PIRAMIDA.ID- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur – St. Petrus Kanisius (PMKRI Cab. Jakarta Timur) menilai upaya sistemik untuk menunda penyelenggaraan pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi.
“Pembatasan masa jabatan Presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22E UUD 1945, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan,” kata Henri Silalahi selaku Ketua Presidium PMKRI Cab. Jakarta Timur dalam rilis publik yang diterima redaksi, Sabtu (09/04/2022).
Henri juga menambahkan, adanya pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah konsekuensi ketika kita memilih berdiri sebagai negara demokrasi.
“Salah satu kata kunci dari demokrasi itukan adanya ‘pembatasan kekuasaan’, sehingga segala bentuk upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menurut kami adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi,” cetusnya.
Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap moral publik, PMKRI Cab. Jakarta Timur juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri-menteri yang mendukung atau terlibat langsung dalam narasi penundaan pemilu.
“Sebagai pertanggungjawaban kepada moral publik, menteri-menteri yang mendukung usulan penundaan pemilu harus dicopot dari jabatannya agar ruang publik tidak lagi dicemari oleh narasi-narasi berbau kebohongan yang tidak dilandasi oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tegas Henri.
“Klaim Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa 110 juta orang di mendsos setuju penundaan pemilu, klaim Bahlil bahwa penundaan pemilu didukung oleh banyak pengusaha, hingga klaim Airlangga Hartanto yang mengatakan dukungan petani sawit terhadap penundaan pemilu. Kami menilai apa yang disampaikan oleh menteri-menteri tersebut adalah bentuk kebohongan besar karena tidak dapat diverivikasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga salah satu jalan untuk keluar dari hiruk pikuk penundaan pemilu ini adalah dengan mencopot menteri-menteri tersebut,” tutupnya.(*)
