Thompson Hs*
PIRAMIDA.ID- Semalam, Rabu (20/01/2021) saya ingin gunakan waktu setengah jam untuk menulis dengan judul di atas sambil menunggu tayangan live untuk inagurasi Joe Biden dan Kamala Haris, pasangan presiden dan wakil presiden USA yang menggantikan Donal Trump (teringat tidak mau pakai masker di awal-awal heboh pandemi Covid-19).
Ternyata setengah jam tidak cukup untuk menyampaikan sesuatu yang penting dan informatif kalau mengandalkan tulisan sendiri. Apalagi sesuatu yang akan disampaikan hanya dianggap sebagai bagian dari pengamatan atau bukan partisipasi langsung.
Mungkin dengan kelambatan untuk menuliskan sesuatu yang penting dan informatif lebih baik diserahkan kepada teman-teman wartawan yang dapat langsung bertanya dan merekam sebelum menyarikan semuanya menjadi satu berita.
Sepertinya sudah lebih tiga bulan teman-teman wartawan tidak bertanya kepada saya perihal tertentu yang masih dapat saya jawab. Namun saya menjadi punya waktu untuk lebih banyak belajar dan mengamati secara detail apa yang biasa saya perhatikan.
Semalam juga saya memulai hasil pengamatan saya tentang perbedaan BP GKT dan BP TC-UGGp.
Saya memulai dari BP TC-UGGp yang merupakan singkatan dari Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara. Nomenklatur itu merupakan pengganti BP GKT, singkatan Badan Pengelola Kaldera Toba yang memiliki SK dan Pergub tersendiri sejak masa jabatan Gubsu Tengku Ery Nuradi.
Mungkin sudah dua kali struktur di BP GKT berubah dengan mempertahankan nomenklatur untuk pimpinan badan yang disebut General Manager (GM). Tujuan dibentuknya BP GKT sudah tentu untuk mempersiapkan dan mengusung Danau Toba agar diterima menjadi anggota Geopark Global UNESCO (GGU).
Namun pada tahun 2015 belum bisa diterima. Baru diterima pada masa Wan Hidayati, GM yang serta-merta sejak awal diangkat Gubsu Edy Rahmayadi menjadi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara (Kadisbudparsu).
Danau Toba diterima secara resmi menjadi anggota GGU pada Juli 2020. Namun sebelum pengumuman itu GM Wan Hidayati tidak lagi sebagai Kadisbudparsu dan sudah digantikan oleh Ria N. Telaumbanua, mantan Kepala Rumah Sakit Djasarmen Saragih di Siantar.
Nah, berita resmi diterimanya Danau Toba ke dalam GGU merupakan satu kegembiraan. Apalagi di tengah-tengah dampak pandemi Covid-19 yang sudah terasa menghentikan hiburan seperti Festival Danau Toba 2020. Jadi boleh sementara itu berita tentang Danau Toba dan GGU menggantikan hiburan itu bagi masyarakat yang mendukung.
Namun sebagai satu kegembiraan ada satu pertanyaan: bagaimana selanjutnya kalau GM tidak lagi Kadisbudparsu? Apakah Kadisbudparsu yang baru serta-merta juga akan menjadi GM atau ex-officio untuk BP GKT?
Tentu yang merasa harus sibuk untuk membuat klaim keberhasilan itu tidak lagi berkekuatan soal anggaran ke depan. Atau memang BP GKT di luar pos anggaran Disbudparsu sudah merancangnya. Itu di luar pengetahuan banyak orang. Atau bagaimana sebaiknya menurut Dewan Perwakilan Rakyat di Sumut dan di Pusat.
Lebih kurang empat bulan BP GKT kelihatan juga diam, meskipun tidak membisu. Malahan dengan diamnya BP GKT lalu sempat tertimpa isu proyek bancakan. Apa itu bancakan? Isu itu mungkin masih bergema di antara pertemuan Kordinasi Nasional Geopark Indonesia (KNGI) yang berlangsung di Hotel Niagara Parapat pada 17 – 18 Desember 2020.
Dugaan seperti terjawab
Setelah Danau Toba menjadi anggota GGU kelihatan menjadi objek rebutan baru (lihat: https://www.piramida.id/rebutan-geopark-danau-toba/#.X9wxPTNadqo.whatsapp). Dugaan saya seperti terjawab mengingat pertanyaan atas jabatan antara GM BP GKT dan Kadisbudparsu.
Tentu saja bukan kedua posisi ini yang paling potensial saling menentukan. Namun dapat memengaruhi proses pertarungan untuk mempertahan status GGU untuk Danau Toba. Status itu bukan sekedar struktural. Namun bukti-bukti program yang sesuai dengan rekomendasi dari UNESCO.
BP TC-UGGp menggantikan BP GKT dan mulai melangkah tanpa nomenklatur GM (pakai Ketua, mungkin gaya Medan!) setelah mendapat dukungan Pergub dan SK terbaru sebelum KNGI dilaksanakan di Parapat dan pada 10 Januari 2021 melakukan audiensi kembali ke Gubsu Edy Rahmayadi. Itu baru saya amati semalam melalui medsos.
Sesungguhnya siapa yang beraksi dan bereaksi, bekerja dan diam, atau berpikir atau bisu?
Penulis merupakan pengamat Geopark Danau Toba, 2018 mengunjungi Pusat Geopark di Kota Daun, Jerman. Dari sanalah gagasan geopark dimulai sejak lebih 35 tahun.
