Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Selasa, Juli 15, 2025
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

PMKRI Jakarta Timur Nilai Penundaan Pemilu Bentuk Pembangkangan Terhadap Konstitusi dan Demokrasi

by Redaksi
09/04/2022
in Berita
112
SHARES
799
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Jakarta Timur – St. Petrus Kanisius (PMKRI Cab. Jakarta Timur) menilai upaya sistemik untuk menunda penyelenggaraan pemilu adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi.

“Pembatasan masa jabatan Presiden telah diatur secara tegas dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 22E UUD 1945, bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan,” kata Henri Silalahi selaku Ketua Presidium PMKRI Cab. Jakarta Timur dalam rilis publik yang diterima redaksi, Sabtu (09/04/2022).

Henri juga menambahkan, adanya pembatasan terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah konsekuensi ketika kita memilih berdiri sebagai negara demokrasi.

“Salah satu kata kunci dari demokrasi itukan adanya ‘pembatasan kekuasaan’, sehingga segala bentuk upaya untuk memperpanjang kekuasaan Presiden atau menunda penyelenggaraan pemilu tahun 2024 menurut kami adalah bentuk pembangkangan terhadap konstitusi dan demokrasi,” cetusnya.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap moral publik, PMKRI Cab. Jakarta Timur juga mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri-menteri yang mendukung atau terlibat langsung dalam narasi penundaan pemilu.

“Sebagai pertanggungjawaban kepada moral publik, menteri-menteri yang mendukung usulan penundaan pemilu harus dicopot dari jabatannya agar ruang publik tidak lagi dicemari oleh narasi-narasi berbau kebohongan yang tidak dilandasi oleh data yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah,” tegas Henri.

“Klaim Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa 110 juta orang di mendsos setuju penundaan pemilu, klaim Bahlil bahwa penundaan pemilu didukung oleh banyak pengusaha, hingga klaim Airlangga Hartanto yang mengatakan dukungan petani sawit terhadap penundaan pemilu. Kami menilai apa yang disampaikan oleh menteri-menteri tersebut adalah bentuk kebohongan besar karena tidak dapat diverivikasi dan dipertanggungjawabkan di hadapan publik, sehingga salah satu jalan untuk keluar dari hiruk pikuk penundaan pemilu ini adalah dengan mencopot menteri-menteri tersebut,” tutupnya.(*)

Tags: #2024#penundaanpemilu#pernyataansikap#pmkri#suaramahasiswaJokowi
Share45SendShare

Related Posts

Anies Baswedan Hadir Pada RAPIMNAS I Gerakan Rakyat, Ketua DPP Gerakan Rakyat Sebut Nama Tom Lembong

13/07/2025

PIRAMIDA.ID - Pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) Pertama Gerakan Rakyat yang bertajuk "Vox Populi Dialog Kebangsaan" dihadiri langsung Anies Baswedan....

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025

PIRAMIDA.ID-Korban penipuan dan penggelapan dengan modus investasi menuntut keadilan, usai Subdit IV Reknata Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, menerbitkan...

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025

PIRAMIDA.ID - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun Soroti kinerja Bupati Simalungun dalam sudut pandang jangka panjang pembangunan Kabupaten...

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, angkat suara terkait proses hukum yang sedang menjerat dua tokoh nasional,...

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025

PIRAMIDA.ID - Ketua Institute Law And Justice (ILAJ), Fawer Sihite, menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera turun tangan...

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

PIRAMIDA.ID — Peluncuran Robot Polri sebagai bagian dari langkah modernisasi institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menuai beragam respons dari publik....

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Anies Baswedan Hadir Pada RAPIMNAS I Gerakan Rakyat, Ketua DPP Gerakan Rakyat Sebut Nama Tom Lembong

13/07/2025
Berita

Penyelidikan Dihentikan, Kuasa Hukum Korban Penipuan Segera Laporkan Penyidik Polda Sumut ke Propam

10/07/2025
Berita

150 Hari Kerja Bupati Simalungun, GMKI : Simalungun mau dibawa kemana?

09/07/2025
Berita

Ketua ILAJ Minta Hakim Berhikmat: Kasus Hasto & Tom Lembong Jangan Dikendalikan Politik, Vonis Bebas Adalah Pilihan Konstitusional

07/07/2025
Berita

Dugaan Fee Proyek, Ketua ILAJ Minta KPK Pantau Bagi-Bagi Proyek di Kota Siantar

04/07/2025
Berita

Robot Polri Tuai Kritik Netizen, Fawer Sihite: Inovasi Harus Disambut Baik, Tapi Polri Perlu Bangun Instrumen Komunikasi yang Efektif

30/06/2025

Populer

No Content Available
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasi barak berita hari ini danau toba