PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., meminta majelis hakim yang memeriksa perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan terdakwa mantan Jampidsus Febrie Adriansyah agar menguji secara mendalam hubungan antara transaksi keuangan, asal-usul harta kekayaan, dan unsur tindak pidana yang didakwakan.
Fawer menegaskan bahwa dalam perspektif hukum pidana, transaksi keuangan, investasi, kepemilikan tanah, maupun pembelian aset tidak dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencucian uang.
“Harus ada pembuktian hukum yang jelas. Tidak cukup hanya menunjukkan adanya transaksi atau kepemilikan aset. Harus diuji asal-usul harta, perbuatan yang dilakukan, hubungan dengan tindak pidana, serta unsur pengetahuan atau maksud sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal yang didakwakan,” kata Fawer.
Menurutnya, UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU, khususnya Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, mengatur rumusan tindak pidana yang memiliki unsur berbeda.
Ia juga mengingatkan agar Pasal 69 UU TPPU dipahami secara tepat. Ketentuan tersebut memang tidak mensyaratkan tindak pidana asal harus dibuktikan terlebih dahulu melalui putusan tersendiri. Namun, bukan berarti unsur-unsur TPPU dapat diabaikan atau dianggap otomatis terpenuhi.
“Pertanyaan hukumnya sederhana tetapi mendasar: apakah penuntut umum mampu membuktikan bahwa harta yang dipersoalkan memiliki hubungan dengan tindak pidana dan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang didakwakan?”
Fawer menilai pengujian tersebut sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengonstruksikan transaksi bisnis yang sah menjadi tindak pidana tanpa dasar pembuktian yang memadai.
ILAJ berpandangan bahwa penegakan hukum TPPU harus dilakukan secara profesional, tetapi tidak boleh mengorbankan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu.
“Kami ingin pemberantasan kejahatan keuangan berjalan kuat. Namun, kekuatan penegakan hukum justru harus terlihat dari ketelitian pembuktian, bukan dari asumsi terhadap setiap transaksi keuangan,” tutup Fawer.


















