PIRAMIDA.ID – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Bupati Simalungun dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kabupaten Simalungun (9/07/2025)
GMKI melalui Ketua Cabang Yova Purba menilai bahwa 150 hari kerja Bupati Simalungun perlu ditekankan perihal urgensi pembangunan di Kabupaten Simalungun yang dianggap sangat minim terobosan juga dinilai melakukan pembiaran atas beberapa sektor yang rusak dan perlu diberi kepastian pembangunan.
“ Sangat Jelas Bupati Simalungun minim terobosan setelah 150 hari kerja, belum ada terobosan maupun kebijakan yang di ciptakan atas apa yang ingin dikerjakan Bupati untuk pembangunan Kabupaten Simalungun ” ucap Yova Purba
GMKI menyoroti persoalan fokus Bupati perihal penanganan infrastruktur pelayanan publik padahal seperti yang diketahui bahkan sebelum dilantik Bupati Simalungun bersama dengan Wakilnya sangat gencar mengenai pembenahan infrastruktur fasilitas publik,beasiswa,jaminan modal usaha bagi petani dan pelaku UMKM,menyediakan pelatihan,subsidi dan pembangunan universitas bersubsidi.
“ Sebelum dilantik Bupati bersama wakilnya sangat gencar dalam menanggapi persoalan infrastruktur seperti jalan di Simalungun yang sudah banyak mengalami kerusakan dan perlu perbaikan cepat serta pelayanan terhadap publik dan stimulus bagi penggiat rumah ibadah seperti guru ngaji dan guru sekolah minggu bahkan memprioritaskan itu sebagai wujud komitmen mereka, namun tidak ada fokus dan kejelasan sama sekali sampai perhari ini.
Tetapi kita melihat belum ada terobosan atau kebijakan mengenai komitmen tersebut, malahan Bupati dan Wakil Bupati Simalungun lebih sering mengikuti agenda-agenda formal dan non formal di daerah dan di luar daerah seperti yang kita lihat setelah di lantik sampai perhari ini.
Seharusnya komitmen yang sudah di sampaikan terhadap publik harus di eksekusi dengan cepat setelah di lantik pada bulan februari kemarin” Ucap Ketua GMKI Siantar-Simalungun
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Bidang Aksi Dan Pelayanan Depandes Nababan. Depandes menyampaikan bahwa Pemerintahan Kabupaten Simalungun di bawah kepemimpinan Bupati sekarang berjalan tanpa arah yang jelas. program-program unggulan yang dulunya dijanjikan dengan penuh semangat, hari ini justru tidak menunjukkan tanda-tanda akan dieksekusi.
” jelas kepemimpinan Pemerintahan Kabupaten Simalungun hari ini seakan keilangan arah melalui semangat program-program unggulan yang tidak ada eksekusi sama sekali, hal ini sangaty kami sayangkan,” ucap Depandes
Bidang Aksi dan Pelayanan pun menyoroti persoalan ditengah rusaknya infrastruktur jalan, lesunya UMKM, dan minimnya akses layanan pendidikan serta digital di desa-desa, kami tidak melihat satupun program prioritas itu dijalankan secara serius. Subsidi pendidikan, hingga internet desa tak lebih dari slogan kosong.
“Kami menilai, ini bukan semata persoalan keterlambatan teknis, tetapi tidak adanya kemauan bergerak dan ketidak mampuan membaca urgensi kebutuhan masyarakat. Kami mendesak agar Pemkab Simalungun menyusun peta jalan eksekusi program-program unggulan secara transparan dan terukur. Karna Ini soal tanggung jawab, bukan pencitraan,” Ucap Depandes Selaku Ketua Bidang
Tidak lupa GMKI Pematangsiantar-Simalungun menyikapi persoalan good governance, GMKI menekankan Bupati Simalungun untuk fokus membenahi integritas dan komposisi Struktur pemerintahan di tubuh Pemerintah Kabupaten (PEMKAB) Kabupaten Simalungun baik sesuai dengan basic track record yang selaras dengan kebutuhan, struktur Dinas di Kabupaten Simalungun hingga ke hal yang paling sederhana yakni personalia ASN yang masih dianggap tidak serius dalam melakukan pelayanan publik, serta harus mampu keluar dari lingkaran Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) agar pelayanan kepada publik dapat berjalan dengan baik dan maksimal.
“ Good Governance menjadi persoalan di setiap komponen pemerintahan eksekutif, Kabupaten Simalungun harus mampu melakukan perubahan atas keselarasan personalia dengan jabatan, begitu juga dengan dinas-dinas yang ada di Kabupaten Simalungun, integritas ASN serta harus mampu keluar dari lingkaran KKN” Ucap Ketua GMKI sebagai penutup.
