Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Rabu, Juni 18, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

Revolusi Mental Gagal di Kalangan Pejabat, GMKI Desak Presiden Jokowi Segera Bersihkan ASN Bobrok

by Redaksi
15/03/2023
in Berita
120
SHARES
857
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, untuk segera membersihkan para pejabatnya dari perilaku hedon serta menumpuk harta dan kekayaan pribadi. Sebab, perilaku pejabat seperti itu sangat mencederai rasa keadilan masyarakat Indonesia.

Ketua Bidang Aksi dan Pelayanan (Kabid Akspel) Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), Ranto Pasaribu, menyampaikan, PP GMKI bersama Ketua Umum PP GMKI Jefri Edi Irawan Gultom menyoroti maraknya perilaku pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang sangat menunjukkan sikap dan mental yang buruk sebagai pejabat.

Menurut Ranto Pasaribu, kini semakin banyak terkuak sikap dan perilaku sejumlah Pejabat yang tidak memperlihatkan adanya Revolusi Mental. Revolusi Mental itu telah gagal di kalangan pejabat.

Padahal, Presiden Joko Widodo, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani sangat prihatin dengan sikap dan perilaku pejabat yang bergaya hidup hedonis, atau pun yang menumpuk harta kekayaan bagi dirinya sendiri.

“Ini menunjukkan Revolusi Mental yang digagas Presiden Joko Widodo telah gagal di kalangan pejabat. Karena itu, para pejabat seperti itu harus segera dibersihkan, agar tidak menjadi borok berkepanjangan,” tutur Ranto Pasaribu, dalam siaran persnya, Rabu (15/03/2023).

Ranto Pasaribu menuturkan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyoroti apa yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini.

Sejumlah catatan seperti apa yang pernah di sampaikan oleh Budayawan Romo Magnis Suseno mengenai Konsep Pemiskinan Struktural, semakin terkuak.

Diterangkan Ranto Pasaribu, Pemiskinan Struktural disinyalir sebagai strategi untuk membuat jenjang yang tinggi antara yang miskin dan yang kaya, dengan tidak adanya pemerataan atau distribusi jabatan yang hanya dikuasai dan dimiliki sekelompok orang dalam tubuh institusi-institusi Pemerintahan.

Misalnya, negara melalui Undang-Undang, memperbolehkan adanya rangkap jabatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal ini disinyalir akan menjadi masalah tersendiri, karena jenjang kemiskinan secara struktural semakin hari semakin berjarak.

“Yang miskin akan semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya, karena distribusi jabatan tidak terjadi secara merata,” ujar Ranto Pasaribu.

Seperti yang terjadi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan sejumlah BUMN yang sedang santer disoroti seluruh masyarakat Indonesia belakangan ini.

“Yakni kekayaan ASN Kemenkeu yang melampaui batas kewajaran dengan berbagai jabatan yang di emban,” katanya.

Karena itu, lanjut Ranto Pasaribu, Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), menyebut ada sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian serius dari Presiden Joko Widodo, bersama Menkeu Sri Mulyani dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Pertama, Sri Mulyani sebagai jadi Menteri keuangan terlama (sejak 7 Desember 2005–20 Mei 2010 dan 27 Juli 2016 sampai sekarang).

“Dilihat dari sisi pengalaman beliau, seharusnya mampu menciptakan sebuah sistem organisasi di Kementerian Keuangan secara transparan dan profesional, khususnya tata kelola keuangan dan sistem perpajakan,” ujarnya.

“Dengan terkuaknya, kasus Pegawai Pajak Kemenkeu, Rafael Alun, mengindikasikan adanya problem tata kelola keuangan dan perpajakan yang sangat serius di lingkungan Kementerian Keuangan, serta lemahnya sistem pengawasan,” lanjut Ranto Pasaribu.

Kedua, di laman Kementerian Keuangan, laporan penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan yang signifikan dan selalu mendapat apresiasi publik.

“Dalam kasus Rafael Alun yang memiliki kekayaan tidak sewajarnya terkuak bahwa ASN pajak memiliki komunitas tersendiri di internal Kemenkeu yang menampilkan gaya hidup hedonis, memiliki barang mewah dengan harga yang fantastis dan kekayaan tersendiri berupa aset yang menunjukkan bahwa laporan penerimaan pajak selama ini masih jauh dari apa yang dilaporkan kementerian keuangan ke publik,” tuturnya.

Ketiga, selain dua masalah di atas, sorotan publik juga mengarah pada status rangkap jabatan pada 39 orang ASN Kementerian Keuangan.

“Meskipun rangkap jabatan tersebut ditolerir di dalam Undang-Undang, tetapi akan menimbulkan dua masalah baru yakni Konflik Kepentingan dan Penyalahgunaan wewenang,” sebut Ranto Pasaribu.

Menurut Ranto, dua masalah tersebut erat kaitannya dengan tata kelola keuangan Negara, khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang harusnya profesional dan transparan.

Keempat, dalam sebuah wawancara, Sri Mulyani secara terang-terangan mengakui soal rangkap jabatan sebagai amanat Undang-Undang.

