PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, mengajak seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat sinergi dalam mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, keberhasilan pemerintah menyelamatkan puluhan hingga ratusan triliun rupiah uang dan aset negara harus dijaga dengan soliditas antarlembaga penegak hukum, bukan justru diwarnai perpecahan.
Fawer mengatakan, dalam waktu kurang dari dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo, komitmen pemberantasan korupsi telah menunjukkan hasil yang nyata. Berdasarkan data resmi yang disampaikan Presiden RI dan Kejaksaan Agung, hingga April 2026 pemerintah telah berhasil menyelamatkan sekitar Rp31,3 triliun uang tunai yang berasal dari berbagai upaya penegakan hukum, pemulihan kerugian negara, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), denda, uang rampasan, dan pengembalian keuangan negara dari berbagai perkara.
Ia menjelaskan, capaian tersebut tidak berdiri sendiri. Melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), pemerintah juga berhasil menyetorkan penerimaan negara sebesar Rp11,42 triliun pada Tahap VI yang berasal dari denda administrasi sektor kehutanan, PNBP, hasil penanganan perkara, pajak, serta penerimaan negara lainnya. Selanjutnya pada Tahap VII, Satgas PKH kembali menyerahkan penerimaan negara sebesar Rp10,27 triliun yang berasal dari penertiban penguasaan kawasan hutan dan penyelamatan aset negara.
Selain penerimaan negara tersebut, Satgas PKH juga berhasil mengambil kembali penguasaan sekitar 5,9 juta hektare kawasan hutan, yang menurut pemerintah memiliki nilai penyelamatan aset negara mencapai sekitar Rp371 triliun. Nilai tersebut merupakan estimasi nilai ekonomis aset negara yang berhasil dikembalikan kepada negara, bukan seluruhnya berupa uang tunai.
“Di luar capaian tersebut, tentu masih banyak perkara besar yang sedang maupun telah ditangani oleh Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta didukung TNI dan berbagai kementerian maupun lembaga dalam upaya penyelamatan keuangan negara. Ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi merupakan kerja bersama lintas institusi,” ujar Fawer, Jumat (10/7/2026).
“Ini bukan angka yang kecil. Ini menunjukkan bahwa negara benar-benar bekerja menyelamatkan hak rakyat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, kita melihat langkah yang semakin tegas dalam memberantas korupsi, menindak mafia, dan mengembalikan kekayaan negara untuk kepentingan masyarakat. Capaian tersebut tentu tidak terlepas dari kolaborasi berbagai institusi penegak hukum dan kementerian yang terlibat,” katanya.
Menurut Fawer, capaian tersebut merupakan bukti bahwa agenda pemberantasan korupsi berjalan serius dan mulai memberikan dampak nyata.
“Kalau hari ini uang negara yang berhasil diselamatkan sudah mencapai puluhan triliun rupiah, sementara aset negara yang berhasil diamankan mencapai ratusan triliun rupiah, maka dapat dipastikan ada banyak pihak yang merasa terusik. Koruptor mulai menderita, mafia mulai kehilangan ruang geraknya. Ini adalah perkembangan yang patut diapresiasi dan dijaga bersama.”
Fawer mengingatkan bahwa keberhasilan tersebut justru berpotensi memunculkan serangan balik dari pihak-pihak yang selama ini menikmati hasil korupsi maupun praktik mafia.
“Yang harus kita waspadai bersama bukanlah sesama aparat penegak hukum, melainkan perlawanan dari para koruptor dan mafia yang mulai resah terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi. Ketika kepentingan mereka terganggu, sangat mungkin akan muncul berbagai upaya untuk melemahkan proses penegakan hukum, membangun opini yang menyesatkan, mengadu domba antarlembaga, maupun mengganggu kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.”
Ia menilai salah satu bentuk perlawanan yang patut diantisipasi adalah upaya memecah soliditas aparat penegak hukum.
“Jangan sampai KPK, Kejaksaan Agung, Polri, TNI, maupun institusi negara lainnya justru saling menyiku atau saling melemahkan. Kalau itu terjadi, yang diuntungkan bukan rakyat, melainkan para koruptor dan mafia. Mereka tentu menginginkan aparat penegak hukum tidak solid sehingga pemberantasan korupsi kehilangan kekuatannya.”
Karena itu, Fawer mengajak seluruh institusi penegak hukum untuk terus mengedepankan koordinasi, komunikasi, dan saling menghormati kewenangan masing-masing.
“KPK, Kejaksaan Agung, Polri, dan seluruh unsur pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keuangan negara dan memberantas korupsi. Perbedaan kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk saling melemahkan. Justru harus menjadi kekuatan untuk saling melengkapi dalam mengungkap berbagai kasus yang merugikan negara.”
Fawer juga mengajak masyarakat memberikan dukungan kepada aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, objektif, dan berdasarkan hukum.
“Saya mengajak seluruh masyarakat untuk terus mendukung langkah-langkah pemberantasan korupsi. Jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang berpotensi memecah belah institusi penegak hukum. Saat ini yang dibutuhkan bangsa adalah persatuan menghadapi korupsi, bukan mempertontonkan konflik antarlembaga.”
Ia mengaku optimistis komitmen Presiden Prabowo terhadap pemberantasan korupsi akan terus menjadi fondasi penting dalam memperkuat supremasi hukum di Indonesia.
“Saya percaya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, integritas penegakan hukum akan terus diperkuat. Karena itu seluruh aparat penegak hukum harus berdiri dalam satu barisan membantu Presiden mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan bebas dari korupsi.”
Menutup pernyataannya, Fawer menegaskan bahwa musuh bersama bangsa Indonesia bukanlah sesama aparat penegak hukum.
“Musuh kita bukan KPK, bukan Kejaksaan Agung, bukan Polri, dan bukan TNI. Musuh kita adalah koruptor dan mafia yang selama ini merampas hak rakyat. Oleh sebab itu, seluruh penegak hukum harus bersatu, menjaga marwah institusi masing-masing, dan jangan memberi ruang sedikit pun bagi para koruptor dan mafia untuk memecah belah kekuatan negara dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi.” (TIM)
