Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Minggu, November 22, 2026
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
HomeBerita

Direktur Jaga Adhyaksa: Jaksa Agung Harus Kasasi demi Kepentingan Hukum atau Mundur demi Ketenteraman Umum

byRedaksi
01/08/2021
inBerita
102
SHARES
731
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID-  Lembaga Jaga Adhyaksa (JA) menuntut Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum atau mundur demi ketenteraman umum dalam perkara skandal rasuah Pinangki Sirna Malasari-Djoko S Tjandra. Kasasi itu terutama dilakukan karena Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mendiskon hukuman kedua orang itu: Pinangki dari 10 menjadi 4 tahun dan Djoko Tjandra dari 4,5 tahun menjadi 3,5 tahun.

“Saatnya memberi ultimatum kepada Jaksa Agung Burhanuddin agar tidak bermain-main dengan kepentingan hukum dan ketenteraman umum,” tutur pendiri sekaligus Direktur Eksekutif Jaga Adhyaksa David Sitorus, saat dihubungi, Sabtu (31/7).

David menuturkan, kasasi demi kepentingan hukum merupakan upaya hukum luar biasa terhadap sebuah putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan selain Mahkamah Agung (MA). Upaya hukum luar biasa ini hanya bisa diajukan sekali oleh Jaksa Agung Burhanuddin.

Karena itu, kata David, Jaksa Agung Burhanuddin tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk memutuskan kasasi atau tidak terhadap putusan Pinangki yang sudah berkekuatan hukum tetap di tingkat Pengadilan Tinggi DKI. Khusus untuk Djoko Tjandra, sebaiknya jaksa penuntut umum (JPU) segera mengajukan kasasi untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.

“JPU tidak perlu mengulur-ulur waktu untuk menjawab apakah akan dilakukan kasasi atau tidak terhadap Djoko Tjandra. Daripada sengaja mengulur-ulur waktu, sebaiknya segera dijawab dan diputuskan,” tegas David.

Menurut David, para pelaku kejahatan dalam kasus fatwa MA yang dilakukan bersama-sama oleh Pinangki, Djoko Tjandra, Andi Irfan Jaya dan Anita Kolopaking sering kali mendapatkan keistimewaan. Karena itu pula organisasi masyarakat sipil menyorotinya dan beramai-ramai mengkritik kejanggalan penanganan kasus tersebut.

“Pinangki, misalnya, dituntut hanya 4 tahun; juga tidak ada kasasi setelah Pengadilan Tinggi DKI mendiskon hukumannya. Selanjutnya, meski sudah berkekuatan hukum tetap, jaksa juga belum mengeksekusi Pinangki dari tahanan Kejaksaan Agung. Hari Rabu kemarin putusan Djoko Tjandra dipangkas lagi. Anita Kolopaking yang hanya dituntut terkait pemalsuan surat,” ujar David heran.

Soal itu, kata David, berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kepolisian RI dan Kejaksaan RI tentang Pengelolaan Cabang Rumah Tahanan Negara di Luar Kementerian Hukum dan HAM tahun 2011 pada Pasal 4 ayat (7) poin c disebutkan penempatan tahanan di Cabang Rutan Kejaksaan RI dibatasi sampai perkaranya dilimpahkan ke pengadilan. Sementara perkara Pinangki sudah berkekuatan hukum tetap tapi masih ditahan di Rutan Kejaksaan Agung.

Belum lagi orang-orang internal Kejaksaan RI yang diduga terlibat dalam skandal tersebut, menurut David, justru mendapat promosi jabatan. Begitu juga sosok Rahmat, pemilik Koperasi Nusantara yang mempertemukan Pinangki dengan Djoko Tjandra sama sekali tidak diproses dan diperiksa. Ini sepertinya membenarkan pernyataan Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak tempo hari yang menyebut ada kekuatan besar dalam kasus ini.

“Keistimewaan-keistimewaan tersebut membuat masyarakat tidak percaya dengan institusi Kejaksaan RI. Karena itu, Jaksa Agung Burhanuddin harus melaksanakan upaya hukum luar biasa kasasi demi kepentingan hukum terhadap kasus Pinangki itu,” ujar alumni Magister Hukum Universitas Indonesia ini.(*)

 

Tags:#burhanuddin#jagaadhayaksa#pinangki
Share41SendShare

Related Posts

Sekretaris KNPI Simalungun Desak Kadis Pendidikan Copot Kepsek SMP Negeri 2 Purba, Ada Dugaan Pungli hingga Konflik Internal

21/11/2026

PIRAMIDA.ID – Sekretaris Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Simalungun, Edis Galingging, mendesak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun segera mengevaluasi Kepala...

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026

PIRAMIDA.ID | Jakarta — Silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Habib Rizieq Syihab menjadi sorotan. Namun, menilai sikap...

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026

PIRAMIDA.ID- Belakangan ini publik terus diadu domba oleh kepentingan elit yang patut diduga sejak awal telah membohongi masyarakat. Rakyat disibukkan...

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan Dinas Lingkungan...

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, secara terbuka mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Sekretaris KNPI Simalungun Desak Kadis Pendidikan Copot Kepsek SMP Negeri 2 Purba, Ada Dugaan Pungli hingga Konflik Internal

21/11/2026
Berita

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026
Berita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026
Berita

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026
Berita

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026

Populer

Berita

Minim Kegiatan Pemuda, KNPI Desak Kepala Dispora Simalungun Dicopot

28/10/2026
Berita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026
Pojokan

Asal-usul Permainan Tradisional Anak-anak

12/07/2023
Berita

Sekretaris KNPI Simalungun Desak Kadis Pendidikan Copot Kepsek SMP Negeri 2 Purba, Ada Dugaan Pungli hingga Konflik Internal

21/11/2026
Sorot Publik

Dinilai Mampu Menjadi Jembatan Antara Kepentingan Bangsa Dengan Masa Depan Anak Muda, Gen Z Bersuara : Kami Mendukung Penuh Sufmi Dasco sebagai Wakil Presiden

16/11/2026
Pojokan

Pesan Tersembunyi Ki Narto Sabdo Dalam Lagu Kelinci Ucul

23/09/2020
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus