PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyampaikan apresiasi atas capaian Pemerintah Kabupaten Simalungun yang berhasil memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Menurut Fawer Sihite, capaian tersebut merupakan indikator positif yang menunjukkan adanya upaya serius Pemerintah Kabupaten Simalungun dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang semakin baik, transparan, dan akuntabel.
“Kami dari Institute Law and Justice (ILAJ) mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Simalungun atas keberhasilannya meraih opini WTP dari BPK. Prestasi ini tentu tidak terlepas dari kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah dalam menyusun dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Fawer Sihite.
Fawer menilai bahwa keberhasilan tersebut patut menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ia juga memberikan apresiasi kepada Bupati Simalungun, Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun, serta jajaran Inspektorat Kabupaten Simalungun yang dinilai memiliki peran penting dalam memastikan sistem pengawasan dan pengendalian internal pemerintahan berjalan dengan baik.
“Bupati sebagai kepala daerah, Sekda sebagai koordinator administrasi pemerintahan, dan Inspektorat sebagai aparat pengawasan internal pemerintah layak mendapatkan apresiasi atas komitmen dan kerja kerasnya dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang akuntabel hingga berhasil mempertahankan opini WTP,” tambahnya.
Meski demikian, Fawer mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai prinsip-prinsip good governance. Oleh karena itu, capaian tersebut harus diikuti dengan peningkatan kualitas pembangunan dan pelayanan publik yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi pemicu untuk terus memperbaiki kinerja pemerintahan, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Simalungun,” tegasnya.
ILAJ berharap capaian tersebut dapat dipertahankan pada tahun-tahun mendatang serta menjadi contoh bagi seluruh perangkat daerah untuk terus menjunjung tinggi integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. (Tim)
