PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan untuk melakukan pemantauan terhadap berbagai proyek pembangunan yang sedang berjalan di Kota Pematangsiantar. Pernyataan ini disampaikan sebagai bentuk kepedulian ILAJ terhadap maraknya isu dugaan penyimpangan dalam proses pelaksanaan proyek-proyek pemerintah daerah. Jumat, 4 Juli 2025.
Beberapa proyek yang menjadi sorotan utama adalah Pembangunan Kantor Dinas PUTR, Pembangunan Gedung DPRD Kota Pematangsiantar, Pembangunan Gedung Pasar Horas serta sejumlah proyek infrastruktur lainnya yang digulirkan pada tahun anggaran 2025. Menurut Fawer, penting untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan proyek tersebut berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari praktik korupsi.
“Kami mendesak KPK untuk tidak hanya menunggu laporan, tetapi juga aktif melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Kami menerima informasi bahwa ada dugaan praktik ‘fee proyek’ yang dikenakan secara sistemik. Bahkan, sudah ada gerakan mengumpulkan para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di masing-masing dinas dugaan bagi-bagi proyek. Hal ini sangat mencurigakan dan patut diwaspadai,” tegas Fawer Sihite.
Fawer juga menegaskan bahwa ILAJ saat ini sedang mengumpulkan berbagai bukti pendukung yang berkaitan dengan dugaan praktik korupsi tersebut. Bukti yang dimaksud mencakup dokumen, rekaman, serta nama-nama oknum yang diduga terlibat dalam proses negosiasi atau pungutan fee proyek.
“Kami tidak akan asal bicara. Kami sedang bekerja secara serius dan teliti untuk mengumpulkan data dan fakta di lapangan. Setelah semuanya terkumpul, kami akan menyerahkan laporan resmi kepada aparat penegak hukum, lengkap dengan bukti serta identitas pihak-pihak yang terlibat,” ungkap Fawer.
Sebagai lembaga yang fokus pada pengawasan hukum dan kebijakan publik, ILAJ menilai bahwa momentum pembangunan daerah tidak boleh dikotori oleh praktik korupsi. Sebab, ujung dari praktik kotor tersebut adalah kerugian negara, rendahnya kualitas pembangunan, serta hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kami tidak anti-pembangunan. Justru kami ingin pembangunan di Kota Pematangsiantar berjalan dengan baik, efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tapi jika ada oknum yang menjadikan proyek sebagai ajang mencari keuntungan pribadi, maka itu harus dilawan,” pungkas Fawer.
ILAJ juga mengajak masyarakat dan elemen sipil lainnya untuk turut serta mengawasi jalannya proyek-proyek pemerintah di daerah. Informasi dan aduan dari masyarakat akan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang bersih dan bertanggung jawab. (Tim)
