PIRAMIDA.ID- BATAM— Sebuah video yang memperlihatkan ketegangan antara seorang warga dengan petugas yang mengenakan atribut Port Security Guard di kawasan Pelabuhan Batu Ampar, Jalan Yos Sudarso, Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, mendapat sorotan dan kecaman.
Dalam video berdurasi sekitar 1 menit yang direkam pada 16 Agustus 2026, terlihat seorang warga berhadapan langsung dengan seorang petugas berseragam. Situasi kemudian berkembang menjadi ketegangan hingga terjadi kontak fisik antara kedua pihak.
Peristiwa tersebut terlihat bahwa sekurity Pelabuhan Batu Ampar tersebut memukuli seorang warga hingga babak belur, tampak juga anak kecil dari seorang warga tersebut menyaksikan sehingga membuatnya histeris dan trauma.
Aliansi Mahasiswa Batam, David Charly Sihotang mengecam keras tindakan yang diduga dilakukan oleh petugas mitra BP Batam tersebut. Menurut mereka, masyarakat tidak boleh diperlakukan dengan cara-cara yang mengedepankan tekanan maupun tindakan fisik yang berlebihan. (07 September 2026)
“Kami mengecam keras tindakan yang dilakukan oleh oknum petugas di lapangan. Masyarakat bukan musuh dan bukan pihak yang boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Jika ada persoalan penguasaan, penertiban, ataupun aktivitas di suatu kawasan, penyelesaiannya harus melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang berpotensi intimidatif dan represif,” tegas David Charly Sihotang, saat dijumpai awak media di Nagoya Hill
Video tersebut juga memperlihatkan seorang anak berada tidak jauh dari lokasi kejadian. Kondisi ini semakin memperkuat keprihatinan terhadap pendekatan yang dilakukan di tengah lingkungan masyarakat.
*BP Batam Diminta Bertanggung Jawab, evaluasi kemitraan dengan pihak Subkontraktor*
Aliansi Mahasiswa Batam mendesak pihak BP Batam untuk bertanggung jawab atas dampak kerja sama yang dibangunnya terhadap proyek keamanan di Pelabuhan Batu Ampar.
“Jangan sampai kewenangan yang dimiliki BP Batam justru membuat masyarakat merasa takut di tanah dan lingkungan mereka sendiri. Kewenangan tidak boleh menjadi alasan untuk bertindak semena-mena,” Kata David
”Untuk itu, BP Batam harus bertanggung jawa atas terjadinya degradasi kemanusiaan yang dilakukan subkontraktor tersebut.” Lanjutnya kembali
Aliansi Mahasiswa Batam tersebut meminta agar BP Batam melakukan evaluasi kerja sama dengan perusahaan subkontraktor tersebut yang diduga milik PT Jati Sukses Mandiri.
”Atas dasar tersebut kami meminta agar BP Batam melakukan evaluasi kerjasama dengan Subkontraktor tersebut, karena minimnya pembinaan yang telah merugikan masyarakat kecil” Sambungya
*Jangan Jadikan Masyarakat sebagai Objek Kekuasaan*
Menurut Aliansi Mahasiswa Batam, persoalan ini bukan sekadar mengenai satu kejadian atau satu individu. Peristiwa tersebut harus menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh institusi pemerintah agar tidak menggunakan pendekatan kekuasaan ketika berhadapan dengan masyarakat.
“Batam dibangun bukan hanya oleh investasi dan kawasan industri, tetapi juga oleh masyarakat yang hidup di dalamnya. Karena itu, masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek pembangunan, bukan objek yang dapat ditekan ketika kepentingan tertentu masuk,” tegasnya.
Aliansi Mahasiswa Batam menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut dan meminta BP Batam tidak menutup mata terhadap dugaan tindakan represif yang terjadi di lapangan.
“Kami tidak anti terhadap penertiban dan penegakan aturan. Tetapi kami menolak keras cara-cara represif, intimidatif, dan tindakan yang merendahkan martabat masyarakat. BP Batam harus ingat: kewenangan adalah amanah, bukan alat untuk menekan rakyat.”(AFP)
