PIRAMIDA.ID — Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Sihite, memberikan tanggapan kritis terhadap pemberian penghargaan kepada Wali Kota Pematangsiantar, Wesly Silalahi, dalam ajang TOP BUMD Awards 2026.
Menurut Fawer, penghargaan TOP Pembina BUMD 2026 yang diterima Wesly perlu dikaji secara objektif dan tidak sekadar dipahami sebagai simbol keberhasilan administratif.
“Kita tentu mengapresiasi capaian Perumda Tirta Uli yang berhasil meraih TOP BUMD Awards. Namun, ketika penghargaan itu turut disematkan kepada kepala daerah, maka publik berhak bertanya: apakah penghargaan tersebut benar-benar mencerminkan kondisi kepemimpinan dan pelayanan publik di lapangan?” ujar Fawer.
Ia menilai, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar di Kota Pematangsiantar yang belum menunjukkan penyelesaian signifikan, mulai dari kualitas pelayanan publik, konsistensi kebijakan, hingga kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat.
“Kalau ukurannya adalah dampak langsung bagi masyarakat, maka jujur saja, banyak warga yang belum merasakan perubahan yang signifikan. Di sinilah letak ironi itu,” tegasnya.
Fawer bahkan menyindir bahwa secara substansi kinerja, penghargaan yang diterima wali kota tidak sejalan dengan realitas yang dirasakan masyarakat.
“Alih-alih TOP Awards, secara objektif kita bisa mengatakan Wali Kota Wesly Silalahi lebih layak mendapat ‘bottom awards’ dari masyarakat. Ini bukan sekadar kritik, tapi refleksi dari kegelisahan publik yang menginginkan perubahan nyata,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fawer menekankan bahwa penghargaan tidak boleh menjadi alat legitimasi yang menutup ruang evaluasi.
“Penghargaan itu seharusnya menjadi cermin untuk berbenah, bukan justru menjadi tameng untuk menghindari kritik. Pemerintah daerah harus berani membuka diri terhadap penilaian publik yang lebih jujur dan apa adanya,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan sebuah BUMD tidak bisa serta-merta dijadikan indikator keberhasilan menyeluruh seorang kepala daerah.
“Keberhasilan Tirta Uli adalah kerja kolektif institusi. Jangan kemudian ditarik sebagai klaim keberhasilan personal kepala daerah, apalagi jika sektor-sektor lain masih menyisakan banyak persoalan,” katanya.
Menutup pernyataannya, Fawer menegaskan komitmen ILAJ untuk terus mengawal kinerja pemerintah daerah agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Bagi kami, ukuran tertinggi bukan penghargaan seremonial, tetapi kepuasan dan kesejahteraan masyarakat. Jika itu belum tercapai, maka evaluasi harus tetap menjadi prioritas,” tutupnya. (tim).
