. Peredaran narkoba sudah sangat meresahkan dan diduga berlangsung secara terbuka. Namun hingga saat ini, bandar berinisial TL belum juga ditangkap,” ujar Edis dalam keterangannya.
Edis menilai kinerja Kapolsek Tanah Jawa tidak menunjukkan langkah konkret dalam menindak peredaran narkoba di wilayah hukumnya. Menurutnya, jika aparat di tingkat Polsek tidak mampu bertindak, maka sudah seharusnya dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Jika tidak ada langkah tegas, maka kami meminta Kapolda Sumut untuk segera mencopot Kapolsek Tanah Jawa demi efektivitas penegakan hukum,” tegasnya.
KNPI Simalungun juga menyoroti dampak serius dari peredaran narkoba yang disebut telah menyasar generasi muda di wilayah tersebut. Kondisi ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi merusak masa depan masyarakat.
“Generasi muda kita menjadi korban. Ini bukan hanya soal hukum, tetapi soal masa depan daerah yang sedang dipertaruhkan,” ujarnya.
Edis menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus segera mengambil langkah konkret dengan menangkap bandar berinisial TL beserta jaringan yang diduga terlibat.
“Tidak boleh ada pembiaran. Tangkap TL dan bongkar jaringannya sampai ke akar. Negara tidak boleh kalah dengan bandar narkoba,” katanya.
KNPI Simalungun berharap Kapolda Sumatera Utara segera mengambil langkah tegas terhadap jajaran di bawahnya yang dinilai tidak mampu menjalankan tugas.
“Kami percaya Kapolda Sumut mampu mengambil keputusan yang tepat. Evaluasi harus dilakukan, dan jika perlu, lakukan pencopotan demi memastikan penegakan hukum berjalan maksimal,” tutup Edis (AFP)
