PIRAMIDA.ID- Pandemi corona membuat banyak aktivitas kini dilakukan dari rumah mulai dari bekerja (work from home) hingga pembelajaran jarak jauh (PJJ). Kegiatan-kegiatan itu kini beralih ke online.
Peralihan ini membuat penggunaan kuota internet semakin besar. Alhasil, biaya yang dikeluarkan untuk internet jebol. Sedangkan tak semua orang mampu mengeluarkan biaya lebih untuk membeli kuota internet di tengah pandemi seperti ini.
Perlukah pemerintah memberikan subsidi kuota internet?
‘Pemerintah mesti sigap’
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi menilai, dengan banyaknya aktivitas yang mesti dilakukan secara online muncul sejumlah permasalahan di lapangan. Menurutnya, pemerintah mesti sigap untuk masalah ini.
“Dan dengan PJJ terlihat banyak permasalahan seperti akses listrik yang tidak ada, akses internet yang belum tersedia, juga akses internet yang lambat dan tidak stabil. Kalau pun ada akses, tidak semua memiliki perangkat ponsel dan laptop serta pulsa. Para Menteri harus sigap mengatasi hal tersebut,” katanya kepada detikcom, Senin (27/07).
Menurutnya, pemerintah mesti turun ke lapangan untuk memasang jaringan internet di wilayah yang belum terjangkau dan memberikan sumbangan perangkat seperti laptop dan ponsel. Kemudian, perlu juga subsidi bahkan internet gratis.
“Mendikbud harus keliling Indonesia untuk melihat dan menginventaris sekolah dan anak didik yang tidak memiliki akses internet untuk bersama Menkominfo segera menyediakan akses, mensubsidi, dan memberikan pulsa akses internet gratis. Menteri BUMN bisa mendorong agar perusahaan pelat merah mensubsidi internet gratis dan percepatan adopsi internet cepat 5G,” paparnya.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, pemerintah memang perlu memberi subsidi kuota internet khususnya untuk kegiatan pendidikan. Sebab, internet memakan biaya yang cukup besar.
“Kalau sekarang kebutuhan katakanlah mereka dapat bansos, masyarakat miskin katakan paling tinggi Rp 600 ribu, tapi per bulan untuk biaya internet satu siswa bisa lebih dari Rp 200 ribu itu kalau satu anak, kalau berapa anak bayangkan itu karena kuotanya besar,” ujarnya.
Kemendikbud: 8.522 Sekolah belum berlistrik, 42.159 tak ada akses internet
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengungkapkan ada 8.522 sekolah di seluruh Indonesia yang belum memiliki listrik, dan ada 42.159 sekolah belum mendapat akses internet.
Plt Pusdatin Kemendikbud, Muhammad Hasan Chabibie, dalam diskusi online UNJ bertajuk ‘Peluang dan Tantangan Pembelajaran Jarak Jauh’, Minggu (26/07) mengatakan ada sekitar 19 persen yang belum mendapat akses internet. Angkanya itu mencapai 42 ribu lebih sekolah yang belum mendapat akses internet.
“Yang lebih parah lagi di internetnya memang, kami sadari internet di sekolah-sekolah, berdasarkan data periodik ini baru sekitar 81 persen sekolah di seluruh Indonesia dari jenjang SD sampai SMK yang memiliki akses. Sementara yang tidak memiliki akses sekitar 19 persen atau sekitar 42.159 sekolah,” jelasnya.
Chabibie mengatakan Kemendikbud sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) terkait akses internet ini. Menurut Kominfo, dari 42.159 sekolah 70 persennya itu atau sekitar 30 ribu sekolah sebenarnya sudah masuk ke area Base Transceiver Station (BTS), dan hanya bisa menggunakan internet melalui handphone saja.
Kendati demikian, Kemendikbud mengaku akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatasi keterbatasan di sekolah. Dia menyebut Kemendikbud akan terus mencarikan solusi agar semua sekolah mendapat akses listrik dan internet demi memajukan pendidikan Indonesia.
Sumber: Detik News
