Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Jumat, Juli 11, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

Komnas HAM: Revisi UU Otonomi Papua Harus Jadi Dasar Penghentian Kekerasan

by Redaksi
09/06/2021
in Berita
99
SHARES
707
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Dalam rapat dengan Panitia Khusus Rancangan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Papua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen di Jakarta, Selasa (8/6), Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amir Al Rahab menjelaskan ketika otonomi khusus diberikan bagi Papua dua dasawarsa lalu, ada lima sasaran yang ingin dicapai, yakni terpenuhi rasa keadilan, tercapainya kesejahteraan rakyat, penegakan hukum, penghormatan terhadap HAM.

Namun yang terjadi lanjut Amir, hal mendasar yang terjadi selama dua dekade pelaksanaan otonomi khusus di Papua yaitu kekerasan berdarah yang memakan banyak korban jiwa baik masyarakat atau aparat keamanan, selalu berulang.

“Kami dari Komnas HAM memandang kekerasan-kekerasan ini perlu kita hentikan segera supaya tujuan dari undang-undang ini untuk menegakkan keadilan, dengan sendirinya untuk menghentikan kekerasan ini,” kata Amir.

Amir menegaskan jika situasi konflik di Papua terus dipelihara dapat membuat masa depan Papua dan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi kritis.

Karena itu, lanjutnya, Komnas HAM mengusulkan agar revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua bisa menjadi dasar bagi semua pihak untuk menghentikan kekerasan bersenjata. Komnas HAM meminta revisi beleid tersebut memberi ruang terjadinya dialog sehingga semua pihak bisa dilibatkan.

Komnas HAM meminta agar revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua menjadi dasar terwujudnya penegakan HAM dan keadilan.

Komnas HAM juga menyoroti perintah pembentukan pengadilan HAM di Papua, sesuai amanat Pasal 45 Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, namu belum dapat dilaksanakan karena Undang-undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 mengamanatkan bahwa pengadilan HAM hanya bisa didirikan di empat kota, yaitu Medan, Jakarta, Surabaya, dan Makassar.

Undang-undang Otonomi Khusus Papua juga memerintahkan pembukaan kantor perwakilan Komnas HAM di wilayah, yang sampai saat ini belum terwujud sepenuhnya terwujud. Kantor perwakilan Komnas HAM baru ada di provinsi Papua saja, belum di Papua Barat.

Oleh sebab itu, Amir meminta revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua mencantumkan pasal yang menjadi dasar hukum bagi pendirian kantor perwakilan Komnas HAM di semua provinsi di Papua agar Komnas HAM bisa bekerja lebih efektif dalam menangani persoalan HAM di Papua.

Percepatan Pemenuhan Hak Dasar di Papua

Menanggapi hal itu Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengklaim pasal 34 dan 76 dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua akan mampu mempercepat pemenuhan hak-hak orang asli Papua, seperti hak atas pelayanan kebutuhan dasar.

“Kita membutuhkan sebuah akuntabilitas, membutuhkan akuntabilitas yang lebih baik, hasil yang jelas, dan setiap program dan kegiatan-kegiatan yang didukung oleh pendanaan dari otsus (otonomi khusus),” ujar Akmal.

Akmal menambahkan kebijakan pemerintah untuk mendorong pemekaran daerah di Papua adalah untuk hak-hak orang asli Papua untuk mendapatkan pelayanan yang cepat, tepat, dan murah bisa dilaksanakan.

Lodewijk F. Paulus, Anggota Panitia Khusus dari Fraksi Partai Golongan Karya, menegaskan pemerintah bersama pihak TNI dan Polri berupaya betul menekan angka pelanggaran HAM di Papua saat melakukan operasi penegakan hukum. Dia menyesalkan jatuhnya korban jiwa dan luka selama terjadi operasi penegakan hukum, baik itu aparat keamanan, masyarakat sipil, dan kelompok bersenjata.

“Kami sepakat bagaimana pemerintah, baik itu Polri maupun TNI, untuk berupaya mencegah jangan sempat terjadi pelanggaran HAM dengan operasi penegakan hukum yang telah berlaku selama ini,” tutur Lodewijk.

Revisi Undang-undang Otonomi Khusus Papua yang sedang dibahas oleh Panitia Khusus DPR difokuskan pada dua isu, yakni penambahan besaran dana otonomi khusus dari dua persen dana alokasi umum (DAU) nasional menjadi 2,25 persen DAU dan prosedur pemekaran daerah dengan menegaskan kewenangan pemerintah pusat.(*)


VOA Indonesia

Tags: #HAM#kemanusiaan#otsuspapua
Share40SendShare

Related Posts

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025

PIRAMIDA.ID-Korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi menuntut keadilan, usai Subdit IV Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, menerbitkan...

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025

PIRAMIDA.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Bupati Simalungun dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kabupaten...

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat suara terkait proses hukum yang sedang menjerat dua tokoh nasional,...

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan...

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

PIRAMIDA.ID — Peluncuran Robot Polri sebagai bagian dari langkah modernisasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai beragam respons dari publik....

Tokoh Cipayung Plus Gabung Golkar Lewat AMPI, Jefri Gultom: Politik Adalah Etika untuk Melayani

28/06/2025

PIRAMIDA.ID - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar,...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025
Berita

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025
Berita

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025
Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025
Berita

Tokoh Cipayung Plus Gabung Golkar Lewat AMPI, Jefri Gultom: Politik Adalah Etika untuk Melayani

28/06/2025

Populer

Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Resmi Sertijab, Ini Struktur PP GMKI 2022-2024

01/02/2023
ilustrasi/Cleopatra dalam budaya pop.
Pojokan

Cleopatra: Simbol Kecantikan yang Tidak Cantik-Cantik Amat

24/09/2020
foto: Ridwan Alimudin
Ekologi

Menjual Pulau demi Kepentingan Pribadi

10/07/2020
Dialektika

Konsep Negara Organik Hegel dan Negara Integralistik Soepomo: Sebuah Klarifikasi dan Kritik

14/11/2020
Sains

Ada Berapa Banyak Bintang di Langit

01/12/2021
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba