Connect with us

Masukkan kata pencarian...

Berita

Soal Sertifikat Tanah Elektronik, DPP GMNI: Menteri ATR/BPN Melukai Hati Rakyat

PIRAMIDA.ID- Awal tahun 2021 kita dihadapakan pada duka yang mendalam di bangsa kita ini, yaitu dengan berbagai tanda alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, kecelakaan pesawat dan erupsi gunung berapi.

Saat ini masyarakat sedang saling membantu, saling menguatkan untuk melewati bencana dan keterpurukan ekonomi akibat badai pandemi Covid-19.

Di sela kesibukan masyarakat dan pemerintah serta seluruh elemen bangsa yang sedang bahu membahu mencari jalan keluar untuk memperbaiki ekonomi bangsa, malah ada pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan, yaitu Menteri ATR/BPN yang mengeluarkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.

Isi dari Peraturan Menteri ini adalah mewajibkan rakyat Indonesia melakukan pendaftaran sertifikat tanah dan kepemilikan sertifikat tanah secara elektronik. Bagi rakyat yang sudah memiliki sertifikat tanah dalam bentuk kertas akan ditarik kembali oleh kementrian ATR/BPN, jadi sertifikat yang dimiliki oleh rakyat adalah sertifikat elektronik.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP GMNI Bidang Jaringan Buruh, Tani, dan Nelayan, Marianus Rawa Tamba menilai bahwa isi peraturan tersebut akan menyulitkan masyarakat. Ia berasumsi bahwa aturan ini bisa jadi adalah upaya sistematis pemerintah untuk mengambil alih hak rakyat.

“Kebijakan ini tentu sangat kontraproduktif dilihat dari kondisi pembangunan SDM dan infrastruktur penunjang di Indonesia yang masih tidak merata. Masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak paham sistem elektronik, ditambah lagi masih banyak masyarakat yang masih gagap teknologi (gaptek). Jika dilanjutkan, akan rentan terjadi penyelewengan terhadap hak rakyat, khususnya bagi masyarakat yang kurang paham teknologi,” terang pria yang akrab disapa Ari ini.

Ari menambahkan, masih banyak wilayah Indonesia yang masuk kategori daerah tertinggal, terluar, dan terbelakang yang mengakibatkan akses informasi sangat terbatas.

Akibat tidak konsistennya pemerintah dalam mengurus pesoalan rakyat, terjadi ketimpangan yang ditunjukkan dengan penguasaan lahan petani sekitar 0,5 hektar dari total 15,8 Juta rumah tangga, sementara sektor perkebunan sawit menguasai 16,3 juta hektar tanah dari 500 perusahaan.

“Rakyat Indonesia sudah menunggu sekitar 60 tahun lebih agar hak atas tanah sesuai Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) No 5 Tahun 60 segera dipenuhi, tapi nyatanya sampai dewasa ini masih jauh dari harapan. Saat ini yang diperlukan masyarakat adalah keseriusan pemerintah untuk meneruskan kebijakan pemerataan kepemilikan hak atas tanah, bukan menambah rumit persoalan,” tegas Ari.

Menurut Ari di saat situasi masyarakat Indonesia yang sedang terpuruk seperti saat ini, seharusnya pemerintah fokus pada pemberian bantuan dan kemudahan akses bagi masyarakat bukan membuat aturan baru yang justru mempersulit rakyat.

“Menurut saya, Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 tahun 2021 tersebut harus dikaji ulang dan bila perlu dibatalkan karena hanya mempersulit akses bagi masyarakat untuk mendapatkan hak mereka atas tanah. Pemerintah seharusnya fokus pada penyelesaian isu ketimpangan kepemilikan lahan yang saat ini masih jomplang dan dikuasai korporasi besar. Bila pemerintah masih bersikukuh tetap melanjutkan kebijakan tersebut, pemerintah harus lebih dahulu mempersiapkan kualitas SDM masyarakat serta infrakstruktur yang memadai agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban bagi masyarakat,” pungkasnya.(*)

Click to comment

Tinggalkan Komentar

Baca juga...

Sorot Publik

PIRAMIDA.ID- Veronica Koman lahir di Medan, 14 Juni 1988; umur 31 tahun adalah seorang pengacara dan pegiat hak asasi manusia (HAM) asal Indonesia yang...

Pojokan

Tia Lestari Sidabutar* PIRAMIDA.ID- Dua bulan sudah aku berada di sini. Rasanya aku telah menyatu dengan segala hal di desa ini dan nama Tiga...

Dialektika

Zaprulkhan* PIRAMIDA.ID- Apakah makna cinta sejati? Menurut Thich Nhat Hanh, dalam karya cemerlangnya “True Love”, dalam perspektif Buddisme, harus ada empat unsur untuk memenuhi...

Sopolitika

 Kristian Silitonga* PIRAMIDA.ID- “Sejumlah kecil orang yang memiliki energi lebih besar dari masyarakatnya yang letih. Memiliki kejernihan di tengah lautan kekeruhan pikiran di sekitarnya,...

Dialektika

Yudhie Haryono* PIRAMIDA.ID- Dalam salah satu tulisan yang sangat menyentuh, (almarhum) Arief Budiman menulis, ”Seorang intelektual yang bebas adalah seorang pejuang yang sendirian. Mula-mula...

Dialektika

May Luther Dewanto Sinaga* PIRAMIDA.ID- Coronakrasi? Mungkin beberapa orang akan bertanya-tanya terkait kata itu. Apa maknanya? Kenapa muncul? Dan apa pentingnya membahas kata itu?...

Pojokan

PIRAMIDA.ID– Beberapa waktu lalu, jagat laman facebook, khususnya Sumatera Utara, digegerkan dengan viralnya video (dugaan) persekusi disertai pengrusakan yang dilakukan segerombolan orang dari FPI...

Dialektika

Fitzerald Kennedy Sitorus* PIRAMIDA.ID- Saya sedang menulis buku tentang metafisika pada Kant dan Hegel. Saya mengawali bagian tentang Kant dengan cerita tentang gaya hidupnya....