Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Sabtu, November 21, 2026
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
HomeBerita

RDPU di Komisi IV Telah Menyatakan Playgroup Djuwita Legal Dan Layak Beroperasi, Serta Minta Publik Suportif

byAFP
12/08/2026
inBerita
100
SHARES
711
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID-Tim Kuasa Hukum dari Yayasan PT. Djuwita Perkasa (Playgroup Djuwita), DMHS Associates membantah tudingan menyangkut pelanggaran status izin operasional sekolah hingga isu Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

 

Perlu diketahui bahwa sebelumnya telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) lanjutan oleh Komisi IV DPRD Kota Batam atas permohonan LBH No Viral No Justice yang turut mengundang dan dihadiri langsung Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Batam, LBH No Viral No Justice, dan Kuasa Hukum Djuwita Playgroup dengan Pokok Pembahasan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan Legalitas Penyelenggaraan KB/Playgroup Djuwita. (Rabu, 05 Agustus 2026)

 

Dalam hal ini, Handrianto Sianipar selaku Kuasa Hukum KB/ Playgroup Djuwita menyampaikan agar semua pihak menghargai hasil forum tersebut.

 

“Dengan hadirnya para pimpinan Komisi IV DPRD, Kadisdik dan jajaran serta perwakilan PTSP yang berwewenang mengeluarkan ijin kepada Yayasan Djuwita, harusnya semua pihak menghargai forum tersebut.” Ucap Handrianto Sianipar, saat dijumpai disalah satu café kopi daerah Batam Kota. (Selasa, 12 Agustus 2026)

 

Ia pun menegaskan terhadap desakan penutupan Playgroup Djuwita telah ditolak oleh Kadisdik Kota Batam, sebab tidak memenuhi unsur pelanggaran.

 

“Terhadap desakan untuk penutupan Playgroup Djuwita Sudah sangat jelas dan terang bahwa hal itu sangat tidak mendasar, karena negara sendiri yang telah mengeluarkan ijin dan legalitasnya. Sehingga desakan tersebut ditampik oleh kadisdik dalam forum itu.” Pungkasnya.

 

Pihak Playgroup Djuwita menyanyangkan adanya pemberitaan dengan narasi liar terhadap status izin operasional dan legalitas penyelenggaraan.

 

“Pasca RPDU, kami sangat menyesali adanya pemberitaan media yang menarasikan yang kira-kira bunyinya publik jangan disuguhi isu, dugaan kekerasan anak di playgroup di Djuwita harus dibuka dan NPSN serta Izin sekolah tidak bisa hapus tanggung jawab atas dugaan kekarasan anak serta beberapa pemberitaan yang intinya tidak jauh berbeda.” Kata Handrianto

 

“Dua hal yang perlu kami klarifikasi dengan tegas, yaitu Pokok Pembahasan hanya sebatas dugaan pelanggaran administrasi dan legalitas penyelenggaraan KB/Playgroup Djuwita. Hal itu telah diluruskan dan dijawab dengan bukti-bukti oleh kami Pihak Djuwita serta pihak terkait yaitu pemerintah.” Sambungnya

 

Lebih lanjut, Tim Kuasa hukum Djuwita menegaskan bahwa tidak ada kekerasan anak seperti yang ditudingkan.

 

“Satu hal lagi, terkait adanya yang menyebut dugaan kekerasan anak bahwa hal itu tidak benar dan tidak mendasar, karena selama ini tidak ada kekerasan secara fisik maupun psikis yang dialami anak didik dalam proses belajar mengajar.” Terangnya

 

Diakhir, pihaknya meminta agar publik tidak lagi mengutarakan narasi-narasi liar yang tidak mendasar untuk menjaga kenyamanan proses belajar anak.

 

“Dalam kesempatan ini kami meminta agar publik tidak lagi mengulangi hal yang sama. Demi menjaga dan mendukung proses belajar mengajar anak-anak bangsa kita” Tutup Tim Kantor Hukum DMHS & Associates.

