Yudhie Haryono*
PIRAMIDA.ID- “Jika ditemukan satu saja warganegara miskin dan menderita, kata Hatta suatu kali, kita telah gagal menjadi panitia kesejahteraan rakyat.”
Negara Indonesia dengan demikian adalah panitia bersama guna mencapai cita-cita negara (Pancasila) dan kewajibannya yang ada dalam pembukaan UUD 45: melindungi, mencerdaskan, menyejahterakan dan menertibkan (seluruh warganegara).
Mohammad Hatta (1926-1977) bukan hanya proklamator dan ekonom tapi dialah peletak dasar visi konstitusi ekonomi.
Melihatnya, maka lihatlah kreasi pasal-pasal ekonomi dan penjelasannya dalam konstitusi. Ada enam pasal yang menjadi dasar Hattanomics, yaitu 23, 27, 28, 31, 33, dan 34.
Pasal 33 mengatur paradigma ekonomi dan lima pasal lain mengatur paradigma kewajiban sosial negara terhadap warganya.
Jadi, apa inti Hattanomics? Adalah “memastikan tidak ada paria di Indonesia.” Ini tesis Hatta dari pengaruh Charles Fourier yang sering dikutipnya: nous voulons batir un monde ou tout le monde soit heureux (kami mau membangun dunia yang di dalamnya setiap orang bahagia).
Kebahagiaan yang tak mungkin ada jika ada penjajahan. Karenanya, hulu pikiran Hatta adalah revolusi. Hilirnya koperasi. Revolusi sebagai penjabaran dari “is father off all think.” Sedang koperasi sebagai “road map dan methoda” bagi penghancuran individualisme, imperialisme dan kapitalisme yang menghasilkan perbudakan dan kesengsaraan.
Karena itu, basisnya pemerataan ekonomi, keadilan sosial dan kemerdekaan abadi. Satu filsafat pembangunan ekonomi yang dalam sejarahnya nanti dihancurkan oleh para penggantinya: begundal kolonial yang dipimpin Widjojo Nitisastro bersama Emil Salim, Ali Wardhana, Mohammad Sadli, Budiono, Sri Mulyani, Chatib Basri dll yang dikenal sebagai Mafia Berkeley.
Merekalah ekonom Universitas Indonesia yang mengacu pada model Walt Whitman Rostow. Tuan Rostow memperkenalkan lima tahap pembangunan ekonomi, yaitu masyarakat tradisional, pembentukan prasyarat tinggal landas, tinggal landas, pergerakan menuju kematangan ekonomi dan konsumsi massal.
Inti geraknya menjadi asingisasi dan asengisasi yang menjadi basis utama model pembangunan versi Rostow dan diyakini merupakan cara tercepat dalam menciptakan masyarakat modern.
Dengan berkiblat pada model pembangunan versi Rostow inilah Widjojo Nitisastro dkk merancang pembangunan Indonesia dengan metoda dan target “komisi dan gadai.” Murid-murid mereka kini tinggal di 3 lembah segitiga setan: BI, Kemenkeu, Bapenas.
Jika diringkas dalam sebuah rumusan sederhana intisari dari Widjojonomics adalah modernisasi sistem ekonomi yang mencakup pasar, fiskal dan utang luar negeri yang diharap melahirkan trickle down effect.
Teori trickle down effect beranggapan bahwa jika kebijakan ditujukan untuk memberi keuntungan bagi kaum kaya, maka akan menetes ke rakyat miskin melalui perluasan kesempatan kerja, distribusi pendapatan dan perluasan pasar.
Tapi semuanya hanya hasil tipu-tipu ekonom bejat bergelar doktor semata. Sebab hasilnya kita makin miskin dan dijajah kembali dengan warisan utang beribu trilyun dan tergadainya hampir semua SDA dan SDM kita.
Akhirnya, kita hanya jadi warga berpenyakit kusta di antara bangsa-bangsa maju di dunia.
Kita tahu, sesungguhnya Hatta telah membuat fondasi kuat untuk memajukan perekonomian nasional. Yaitu jiwa, karakter, pikiran dan tindakan koperasi. Ini adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh semua orang demi kepentingan bersama.
Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (daulat moral, bukan daulat modal).
Cita-citanya adalah kuatnya ide yang efektif dan tahan lama sehingga berprinsip: 1)Keanggotaan bersifat terbuka dan sukarela, 2)Pengelolaan berlaku demokratis, 3)Tumbuh partisipasi anggota dalam ekonomi, 4)Terjaga kebebasan dan otonomi, 5)Adanya pengembangan pendidikan, pelatihan, iptek dan informasi.
5 prinsip inilah yang akan membuat semua makmur karena tersedianya hal fundamental:
1)Cukup sandang, pangan dan papan yang layak, sehingga ia dapat hidup dengan aman tidak perlu merasa cemas dalam menghadapi kehidupan di masa yang akan datang;
2)Cukup fasilitas kesehatan termasuk tenaga medis, obat-obatan, rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat dengan perlengkapan dan tenaga yang memadai dengan biaya yang terjangkau daya beli;
3)Cukup kesempatan pendidikan dalam segala tingkat baik pendidikan umum maupun professional kejuruan;
4)Cukup jaminan hari tua, sehingga orang tidak takut mengahadapi masa tuanya pada saat tidak bisa berdaya mencari nafkah;
5)Cukup sarana perhubungan secukupnya, sehingga mudah, cepat dan murah untuk bergerak dalam mengahadapi segala urusannya;
6)Cukup sarana komunikasi, sehingga dapat mengadakan hubungan dengan orang lain melalui pos, telepon, telegram dan radio dengan cepat dan mudah;
7)Cukup kesempatan kerja yang sesuai keinginan dan kecakapannya;
8)Cukup kesempatan untuk mengembangkan dan menikmati kebudayaan, menyempurnakan hidup moral keagamaan dan kehidupan intelektualnya;
9)Cukup waktu untuk istirahat dan menikmati hiburan.
“Melalui revolusi, kita merdeka, kata Hatta.” Dan, “melalui koperasi (tidak ada buruh dan majikan) rasa kebersamaan, multikultural, tolong menolong dapat ditumbuhkan; kita isi kemerdekaan.”
Sebab jiwa koperasi adalah menolong diri sendiri secara bersama-sama (kemandirian dan kemartabatan) yang sukarela demi kesetiakawanan dalam rangka menuju derajat manusia paripurna: Insan Pancasila.
Koperasilah alat yang menghidupkan demokrasi ekonomi, politik dan sosial. Tanpa revolusi dan koperasi, Indonesia tak ada. Agar ia ada, Hattanomics telah memberi jalan dan metoda. Kaliankah perealisasinya? Tuhan, hantu dan hutan menunggu.
Penulis merupakan Direktur Eksekutif Nusantara Centre. Pendiri PKPK UMP (Pusat Kajian Pancasila dan Kepemimpinan Univ Muhammadiyah Purwokerto).
