Oleh: Ida Angelina Situmorang, Monalisca Octavia Sinaga, Evi Melinda Sipayung, Wulandari Sihombing*
PIRAMIDA.ID- Kekuasaan identik dengan orang yang memiliki kekuatan yang berperan dalam suatu masyarakat tertentu dan mendapat legitimasi dari masyarakat untuk mengontrol dan menjalankan pemerintahan terhadap masyarakat tertentu.
Menurut George R Terry, kekuasaan adalah hubungan dalam diri dan juga lingkungan dengan orang lain dan mempengaruhi orang lain untuk bekerja menyelesaikan tugasnya dengan sadar untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
Dalam teori George ini bisa dilihat bahwa tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan masyarakat itu sendiri dan untuk kepentingan dari masyarakat. Dari kepercayaan yang diberikan tersebut, masyarakat mengharapkan agar orang yang diberikan kepercayaan untuk menjalankan kekuasaan mampu untuk mengontrol kehidupan masyarakat agar berjalan sesuai dengan tata kehidupan yang ada.
Namun yang menjadi pertanyaannya apakah dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut, para pemegang kekuasaan mampu menjalankan kekuasaan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan atau hanya berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok.
Dalam realitas mungkin kita akan menemukan kekuasaan itu sering hanya dijalankan berdasarkan paksaan dari seseorang atau kelompok karena mereka mampu untuk mengendalikan kelompok tersebut dengan berbagai cara termasuk dengan kekerasan dan paksaan. Prinsip kekuasaan inilah yang menurut kami bukan berdasarkan asas demokrasi dan keadilan serta tentunya bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kekerasan adalah sebuah kejahatan karena tentunya merenggut hak dari individu dan kebebasannya.
Dilihat dari Negara Indonesia, kekuasaan itu berada di tangan rakyat dan rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Jadi rakyat adalah penentu utama atau sebagai orang yang memberikan legitimasi kepada pemerintah dan lembaga-lembaga tertinggi untuk menjalankan kekuasaan dan rakyat memegang kontrol untuk kekuasan tersebut.
Namun jika kita melihat ke belakang, kekuasan di Indonesia pernah juga dipegang oleh orang atau kelompok tertentu misalnya ketika jaman sebelum reformasi yaitu ketika orde lama berkuasa. Presiden Soeharto sebagai presiden Indonesia pada waktu itu yang adalah pemegang kekuasaan tertinggi tidak memiliki kontrol atau pembatasan terhadap kekuasaannya.
Hal tersebut dapat dilihat dari setiap kebijakan yang dibuat, tidak ada yang mampu menolak atau mengkritik kebijakannya. Maka dari itu pembatasan kekuasaan terhadap pemerintah atau pemegang kekuasaan harus ada agar kekuasaan itu tidak dijankan dengan diktaktor atau sewenang-wenang. Untuk itu demokrasi yang bedasarkan keadilan dalam penunjukan penguasa harus ada dan tidak hanya orang-orang tertentu saja yang berperan di dalamnya.
Pada jaman sekarang negara kita sudah lebih baik dalam penerapan demokrasi yang adil dengan regulasi yang jelas serta ada pembatas dan kontrol terhadap kekuasaan dengan adanya pembagian kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun jika di tilik lebih dalam masih ada juga celah dalam demokrasi Indonesia terutama dalam perebutan kekuasaan yang terjadi sekarang, sehingga muncul sebuah pertanyaan siapakah pemegang kekuasaan tertinggi di indonesia? Raykat atau Oligarki?
Tidak bisa kita pungkiri bahwa pada jaman ini pengaruh oligarki masih ada namun pengaruh dan caranya sudah berbeda. Kepentingan-kepentingan kelompok tersebut tentunya kadang terselip dalam kebijakan pemerintah yang katanya untuk rakyat tapi ada motif kepentingan pribadi dari penguasa atau oligarki. Contohnya seperti di konflik hutan adat Kinipun antara masyarakat adat dan PT Lestari Mandiri di mana masyarakat adat harus dikorbankan akibat hak penggunaan lahan yang diberikan oleh pemerintah terhadap perusahaan sawit.
Karena kepentingan orang-orang yang berkuasa masyarakat adat di paksa untuk meninggalkan dari lahan tersebut. Masyarakat adat tidak bisa melawan karena kekuasaan tidak berpihak kepada mereka dan hanya berpihak kepada orang yang memiliki penagaruh. Inilah bahayanya jika kekuasaan itu disalahgunakan dan lebih mengutamakan kepentingan dari oknum tertentu. Contoh kasus tersebut hanya sebagian kecil dari penerapan kekuasaan yang berpihak pada oligarki namun tidak juga bisa kita simpulkan bahwa kekuasaaan di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh oligarki.
Untuk itu sebagai masyarakat kita harus cerdas dan tidak apatis dalam proses penunjukan kekuasaan terhadap pemimpin kita. Misalnya dalam pemilihan umum kita harus lebih selektif dalam menentukan pemimpin serta memilih pemimpin yang memang mewakili rakyat. Karna para pemimpin dan pemegang kekuasan adalah dari rakyat dan memegang aspirasi rakyat dalam proses pelaksanaan kekuasan tersebut. Jangan mau diam apalagi apatis ketika kita menentukan pilihan terhadap para pemimpin kita agar Indonesia dapat menjadi lebih baik dan kekuasaan yang dijalankan berdasarkan kepetingan bersama.(*)
Penulis merupakan mahasiswa Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar.