 

Berikut Adalah ringkasan pendapat-pendapat dari Dinas Pendidikan Kota batam, PTSP Kota Batam hingga DPRD Kota Batam dalam forum RDPU di Komisi IV yang telah dilangsungkan pada 05 Agustus 2026 dalam Pokok Pembahasan Dugaan Pelanggaran Administrasi dan legalitas KB/Playgroup Djuwita.

 

1. Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan perwakilan dari PTSP Kota Batam juga menyampaikan hal senada jika KB/Playgroup Djuwita Kota Batam telah memiliki izin operasional sebagai KB terhitung dari tanggal 03 Oktober 2022 dan masih berlaku sampai dengan tanggal 03 Oktober 2027, sehingga meskipun sebelumnya belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN), KB/Playgroup Djuwita secara ketentuan telah dapat melaksanakan kegiatan proses Kelompok Bermain, karena menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam, NPSN tersebut bertujuan untuk agar sebuah sekolah terdata secara nasional dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), sehingga apabila sebuah sekolah tidak memiliki NPSN maka sekolah tersebut tidak terdata di dapodik serta tidak dapat menerima program-program dari pemerintah misalnya penerimaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

 

2. Bahwa perwakilan PTSP juga menyampaikan terkait dengan penutupan sebuah sekolah tidak segampang membalikkan tangan karena harus adanya tahapan-tahapan yang diperiksa dan diverikasi misalnya harus adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkraacht) adanya pelanggaran atau fraud yang dilakukan oleh sebuah sekolah.

 

3. Bahwa atas pendapat-pendapat yang telah dijelaskan oleh pihak-pihak yang ada didalam RDPU Lanjutan tersebut kemudian pimpinan rapat dari komisi IV DPRD Kota Batam menjelaskan jika komisi IV DPRD Kota batam tidak memiliki kewenangan dalam penutupan sebuah sekolah dan hanya bersifat melakukan pengawasan serta mengeluarkan rekomendasi setelah komisi IV DPRD Kota Batam memperoleh data serta penjelasan menyeluruh dari dinas-dinas terkait dengan adanya Laporan Permohonan dugaan ketidaksesuaian administrasi dan Legalitas Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) / Playgroup Djuwita Perkasa Kota Batam dari LBH No Viral No Justice(AFP)

Share40SendShare

Related Posts

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026

PIRAMIDA.ID | Jakarta — Silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Habib Rizieq Syihab menjadi sorotan. Namun, menilai sikap...

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026

PIRAMIDA.ID- Belakangan ini publik terus diadu domba oleh kepentingan elit yang patut diduga sejak awal telah membohongi masyarakat. Rakyat disibukkan...

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan Dinas Lingkungan...

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, secara terbuka mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., menegaskan bahwa perkara hukum yang...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026
Berita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026
Berita

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026
Berita

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026

Populer

Berita

Minim Kegiatan Pemuda, KNPI Desak Kepala Dispora Simalungun Dicopot

28/10/2026
Pojokan

Asal-usul Permainan Tradisional Anak-anak

12/07/2023
Pojokan

Pesan Tersembunyi Ki Narto Sabdo Dalam Lagu Kelinci Ucul

23/09/2020
istimewa
Dialektika

Ana ‘Abdu Man ‘Allamani

17/06/2020
Sorot Publik

Dinilai Mampu Menjadi Jembatan Antara Kepentingan Bangsa Dengan Masa Depan Anak Muda, Gen Z Bersuara : Kami Mendukung Penuh Sufmi Dasco sebagai Wakil Presiden

16/11/2026
Berita

Dinamika Suksesi dan Kebutuhan Negarawan: Kanaka Movement Menilai Sufmi Dasco Ahmad Sosok Paling Ideal Mengisi Posisi Wakil Presiden

16/11/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus