PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., mengingatkan agar penanganan perkara dugaan pemerasan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip pembuktian hukum.
Menurut Fawer, dalam negara hukum, seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah hanya berdasarkan konstruksi opini, persepsi publik, maupun besarnya nilai transaksi yang dipersoalkan. Kesalahan pidana harus dibuktikan melalui proses peradilan yang sah dan objektif.
“Jangan sampai proses penegakan hukum berubah menjadi penghakiman publik. Kita harus membedakan secara tegas antara seseorang yang sedang menghadapi dakwaan dengan seseorang yang telah terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap,” tegas Fawer.
Ia menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan jaminan bahwa setiap orang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Dalam perspektif hukum pembuktian, lanjutnya, penuntut umum berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.
Fawer juga menilai bahwa rekam jejak Febrie Adriansyah sebagai mantan pejabat tinggi penegak hukum tidak boleh menjadi faktor yang memengaruhi objektivitas pemeriksaan perkara.
“ILAJ tidak meminta Febrie kebal hukum. Kami hanya meminta agar hukum diterapkan secara konsisten. Jika terbukti bersalah, pertanggungjawaban pidana harus ditegakkan. Tetapi jika unsur dakwaan tidak terbukti, jangan sampai terjadi penghukuman yang bertentangan dengan prinsip keadilan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa kualitas negara hukum tidak diukur dari seberapa keras seseorang dituntut, melainkan dari seberapa objektif proses pembuktian dan seberapa adil putusan pengadilannya.
“Jangan menghukum seseorang dengan opini. Biarkan alat bukti dan hukum yang berbicara,” tutupnya. (TIM)


















