Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Minggu, Juli 13, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

Pemerintah Harus Waspadai Pengangguran Akibat PPKM

by Redaksi
10/08/2021
in Berita
99
SHARES
706
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Lembaga kajian ekonomi, Institute for Development on Economics and Finance (INDEF), memperingatkan pemerintah terkait potensi kenaikan pengangguran, terutama jika pandemi tidak dapat dikendalikan.

Peringatan itu disampaikan Kepala Center of Industry, Trade, and Investment, INDEF, Andry Satrio Nugroho, dalam paparan lembaga itu pada Jumat (6/8). Andry mengatakan ekonomi yang diklaim tumbuh tinggi dan kondisi pandemi yang tidak terkendali bukanlah kondisi yang baik. Menurut Andry, seluruh pihak, terutama dunia industri, masih akan melihat bagaimana pemerintah menangani pandemi ke depan.

“Varian Delta sebetulnya memang membawa ekonomi kita kembali terpuruk, bahkan kalau kita lihat dari sisi industri, mereka juga cukup kewalahan. Menurut saya, kalau tidak ditanggulangi dengan cukup baik, bahkan akan membawa pada peningkatan angka pengangguran, bahkan bisa jadi lebih tinggi dari PSBB sebelumnya,” papar Andry.

Dampak PPKM Darurat yang saat ini diterapkan, katanya, tidak hanya dirasakan sektor industri melainkan seluruh sektor. Keseluruhan pengaruhnya akan dapat dilihat dari kondisi pada akhir bulan Agustus atau awal September nanti.

“Karena efek perlambatan ekonomi ini bisa jadi melebihi PSBB di tahun 2020,” tambah Andry.

Jakarta, yang menjadi pusat bisnis sekaligus mencatat kasus tertinggi COVID-19, akan menjadi penentu. Namun, yang cukup dikhawatirkan adalah bahwa kasus harian COVID-19 di daerah juga sulit dikendalikan.

Dukungan terhadap sektor industri, terutama industri kecil dan menengah, cukup menentukan. Demikian pula subsidi upah bagi pekerja yang diterapkan Kementerian Tenaga Kerja, akan cukup membantu. Namun, Andry berharap ada skema yang lebih kreatif ke depan, untuk menekan dampak ekonomi, terutama di sektor ketenagakerjaan.

“Perlu ada lagi mekanisme yang cukup kreatif ke depannya terkait bagaimana upaya itu bisa di co-funding, antara pemeritah dan perusahaan itu sendiri,” ujarnya. 

Catatan BPS

Badan Pusat Statistik (BPS) pada Mei 2021 merilis catatan mereka terkait kondisi sektor ketenagakerjaan. Disebutkan, jumlah angkatan kerja pada Februari 2021 adalah 139,81 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode yang sama sebesar 6,26 persen.

BPS juga mencatat, penduduk yang bekerja adalah 131,06 juta orang. Sebanyak 78,14 juta orang atau 59,6 persen bekerja pada sektor informal. Tercatat 19,1 juta orang atau 9,3 persen penduduk usia kerja terdampak COVID-19. Dari jumlah itu, pengangguran karena COVID-19 berjumlah 1,62 juta orang, bukan angkatan kerja karena COVID-19 650 ribu orang, tidak bekerja karena COVID-19 sebanyak 1,11 juta orang, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena COVID-19 mencapai 15,72 juta orang.

Pertumbuhan Tak Tekan Pengangguran

Sementara itu anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin mengkritisi BPS yang mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2021 tumbuh 7,07 persen year on year (YOY). Angka pertumbuhan yang tinggi itu ironis, kata Hamid, karena angka pengangguran juga masih tinggi.

“Ada 3,38 juta orang penduduk yang tidak bekerja sama sekali akibat pandemi COVID-19 ini,” kata legislator Dapil Jawa Tengah IV tersebut.

Hamid mendesak pemerintah segera menyediakan lapangan pekerjaan memadai terutama di sektor-sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi. Di sisi lain dia menyayangkan sektor yang memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, yang hanya tumbuh 0,38 persen.

Dalam keterangan resmi kepada media pada Jumat (6/8) Hamid memaparkan, dalam kondisi ekonomi saat ini setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya menyerap 110 ribu tenaga kerja. Padahal, pada 2013 setiap satu persen pertumbuhan ekonomi diperkirakan dapat menyerap 270 ribu tenaga kerja.

“Sehingga, keluarnya Indonesia dari resesi ini belum tentu berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat terutama yang berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan,” tambahnya.

Sejumlah Sektor Positif

Jawa Tengah adalah salah satu wilayah yang sektor ketenagakerjaaannya terdampak oleh pandemi. Namun, tidak seluruh sektor terdampak negatif, karena adalah sejumlah sektor lain yang justru mengalami peningkatan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Sakina Rosellasari, mengatakan sektor padat karya terimbas PPKM, tetapi ada juga pabrik yang menerima permintaan produk dari luar negeri justru lebih banyak.

“Mana kala perusahaan di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, dan India mengalami lockdown, kita kan masih beroperasi,” ujarnya.

PPKM Darurat memang menetapkan sejumlah sektor bisa tetap beroperasi sesuai protokol kesehatan yang ketat. Sakina memberi contoh, perusahaan alas kaki berskala ekspor ke Eropa dan Asia, kini justru membuka banyak lowongan. Selain itu, perusahaan busana, tekstil dan pakaian dalam yang juga mendapatkan tambahan pesanan dan membutuhkan banyak pekerja. Karena itulah, mereka justru membuka lowongan pekerjaan di bulan ini.

“Perusahaan di Jawa Tengah ini bulan Agustus banyak order, kemudian banyak membuka lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah memang dinamis. Sebelum pandemi, jumlahnya sekitar 800 ribu lebih. Pada 2020 ketika pandemi mulai berlangsung, jumlahnya meningkat hingga 1,2 juta. Pada triwulan pertama 2021 ini, jumlahnya turun menjadi 1,1 juta orang.

“Ini ada PPKM juga kita melakukan pendekatan hubungan industrial agar tidak ada PHK,” tambah Sakina.(*)


VOA Indonesa

Tags: #ekonomi#penduduk#pengangguran#ppkm
Share40SendShare

Related Posts

Anies Baswedan Hadir Pada RAPIMNAS I Gerakan Rakyat, Ketua DPP Gerakan Rakyat Sebut Nama Tom Lembong

13/07/2025

PIRAMIDA.ID - Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Pertama Gerakan Rakyat yang bertajuk "Vox Populi Dialog Kebangsaan" dihadiri langsung Anies Baswedan....

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025

PIRAMIDA.ID-Korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi menuntut keadilan, usai Subdit IV Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, menerbitkan...

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025

PIRAMIDA.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Bupati Simalungun dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kabupaten...

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat suara terkait proses hukum yang sedang menjerat dua tokoh nasional,...

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan...

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

PIRAMIDA.ID — Peluncuran Robot Polri sebagai bagian dari langkah modernisasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai beragam respons dari publik....

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Anies Baswedan Hadir Pada RAPIMNAS I Gerakan Rakyat, Ketua DPP Gerakan Rakyat Sebut Nama Tom Lembong

13/07/2025
Berita

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025
Berita

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025
Berita

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025
Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

Populer

Pojokan

Aku dan Sejuta Masalah Hidupku

17/06/2021
Berita

Tokoh Cipayung Plus Gabung Golkar Lewat AMPI, Jefri Gultom: Politik Adalah Etika untuk Melayani

28/06/2025
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba