PIRAMIDA.ID- Perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju berbanding lurus dengan pembangunan-pembangunan yang berlangsung di bangsa ini. Salah satu yang terlihat secara jelas, yakni pembangunan di desa. Apalagi sejak turunnya bantuan dana desa dari pemerintah lewat Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
Namun sangat disayangkan karena beberapa desa di Maluku masih tertinggal dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lainnya. Masalah kesejahteraan masyarakat tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah namun ini merupakan tugas setiap pihak yang memiliki rasa kemanusiaan. Mahasiswa yang adalah generasi penerus bangsa, juga sebagai pemegang tongkat estafet Ibu Pertiwi mempunyai salah satu tugas utama, yakni pengabdian masyarakat.
Berakar dari hal tersebut GMKI Cabang Ambon yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa Kristen telah melakukan pengabdian masyarakat melalui program kerjanya bernama “GMKI Mengabdi” dengan tema “Pembangunan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Wilayah”.
Sebagai bentuk untuk melihat masalah disparitas pembangunan pada wilayah pedesaan di daerah-daerah tertinggal, yang tertuang dalam sebuah kajian sosial dan ekonomi dari hasil survei secara langsung melalui pelaksanaan program pengabdian masyarakat yang telah kami lakukan.
Hal ini merupakan bentuk tanggung jawab sosial dari GMKI Cabang Ambon dan diharapkan dapat menjadi manfaat bagi kepentingan semua pihak dalam melihat proses pembangunan di Maluku, di mana dalam kajian kami kali ini mengambil topik mengenai “Potret Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Desa Huku Kecil Sebagai Bentuk Model Pemberdayaan Daerah-Daerah Tertinggal di Indonesia.”
Kegiatan pengabdian masyarakat (GMKI Mengabdi) yang dilakukan oleh GMKI Cabang Ambon di Desa Huku Kecil, berlangsung sejak 11-19 Februari 2022. Dari kegiatan tersebut, tim assesment GMKI Cabang Ambon telah melakukan survei dengan berfokus pada masalah sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat Desa Huku Kecil. Huku Kecil adalah sebuah Desa di Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.
Dengan mata pencaharian masyarakatnya sebagian besar bekerja sebagai petani. Desa ini masih cukup sulit dijangkau karena masih terbatas infrastuktur pembangunan berupa akses jalan serta sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang pengembangan potensi wilayah di desa tersebut.
Dari hasil survei tim assesment GMKI dapat dijelaskan secara administratif pemerintahan desa ini dipimpin oleh seorang raja dengan jumlah penduduk sebanyak 421 jiwa untuk 95 kepala keluarga. Secara letak geografis, posisi Desa Huku Kecil berada pada daerah pegunungan pulau seram bersama 4 (empat) desa lainnya, yakni Sumeith Pasinaru, Ahiolo, Watui dan Abio.
Secara garis besar, masalah yang kami temui di Desa Huku Kecil, yakni masalah ekonomi, pedidikan, kesehatan serta masalah sosial lainnya yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Masalah Ekonomi
Bahwa mayoritas masyarakat Huku Kecil adalah petani dan pendapatan masyarakat didapat dari hasil alam (kebun) yang dijual. Yang menjadi persoalan adalah, kondisi akses pasar yang begitu sulit sehingga tidak dapat mendistribusi hasil alam secara maksimal, yang secara tidak langsung berpengaruh pada aktivitas ekonomi masyarakat dalam hal ini pendapatan dan pengeluaran tidak berjalan secara baik.
Biaya trasportasi pulang-pergi yang harus dikeluarkan untuk mendistribusi hasil alam ke pusat penjualan (pasar) kurang lebih Rp450.000. Sehingga berdampak terhadap pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Masalah ekonomi juga berpengharuh terhadap tingkat kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anaknya.
Masalah Pendidikan
Masalah pendidikikan di Desa Huku kecil dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, kemampuan menyekolahkan anak. Mayoritas masyarakat masih merasa sulit untuk biaya pendidikan. Hal ini dikarenakan faktor pendapatan masyarakat yang sebagian besar masih cukup rendah sehingga untuk biaya pendidikan masih sangat sulit untuk dijangkau.
Berdasarkan data yang didapat, kemampuan menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi sebanyak 18 KK. Sebanyak 10 KK mampu menyekolahkan anak hingga ke tingkat SD. Sebanyak 26 KK mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMA. Sebanyak 16 KK mampu menyekolahkan anak sampai tingkat SMP. Sebanyak 25 KK yang belum mampu menyekolahkan anak.
Kedua, infrastruktur pendidikan dan tenaga pendidik. Bahwa karena infrastruktur pendidikan yang sangat terbatas, akibatnya hanya ada satu gedung sekolah dengan kondisi sebagian bangunan yang sudah rusak, digunakan untuk proses belajar mengajar siswa/siswi SD dan SMP. Tenaga guru pada SD dan SMP pun sangat minim akibat faktor akses yang jauh dan belum tersedianya rumah dinas untuk ditempati tenaga pengajar.
Hal ini berdampak terhadap kekuranganya tenaga pengajar. Untuk SD YPPK hanya ada 9 tenaga pendidik. Sedangkan untuk SMP Negeri Elpaputih hanya ada 7 tenaga pendidik (4 PNS dan 3 Honorer).
Masalah Kesehatan
Masalah kesehatan juga menjadi hal yang urgen di Desa Huku Kecil. Adapun beberapa masalah, yakni belum adanya Pustu, bidan desa serta akses dari Desa Huku Kecil ke Puskesmas di Kecamatan Elpaputih, masyarakat harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk sampai ke pusat kecamatan. Keterbatasan akses membuat tenaga kesehatan hanya tiga bulan sekali melakukan pengobatan di Desa Huku Kecil. Sehingga masyarakat lebih cenderung menggunakan pengobatan tradisional.
Bertalian dengan hal di atas, semua masalah pada sektor yang telah disebutkan, adalah merupakan akibat dari infrastruktur jalan yang belum tersedia. Akibatnya berdampak buruk terhadap seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Huku Kecil merupakan satu dari sekian banyak desa-desa tertinggal di Provinsi Maluku terkhususnya pada Kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki dinamika serta masalah sosial yang sama. Semua pembangunan terhambat karena akses jalan dan transprotasi yang belum tersedia.
Sehingga GMKI menjadikan Desa Huku Kecil sebagai representasi dari desa-desa tertinggal di Maluku. Ketertinggalan suatu daerah bukan sebab dari pendapatan daerah (APBN/APBD) yang kecil, melainkan adalah akibat dari sistem pemerintahan daerah itu sendiri, penggunaan anggaran daerah terhadap program pembangunan yang tidak tepat sasaran. Atau daerah-daerah tersebut sengaja ditinggalkan untuk memuluskan kepentingan pada saat momen politik.
Sejalan dengan komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia dari seluruh penjuru terutama daerah pinggiran atau pedesaan dengan berbagai program pembangunan infrastruktur, seperti membangun jalan, hunian layak, air bersih, sanitasi dan lain sebagainya.
Atas dasar komitmen tersebut, kami Badan Pengurus Cabang GMKI Ambon meminta kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR), Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) untuk dapat melihat pembangunan infrastruktur terutama Infrastruktur jalan di Desa Binaan GMKI Cabang Ambon, yakni Desa Huku Kecil, Kecamatan Elpaputih, Kabupaten Seram Bagian Barat, Provinsi Maluku.(*)