“Tetapi memberi catatan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima bersifat tunggal hanya diterima dari kementerian terkait, tidak diperbolehkan diterima dari jabatan lain,” lanjutnya.

“Yang menjadi masalah adalah realisasi kebijakan dari amanat Undang-Undang itu tidak pernah diwujudkan secara transparan, apakah gaji yang diterima tunggal ataukah jamak,” sebut Ranto Pasaribu.

Dalam kondisi seperti ini, Pengurus Pusat GMKI melalui Kabid Aksi dan Pelayanan Ranto Pasaribu mendukung penuh reformasi struktural dan transformasi sistem pengelolaan keuangan Negara di lingkungan Kementerian Keuangan.

“Agar lebih profesional dan transparan,” katanya.

Ranto Pasaribu juga menyampaikan ada dua langkah yang bisa di ambil oleh Presiden Joko Widodo dan DPR sebagai perumus Undang-Undang, serta Kementerian Keuangan.

Pertama, kondisi Kemenkeu menjadi catatan bagi Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kembali Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang BUMN, yang mengatur tentang rangkap jabatan.

Kedua, rangkap jabatan tetap diterima sebagai amanat Undang-Undang dengan pertimbangan khusus optimalisasi pelayanan publik.

“Tetapi harus menciptakan sistem kerja yang transparan dan profesional serta menjamin keterbukaan publik. Namun, faktanya tata kelola organisasi tidak profesional dan transparan,” tandasnya.(*)

Tags: #GMKI#PP#suaramahasiswa
Share48SendShare

Related Posts

Fawer Sihite: Tiga Bulan Wesly Jabat Wali Kota Tidak Mencerminkan Visi Misi Saat Kampanye

18/06/2025

PIRAMIDA.ID — Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, melayangkan kritik tajam terhadap kinerja Wesly Silalahi selaku Wali Kota...

Kader IPK Taput Diduga di Aniaya Akibat Keributan di Purbatua

17/06/2025

PIRAMIDA.ID - Sekretaris DPD Ikatan Pemuda Karya Kabupaten Tapanuli Utara, Heru Lumbantobing bersama Niel Sitompul (korban penganiayaan yang dilakukan oleh...

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Fawer Sihite: Kita Harus Dengarkan Hati Nurani Rakyat

01/06/2025

PIRAMIDA.ID — Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Juni, tokoh muda nasional Fawer Sihite mengajak seluruh...

Kalah Sebagai Calon Ketua Umum, Fawer Sihite Pastikan Dukung Kepemimpinan Prima Surbakti dan Jessica Worouw di GMKI

28/05/2025

PIRAMIDA.ID — Kongres Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) telah menetapkan Prima Surbakti sebagai Ketua Umum dan Jessica Worouw sebagai Sekretaris Umum...

Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek Akan Kepung Mabes Polri: Tuntut Penangkapan Wali Kota Wesli Silalahi

11/05/2025

PIRAMIDA.ID -  Sekitar 150 mahasiswa asal Kota Pematangsiantar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran...

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Penegakan Hukum atau Alibi Militerisasi Atas Nama Konservasi?

09/05/2025

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Penegakan Hukum atau Alibi Militerisasi Atas Nama Konservasi? Oleh: Edger Josua Silalahi - DPP BARAK...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Fawer Sihite: Tiga Bulan Wesly Jabat Wali Kota Tidak Mencerminkan Visi Misi Saat Kampanye

18/06/2025
Berita

Kader IPK Taput Diduga di Aniaya Akibat Keributan di Purbatua

17/06/2025
Berita

Refleksi Hari Lahir Pancasila, Fawer Sihite: Kita Harus Dengarkan Hati Nurani Rakyat

01/06/2025
Berita

Kalah Sebagai Calon Ketua Umum, Fawer Sihite Pastikan Dukung Kepemimpinan Prima Surbakti dan Jessica Worouw di GMKI

28/05/2025
Berita

Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek Akan Kepung Mabes Polri: Tuntut Penangkapan Wali Kota Wesli Silalahi

11/05/2025
Berita

Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH): Penegakan Hukum atau Alibi Militerisasi Atas Nama Konservasi?

09/05/2025

Populer

Berita

Kader IPK Taput Diduga di Aniaya Akibat Keributan di Purbatua

17/06/2025
Dialektika

Prinsip-Prinsip Disiplin Kelas

02/04/2023
Dunia

Sumber Air Bersih dan Air Minum di Arab Saudi

07/06/2020
Berita

Fawer Sihite: Tiga Bulan Wesly Jabat Wali Kota Tidak Mencerminkan Visi Misi Saat Kampanye

18/06/2025
Berita

Ketua Front Justice: Kepemimpinan Wesly Silalahi Dinilai Gagal, Siantar Mengarah ke Kemunduran dan Kota Gelap

07/05/2025
Berita

Aliansi Mahasiswa Siantar Se-Jabodetabek Akan Kepung Mabes Polri: Tuntut Penangkapan Wali Kota Wesli Silalahi

11/05/2025
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba