PIRAMIDA.ID- Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Universitas Nommensen Pematang Siantar menggelar aksi atas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di kantor DPRD Kota Pematang Siantar, pada hari Rabu, 08 September 2022.
Kegiatan tersebut dilakukan dengan banyak persiapan, mulai dari menyiapkan perangkat aksi berupa poster, spanduk, yang berisikan tuntutan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro kepada kepentingan masyarakat dan beberapa bendera Merah Putih dan bendera KBM Nommensen.
Selanjutnya mereka melakukan pematangan terhadap massa aksi sebagai bentuk persiapan dan crosscheck akhir sebelum melakukan konvoi mahasiswa keliling kampus untuk menyampaikan orasi politiknya.
Setelah melakukan konvoi, KBM Nommensen melanjutkan perjalanan dengan longmarch menuju Pasar Horas. Sesampainya di sana, mereka berhenti sejenak dan secara bergantian melakukan orasi tuntutan mahasiswa terhadap kebijakan pemerintah.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi sangat mempengaruhi perekonomian, terutama di Pematang Siantar, di mana kita tahu bersama bahwa kenaikan harga tersebut akan berdampak besar terhadap bahan pokok,” ungkap Tony selaku koordinator lapangan yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas HKBP Nommensen Pematang Siantar.
Lalu disambut oleh bung Jira dengan orasi membara untuk membakar semangat mereka. Ia mengajak massa aksi untuk melanjutkan aksi tersebut. Mereka kembali berhenti di depan Suzuya untuk memberikan edukasi kepada pedagang, supir angkot, dan masyarakat sekitar. Sembari berorasi, beberapa korlap turut membagikan selebaran sebagai bahan bacaan kepada masyarakat.
Setelah itu, korlap beserta massa aksi melanjutkan perjalanan mereka menuju Polres Pematang Siantar untuk menyampaikan rasa kekecewaan mereka terhadap tindakan represif yang telah dilakukan oleh oknum aparat kepolisian kepada mahasiswa Nommensen beberapa hari yang lalu.
Beberapa dari massa aksi juga ikut menyampaikan pernyataan penolakan terhadap tindakan represif aparat kepolisian yang dinilai tidak sesuai dengan SOP pengamanan aksi demonstrasi, dan hal tersebut disampaikan dengan orasi secara bergantian di depan Kantor Polres dan di hadapan aparat kepolisian yang sedang bertugas.
Korlap mengajak massa aksi untuk melanjutkan aksi ke kantor DPRD Kota Pematang Siantar. Setelah massa aksi beranjak, kapolres beserta jajaran ikut mengawal massa aksi hingga sampai di depan gedung DPRD.
Saat sampai di lokasi, mereka bertemu dengan massa aksi yang berasal dari kampus USI dan Amik Tunas Bangsa dan menyatukan barisan untuk kembali melakukan aksi unjuk rasa dengan mengelilingi Kota Pematang Siantar.
Setelah itu, mereka kembali dan berhenti di depan kantor DPRD. Di saat bersamaan, petugas keamanan berbaris menghalangi pintu masuk dengan rapi menggunakan seragam. Pada saat penghadangan tersebut, korlap mengumandangkan agar massa aksi saat itu tetap dalam satu komando dan mengambil beberapa langkah ke arah kantor DPRD.
Selanjutnya korlap dan juga massa aksi melakukan orasi politik di haadapan petugas. Selang beberapa saat, akhirnya DPRD beserta Forkopimda keluar dari kantor untuk menemui massa aksi.
Dan dengan hal tersebut, pimpinan aksi langsung menyampaikan beberapa tuntutan yang telah dikaji bersama massa aksi. Tidak cukup dengan hal itu, beberapa korlap mencurahkan keresahan dan tuntutan dengan membacakan beberapa puisi.
Peristiwa itu berlangsung cukup lama. Setelah massa aksi selesai menyampaikan aspirasinya, mereka meminta kepada DPRD dan Forkopimda untuk menandatangani petisi yang telah disediakan serta melakukan konferensi pers bersama seluruh korlap aksi tersebut.
Namun, hal tersebut ditolak dengan memberikan alternatif lain, yaitu DPRD kota Pematang Siantar menyurati langsung kepada Presiden Republik Indonesia, di mana surat tersebut berisi tuntutan penolakan kenaikan harga BBM dan didukung oleh DPRD beserta Forkopimda kota Pematang Siantar dengan nomor Surat 170/2165/DPRD/IX/2022 ditandatangani.
Aksi damai tersebut berjalan dengan tertib dan sesuai dengan yang diharapkan.
“Minyak mentah dunia saat ini sedang turun, tapi mengapa BBM di Indonesia malah mengalami kenaikan? Hal ini akan berdampak besar dan kenaikan harga bahan pokok sudah di depan mata kita. Saya dan kami juga merupakan bagian dari masyarakat, orangtua kami ada yang bekerja sebagai pedagang, supir angkot, tukang becak, dan sebagainya. Lalu apakah kebijakan pemerintah tidak berdasarkan kesejahteraan rakyat lagi? Kami sangat kecewa dan marah. Harapanya Pemerintah kota Pematang Siantar dapat mendengarkan aspirasi kami dengan baik dan dapat ikut menyatakan penolakan terhadap pencabutan subsidi BBM,” ungkap Daniel yang merupakan korlap dari Nommensen dan juga Ketua BEM FKIP.
“Saya terkesan dengan berbagai elemen yang bergabung dalam aksi unjuk rasa ini dapat terkoordinir dengan baik. Saya berharap apa yang menjadi tuntutan dan juga suara yang kami kumandangkan dapat diterima dengan baik oleh pemerintahan Pematang Siantar dan dengan adanya surat tersebut harapannya pemerintah pusat dapat mempertimbangkan dan meninjau kembali keputusan yang telah diambil,” tukasnya mengakhiri.(*)
