Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Jumat, Juli 11, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

PP PMKRI: Hentikan Perampasan Ruang Hidup Masyarakat Adat Marafenfen Kepulauan Aru, Maluku

by Redaksi
11/12/2021
in Berita
119
SHARES
853
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Pada 17 November 2021 perjuangan Masyarakat Adat Marafenfen untuk mendapatkan kembali wilayah adatnya yang diambil alih oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) berakhir mengecewakan bagi Masyarakat Adat Marafenfen

Oleh Pengadilan Negeri Dobo, Kepulauan Aru, memutuskan kepemilikan wilayah adat yang kini dikuasai oleh TNI AL adalah sah secara hukum.

Diketahui, perebutan wilayah adat Marafenfen ini bermula ketika TNI ingin membangun fasilitas militer karena dianggap letak daerah tersebut sangat strategis. Keinginan itu semakin diperkuat ketika Gubernur Maluku menerbitkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Maluku dengan Nomor 591.1/SK/50/92 bertanggal 22 Januari 1992. Hal inilah yang menjadi dasar pembuatan sertifikat atas lahan yang dikuasai oleh TNI AL.

Sampai saat ini Masyarakat Adat Marafenfen masih berjuang untuk mempertahankan wilayah adatnya seluas 689 Hektare. Berbagai upaya telah dan akan mereka tempuh untuk mengembalikan hutan adat mereka, termasuk upaya banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Dobo yang dianggap merugikan masyarakat adat.

Menanggapi kejadian tersebut, Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI) meminta kepada pemerintah Provinsi Maluku untuk segera menghentikan perampasan ruang hidup terhadap Masyarakat Adat Marafenfen dengan menerbitkan aturan baru tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat Marafenfen, Kepulauan Aru.

Hal itu diungkapkan Alboin Samosir selaku Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI dalam rilis pers yang diterima redaksi, Sabtu (11/12/2021).

Alboin Samosir mengatakan, praktik perampasan wilayah adat berkedok legalitas atau sertifikat sungguh merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk merebut wilayah adat. Dan saat ini, katanya, hal tersebut dialami oleh Masyarakat Adat Marafenfen.

“Padahal, apabila berkaca dari sejarah dan budaya Masyarakat Adat Marafenfen secara eksistensi mereka sudah jauh lebih dulu ada, kemudian pola masyarakat adat yang masih mempertahankan wilayah adat lewat eksistensinya, adanya hukum adat yang masih hidup, serta peninggalan sejarah kebudayaan baik benda ataupun non benda, harusnya sudah bisa menjelaskan mengapa negara perlu melindungi mereka,” ungkapnya.

“Maka, meminta adanya bukti kepemilikan lahan lewat sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sungguh sebuah proses yang tidak adil dan berimbang. Apalagi diketahui dalam proses memperoleh tanah adat ini dipenuhi dengan cara memanifulasi hasil musyawarah yangmana acara musyawarah tersebut ditandatangani oleh orang-orang yang fiktif dan tidak cakap secara hukum,” lanjutnya.

Ia menambahkan, keberadaan masyarakat adat secara gamblang diakui oleh konsitusi dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Hal ini dinyatakan di Pasal 18B ayat (2), Pasal 3 UU No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. “Di mana bila ditarik benang merahnya mengatakan negara mengakui dan melindungi keberadaan dari masyarakat adat yang ada di Indonesia,“ tukasnya.

Oleh sebab itu, ia mendesak, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat terutama di Pasal 5 dan Pasal 6 maka, kepala daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Bupati Kepulauan Aru agar segera melakukan penetapan dan pengakuan Masyarakat Adat Marefenfen.

“Maraknya penggusuran ruang hidup terhadap masyarakat adat di berbagai daerah di Indonesia, salah satunya dikarenakan belum adanya regulasi yang secara utuh mampu mengakomodir pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat. Undang-undang dan aturan sektoral saat ini masih cenderung tumpang tindih dan berbelit-belit. Oleh karena itu, Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat,” pungkasnya mengakhiri.(*)

Tags: #konflikagraria#masyarakatadat#tanah#tni
Share48SendShare

Related Posts

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025

PIRAMIDA.ID-Korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi menuntut keadilan, usai Subdit IV Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, menerbitkan...

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025

PIRAMIDA.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Bupati Simalungun dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kabupaten...

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat suara terkait proses hukum yang sedang menjerat dua tokoh nasional,...

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan...

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

PIRAMIDA.ID — Peluncuran Robot Polri sebagai bagian dari langkah modernisasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai beragam respons dari publik....

Tokoh Cipayung Plus Gabung Golkar Lewat AMPI, Jefri Gultom: Politik Adalah Etika untuk Melayani

28/06/2025

PIRAMIDA.ID - Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-47 Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) yang digelar di Kantor DPP Partai Golkar,...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025
Berita

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025
Berita

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025
Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025
Berita

Tokoh Cipayung Plus Gabung Golkar Lewat AMPI, Jefri Gultom: Politik Adalah Etika untuk Melayani

28/06/2025

Populer

Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Resmi Sertijab, Ini Struktur PP GMKI 2022-2024

01/02/2023
ilustrasi/Cleopatra dalam budaya pop.
Pojokan

Cleopatra: Simbol Kecantikan yang Tidak Cantik-Cantik Amat

24/09/2020
Berita

Kader IPK Taput Diduga di Aniaya Akibat Keributan di Purbatua

17/06/2025
Pojokan

Aku dan Sejuta Masalah Hidupku

17/06/2021
Berita

IRKI Nilai Tafsir UU Tipikor atas Pedagang Pecel Lele Menyesatkan

22/06/2025
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba