Kristen Edi Sidauruk*
PIRAMIDA.ID- Momen perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 nanti. Pilkada ini diikuti sebanyak 270 daerah yang memperebutkan 9 kursi gubernur/wakil gubernur, 37 kursi wali kota/wakil wali kota dan 224 kursi bupati/wakil bupati.
Total ada sebanyak 715 pasangan calon yang menjadi kontestan pada pemilihan tahun ini dan Kabupaten Simalungun turut menjadi salah satu yang ikut kontestasi pemilihan lima-tahunan ini.
Yang menjadi menarik dalam pemilihan tahun ini semua tahapan dilakukan menggunakan protokol kesehatan, dengan mengenakan masker, tetap menjaga jarak, dan tidak boleh berkerumun.
Bisa kita lihat juga penyelenggara pemilihan umum tahun ini mempersiapkan segala tahapan sampai ke teknis pelaksanaan di TPS diatur sedemikian rupa, di mana jam berkunjung yang menggunakan hak pilih diatur, bilik khusus warga yang suhu tubuhnya kala hari pemilihan di atas 37.3 derajat celsius juga turut disediakan bilik khusus.
Pemilihan tahun ini memang sangat menguras tenaga dan pikiran penyelenggara maupun para kontestan.
Satu hal yang menurut saya menjadi sangat penting, yakni bagaimana mengenal visi dan misi daripada calon dalam menjalankan tugas setelah terpilih nantinya. Dalam situasi ekonomi yang menurun saat ini masyarakat cenderung akan lebih tertarik terhadap politik uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditambah lagi tingkat pemahaman masyarakat akan resiko politik uang yang kurang.
Belum lagi persoalan tanggapan masyarakat yang apatis. Ungkapan “dos do ganupan calon in, anggo monang holi lang laho dingaton ni in hita (semua calon itu sama, kalaupun menag dia gak bakalan diingat kita)”, “ise namambere bahat aima hu pilih (siapa yang memberi paling banyak itu yang saya pilih)” merupakan sesuatu yang menjadi kelaziman dalam masyarakat.
Pandangan seperti ini banyak saya lihat berkembang di mayarakat dan hal ini juga yang mempermudah menjalankan politik uang. Pandangan seperti ini bukan solusi terbaik saya kira. Masyarakat harus sadar betul bahwa politik uang hanya merusak moral kita, tidak ada lagi pengharapan terhadap pemimpin yang akan terpilih nantinya.
Coba Anda bayangkan jika jumlah uang yang diterima masarakat Rp.100.000/orang dikalikan dengan jumlah DPT Simalungun sebanyak 636.303 jiwa, maka total uang yang beredar pada tanggal 7-9 Desember ini sebanyak Rp. 63.630.300.000 (Enampuluh Tiga Milyar Enamratus Tigapuluh Juta Tigaratus Ribu Rupiah).
Lebih dari 1/4 APBD Kabupaten Simalungun tahun 2020 ditambah lagi biaya kampanye, uang saksi, cetak spanduk, kaos, dan yang lainnya.
Besar memang harapan masyarakat Simalungun cerdas dalam memilih pemipin Simalungun 4 tahun ke depan agar persoalan-persoalan yang penting ke depan, seperti jalan rusak, irigasi persawahan, pengembangan SDM, dan peningkatan pelayanan kesehatan di masyarakat cepat terselesaikan.
Kalau kita tidak berani mengatakan menolak politik uang, saya kira kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan akan sulit kita kritisi begitupun dengan kualitas bangunan nantinya yang pastinya akan banyak dikorupsi untuk pengembalian uang kampanye.(*)
Penulis merupakan Presidium Gerakan Kemasyarakatan (PGK) PMKRI Cab. Pematangsiantar Santo Fransiskus dari Asisi.
