PIRAMIDA.ID – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Siantar–Simalungun menggelar diskusi publik yang membahas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diskusi ini menghadirkan tiga narasumber, yakni: (Rabu, 11 Maret 2026).
• Pandes Nababan, Presiden Mahasiswa Universitas Efarina
• Nia Ramadhani Damanik, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi
• Rado Sidauruk, Ketua BEM Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun
Kegiatan diawali dengan seremonial pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya serta Mars Mahasiswa. Fauzan Pasaribu selaku perwakilan Komunitas Rung Rakyat dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum diskusi tersebut sekaligus secara resmi membuka acara.
Diskusi publik ini mengangkat tema “MBG: Peluru Nyasar atau Tabungan Peluru?” dan dipandu oleh Randa sebagai moderator.
Kekhawatiran terhadap Keberlanjutan Fiskal
Narasumber pertama, Rado Sidauruk, menyoroti dampak fiskal dari Program MBG. Menurutnya, besarnya anggaran yang dialokasikan berpotensi mencederai ruang fiskal negara serta memengaruhi sentimen pasar.
Dalam pemaparannya, Rado menyampaikan bahwa anggaran MBG pada tahun 2026 mencapai sekitar Rp335 triliun, termasuk alokasi yang berasal dari anggaran pendidikan sebesar Rp223,5 triliun. Angka ini dinilai sangat besar dan berpotensi menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal negara.
Ia membandingkan dengan anggaran MBG pada tahun 2025 sebesar Rp71 triliun, yang kemudian melonjak drastis pada tahun 2026. Menurutnya, peningkatan yang sangat signifikan ini berpotensi memperbesar risiko defisit anggaran negara.
Berdasarkan data pada akhir Desember 2025, defisit anggaran tercatat mencapai Rp695,1 triliunatau sekitar 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 12 Ayat 3, defisit anggaran negara dibatasi maksimal 3% dari PDB. Dengan kondisi tersebut, angka defisit dinilai sudah mendekati batas aman yang ditetapkan undang-undang.
Selain itu, Rado juga menyoroti dampak program ini terhadap stabilitas harga bahan pangan di pasar tradisional. Ia menyebutkan bahwa beberapa bahan baku mengalami kenaikan harga, seperti ayam potong (broiler) yang naik dari sekitar Rp26.000 menjadi Rp44.000 per kilogram, serta kenaikan harga telur dan sayuran.
Menurutnya, tingginya permintaan bahan baku untuk memenuhi kebutuhan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi menekan pasokan di pasar sehingga memicu kenaikan harga.
“Ini bukan hanya persoalan tata kelola program, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi para pedagang pasar dan stabilitas harga pangan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dengan besarnya anggaran mencapai Rp335 triliun, seharusnya pemerintah juga mempertimbangkan berbagai kebutuhan lain yang dinilai lebih mendesak bagi masyarakat.
Persoalan Teknis Pelaksanaan Program
Selanjutnya, Presiden Mahasiswa Universitas Efarina, Pandes Nababan, menyoroti berbagai persoalan teknis dalam pelaksanaan Program MBG.
Menurutnya, meskipun program ini memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak, namun dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
Ia menyoroti kesiapan sistem distribusi makanan, pengawasan kualitas makanan, serta standar higienitas yang dinilai masih belum maksimal. Pandes juga menyinggung beberapa kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program MBG di beberapa daerah, yang menunjukkan lemahnya pengawasan terhadap program tersebut.
Menurutnya, program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus disertai dengan transparansi serta sistem pengawasan yang ketat, agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat.
“Mahasiswa tidak menolak upaya peningkatan gizi masyarakat. Namun pemerintah harus memastikan bahwa program ini dijalankan dengan sistem yang matang, aman, serta tidak membuka ruang terjadinya penyalahgunaan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa apabila program tersebut belum benar-benar siap secara sistem dan pelaksanaan, maka sebaiknya program MBG dihentikan sementara untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
“Jika program ini belum benar-benar matang, lebih baik dihentikan sementara agar dapat dilakukan evaluasi secara komprehensif sehingga target yang diharapkan dapat tercapai dengan baik,” ujar Pandes Nababan.
Ketimpangan dengan Kondisi Pendidikan
Narasumber terakhir, Presiden Mahasiswa STAI Panca Budi, Nia Ramadhani Damanik, menyoroti relevansi Program MBG terhadap kondisi dunia pendidikan.
Menurutnya, program MBG yang menggunakan anggaran negara sangat besar sering kali dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas generasi masa depan. Namun di sisi lain, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak persoalan mendasar dalam sektor pendidikan yang belum tertangani secara serius.
Beberapa persoalan tersebut antara lain fasilitas sekolah yang belum memadai, ketimpangan akses pendidikan, serta kesejahteraan guru yang masih jauh dari ideal.
Kondisi ini, menurutnya, menimbulkan kesan bahwa kebijakan besar yang diambil pemerintah sering kali tidak berjalan seiring dengan kebutuhan paling mendasar dalam sistem pendidikan nasional.
Nia juga menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program MBG, karena dikhawatirkan program tersebut justru berpotensi mencederai dunia pendidikan dan bahkan berdampak pada martabat guru. (Tim).
