Oleh: Rinson Ambarita*
PIRAMIDA.ID- Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum dan mengatur seluruhnya sesuai dengan hukum yg berlaku. Dalam hal pemenuhan hak anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah memberi jaminan perlindungan baik pada anak yang sebagai korban kejahatan maupun anak debagai pelaku kejahatan.
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk menjaga harkat dan martabatnya. Anak berhak mendapatkan pelindungan khusus, terutama pelindungan hukum dalam sistem peradilan.
Di dalam Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak anak dibagi menjadi 4 golongan, yakni:
1. Anak yang Berhadapan Dengan Hukum
Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang Berkonflik Dalam Hukum
Anak yang berkonflik dengan hukum yang
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Anak Korban
Anak yang menjadi korban tindak pidana yang
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
4. Anak Saksi
Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.
Dalam proses penyelesaian peerkara anak dimulai tingkat penyidikan di tingkat kepolisian anak yang berhadapan dengan hukum harus didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat
fungsional penegak hukum yang melaksanakan
penelitian kemasyarakatan, pembimbingan,
pengawasan, dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah jabatan fungsional tertentu yang berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam pemberian ancaman hukuman bagi anak yang berhadapan dengan hukum biasanya ancaman hukuman diberikan setengah dari ancaman hukuman yang berlaku sesuai dengan undang-undang.
Jika ancaman hukuman suatu perkara tersebut berada di bawah tujuh tahun dan bukan pidana pengulangan kasus perkara tersebut wajib diupayakan diversi sejak dini mulai dari tingkat Kepolisian, Kejaksaan hingga Pengadilan sebelum dimulai sidang anak.
Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dalam proses diversi harus dihadiri oleh kedua belah pihak yang bermasalah, pelaku maupun korban serta pihak pihak yang terkait baik pemerintah setempat (kepala desa) kedua belah pihak, saksi dan guru anak jika anak tersebut masih berstatus pelajar.
Diversi ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di luar proses peradilan, mencapai perdamaian antara korban dan pelaku, menghindari perampasan dari hak anak serta melatih anak supaya menjadi orang yang bertanggung jawab.
Proses diversi ini dilaksanakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai penengah berjalannya diversi. Hasil dari diversi antara lain terjadinya suatu kesepakatan atau tidak terjadi kesepakatan.
Jika kesepakatan tercapai maka pihak penyidik akan melengkapi berkas dan menyerahkan hasil musyawarah diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri agar dibuatkan suatu ketetapan hasil dari musyawarah diversi maka perkara tersebut telah selesai.
Yang kedua, jika proses diversi gagal maka berkas tersebut akan dinaikkan ke Kejaksaan Negeri, di kejaksaan juga sama halnya mencoba melaksanakan proses musyawarah diversi begtu juga sampai di proses pengadilan.
Ketika di pengadilan tidak ada tercapai kesepakatan diversi maka jalan terakhir dilaksanakanlah sidang perkara anak. Sidang perkara anak dipimpin oleh hakim tunggal dan tertutup untuk umum.
Persidangan anak harus dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan yang selalu mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum hingga kasusnya selesai, dalam sidang perkara anak Pembimbing Kemasyarakatan harus membuat penelitian kemasyarakatan yang dibacakan saat sidang anak dan memberikan rekomendasi yang terbaik bagi pemenuhan hak anak ke depannya.
Majelis Hakim wajib mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam memberikan putusan peradilan pidana anak.(*)
Penulis Merupakan Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kutacane Kanwil Aceh.
