PIRAMIDA.ID- Menyikapi rapat terbatas kabinet di mana Presiden Jokowi meminta para menteri untuk melakukan langkah-langkah extraordinary dalam penanganan pandemi COVID-19, DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) meminta seluruh menteri kabinet untuk bekerja sesuai visi misi Presiden dan Wakil Presiden.
Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan kemarahan yang ditunjukkan Presiden Jokowi pasti berdasarkan kondisi riil yang terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, para menteri harus merespon pernyataan keras Presiden dengan serius dan cepat. Pernyataan ini disampaikan Sahat pada hari Selasa (30/6).
Sahat mengaku khawatir kalau para menteri saja bekerja biasa-biasa, bagaimana dengan para pejabat dan pegawai negeri lainnya di Kementerian.
“Minggu lalu Presiden marah-marah, ini suasana sedang krisis nggak kelihatan sense of crisis dari para menteri. Presiden mengatakan para menteri masih biasa-biasa saja. Jangan-jangan pejabat di bawahnya juga biasa saja. Padahal pandemik corona telah memberikan dampak sangat berat bagi rakyat Indonesia,” kata Sahat.
DPP GAMKI kemudian menyoroti kerja salah satu menteri yang sedang ramai menjadi perbincangan. Menurut GAMKI, isu rangkap jabatannya ratusan pejabat yang menjadi Komisaris BUMN, harus menjadi perhatian seluruh rakyat.
Dalam catatan GAMKI, untuk menghadapi COVID-19, pemerintah telah menggelontorkan dana segar senilai ratusan triliun kepada BUMN. Dengan angka sebesar itu, GAMKI meminta jajaran BUMN harus menggunakan dan mengawasi penggunaan anggaran dengan benar dan transparan.
“Presiden meminta kerja keras dan kerja cepat. Namun ada ratusan pejabat BUMN yang rangkap jabatan. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tugas dengan benar jika fokusnya terbagi. Seharusnya Menteri BUMN mempertimbangkan hal ini,” ujarnya.
GAMKI juga meminta agar penggunaan anggaran untuk BUMN jangan sampai dimanfaatkan oleh pihak atau kelompok tertentu untuk kepentingan di luar penyehatan perusahaan pelat merah.
“Jangan sampai oknum pejabat ada yang mencoba menggunakan anggaran COVID-19 untuk pribadi dan kelompoknya. Menteri BUMN harus tegas mengawasi penggunaan anggaran ini. Badan Usaha Milik Negara yang seharusnya memberi keuntungan malah disuntik dari pajak rakyat. Ini harus jadi perhatian jangan sampai menambah masalah yang berujung krisis baru,” demikian analisa Sahat.
Menurut Sahat, masalah Menteri BUMN hanyalah salah satu catatan saja. Para menteri lainnya juga harus benar-benar memahami pesan politik Kepala Negara untuk bekerja lebih maksimal lagi, sehingga pandemik corona dapat tertangani dengan efektif dan maksimal.
“Para menteri dan pejabat negara harus segera melakukan kerja-kerja yang extraordinary. Jangan ada menteri atau pejabat yang justru berusaha mengambil keuntungan pribadi atau kelompok di masa pandemik corona. Apalagi dengan anggaran penanganan COVID-19 yang sangat besar jumlahnya,” pungkas Sahat.
Editor: Red/Hen
