PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., menegaskan bahwa perkara hukum yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah harus diuji berdasarkan prinsip pertanggungjawaban pidana individual, bukan berdasarkan jabatan, relasi profesional, ataupun keterkaitan seseorang dengan pihak lain.
Fawer menjelaskan bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal asas geen straf zonder schuld, yang berarti tidak ada pidana tanpa kesalahan.
Prinsip tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan dan kesalahan yang dapat dibuktikan terhadap individu yang didakwa.
“Jangan sampai seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana hanya karena jabatan yang pernah disandangnya, hubungan profesional, atau keterkaitan dengan suatu transaksi. Harus dibuktikan apa perbuatannya, bagaimana keterlibatannya, serta di mana letak kesalahannya menurut hukum,” tegas Fawer.
Menurutnya, dalam perkara dugaan pemerasan dan TPPU, majelis hakim harus menguji secara cermat apakah terdapat hubungan antara perbuatan yang didakwakan dengan keterlibatan personal Febrie Adriansyah.
Ia juga menekankan pentingnya independensi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin Pasal 24 UUD 1945.
Menurut Fawer, perkara yang melibatkan mantan pejabat tinggi penegak hukum harus diperiksa secara transparan, profesional, dan bebas dari tekanan kepentingan apa pun.
“Jangan sampai proses peradilan dipengaruhi oleh tekanan opini publik ataupun kepentingan institusional. Hakim harus berdiri di atas fakta persidangan, alat bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.
Fawer menambahkan bahwa pembelaan terhadap prinsip-prinsip hukum bukan berarti membenarkan setiap tindakan seseorang. Sebaliknya, pembelaan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga agar sistem peradilan pidana tidak kehilangan prinsip keadilan.
“ILAJ ingin memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat untuk menghukum seseorang berdasarkan dugaan yang belum terbukti. Jika kesalahan terbukti, hukum harus ditegakkan. Jika tidak terbukti, hak terdakwa harus dilindungi,” katanya.
Ia menutup dengan menegaskan bahwa supremasi hukum hanya dapat berdiri apabila seluruh warga negara, termasuk mantan pejabat tinggi penegak hukum, mendapatkan perlakuan yang adil di hadapan hukum.
“Jangan sampai kita begitu bersemangat menegakkan hukum, tetapi justru melupakan prinsip-prinsip hukum itu sendiri,” tutup Fawer. (TIM)


















