Piramida.id|Simalungun – Rapat paripurna DPRD Simalungun dalam rangka pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang dilaksanakan pada hari Jumat (10/11/2023) yang dipimpin samrin Girsang selaku selaku Wakil Ketua DPRD dan dihadiri oleh organisasi perangkat daerah (OPD), menuai banyak kritikan dan saran terhadap kinerja Bupati dari beberapa fraksi peserta paripurna.
Salah satu nya Fraksi Demokrat yang dihadiri ketua fraksi Johanes Sipayung SE dengan juru bicara Walpiden Tampubolon ST, menyampaikan pandangan umumnya serta mempertanyakan rancangan pendapatan daerah 2024 sebesar 194.394.039.424 yang mengalami penurunan 19.76 % dibanding tahun 2023 sebesar 242.266.610.438
“Kami dari fraksi Demokrat meminta perhatian yang serius dari Bupati kabupaten Simalungun beserta OPD agar lebih kreatif dan inovatif untuk meningkatkan PAD Simalungun, serta mempertanyakan faktor penyebab penurunan pendapatan daerah (PAD) tersebut,” ucap walpiden.
Lebih lanjut fraksi Demokrat juga memaparkan pandangan umumnya terhadap kinerja Pemerintah kabupaten Simalungun, serta prihatin dan miris akan rancangan anggaran yang sangat minim dan kurang efektif.
“Kami dari fraksi demokrat juga merasa prihatin dan miris melihat rancangan alokasi anggaran berjalan TA.2024 yang sangat minim, mengingat persoalan kondisi jalan yang rusak parah dan irigasi yang telah lama di kabupaten Simalungun” papar fraksi.
Fraksi ini juga mempertanyakan mengenai rancangan alokasi belanja pemerintah kab.simalungun TA.2024 yang diantaranya mengenai belanja barang dan jasa 748.670.328.345 serta dana hibah 101.363.220.300, .
“Mengamati rancangan belanja TA.2024 diatas, kami dari fraksi partai Demokrat juga mempertanyakan apa urgensinya belanja barang dan jasa serta alokasi dana hibah tersebut? serta menyarankan agar dialihkan ke perbaikan jalan serta jaringan dan irigasi, mengingat urgensi yang saat ini dibutuhkan petani serta banyak nya petani sawah yang telah beralih ke tanaman jagung, cokelat dan sawit, dikarenakan mirisnya saluran irigasi serta pemaparan dinas terkait mengenai cara pengendalian hama” bilang Walpiden.
Dalam pandangan umumnya fraksi demokrat juga mengkritik serta mempertanyakan kinerja Bupati Simalungun, mengenai keterlambatan penyaluran gaji para Pangulu beserta perangkatnya, mengingat hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan publik ditingkat masyarakat nagori.
“Melalui pandangan umum ini ijinkan kami fraksi partai Demokrat mempertanyakan, dari hasil rapat dengar pendapat DPRD Simalungun dengan kepala desa, sudah 4 bulan kepala desa beserta perangkat nya belum menerima gaji atau pun honor. Bagaimana perangkat di desa bekerja dengan baik sesuai visi dan misi bupati simalungun yaitu rakyat harus sejahtera, karena hal ini dapat mengganggu kinerja ditingkat pemerintahan desa. Kepada saudara Bupati Simalungun mohon penjelasannya,” tegas Walpiden.
Lebih lanjut Walpiden juga mempertanyakan dalam pandangan umum fraksi demokrat mengenai isu pengutipan yang terjadi diruang lingkup dinas PMPN simalungun terkait pencairan dana desa.
“Berdasarkan isu yang berkembang menyatakan dinas PMPN kabupaten Simalungun melakukan pengutipan kepada setiap pangulu di setiap desa pada saat pencairan dana desa, mohon penjelasan nya” lanjut juru bicara fraksi Demokrat tersebut mengakhiri pemandangan umumnya. (Lrt|Fas)
