PIRAMIDA.ID | JAKARTA, 9 November 2026 — Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sepuluh mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, Minggu (8/11/2026), mendapat apresiasi dari Koordinator Komrad Pancasila, Antony Komrad.
Antony menilai pertemuan yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto tersebut sebagai momentum penting yang memperlihatkan kesinambungan kepemimpinan dan kuatnya ikatan kelembagaan Polri, bahkan hingga tingkat purnawirawan.
Menurutnya, kehadiran para mantan Kapolri dari berbagai generasi dapat dibaca sebagai simbol bahwa institusi kepolisian memiliki fondasi persatuan yang jauh lebih besar daripada dinamika maupun persoalan yang tengah dihadapi sejumlah individu di dalamnya.
“Polri bukan institusi yang dibangun oleh satu orang dan tidak akan runtuh karena persoalan segelintir orang. Kehadiran sepuluh mantan Kapolri bersama Kapolri aktif di hadapan Presiden merupakan pesan simbolis yang sangat kuat. Regenerasi kepemimpinan berjalan, ikatan kelembagaan tetap terjaga, dan kepentingan negara harus selalu ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujar Antony.
Antony juga mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Suyudi Ario Seto yang dinilainya memiliki tantangan besar dalam menjaga stabilitas internal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Ia menegaskan bahwa soliditas Polri tidak boleh dimaknai sebagai upaya saling melindungi dari pertanggungjawaban hukum, melainkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga kehormatan institusi melalui keberanian melakukan pembenahan.
“Soliditas sejati bukanlah ketika sebuah institusi menutupi kesalahan anggotanya. Soliditas sejati justru terlihat ketika seluruh jajaran memiliki keberanian yang sama untuk menegakkan aturan, sekalipun harus berhadapan dengan orang-orang yang pernah menduduki jabatan tertinggi. Di sinilah kepemimpinan Kapolri Suyudi sedang diuji, dan langkah penegakan hukum yang berjalan patut mendapat dukungan,” tegasnya.
Kasus Penyadapan Ilegal: Tidak Ada Jabatan yang Kebal Hukum
Lebih lanjut, Antony menyoroti pengusutan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya yang kini ditangani Bareskrim Polri.
Menurutnya, perkara tersebut bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur, tetapi menyangkut perlindungan komunikasi negara, penyalahgunaan kewenangan, dan integritas lembaga penegak hukum.
Antony menegaskan bahwa setiap dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan harus diusut secara menyeluruh, transparan, dan profesional, tanpa intervensi kepentingan apa pun.
“Negara tidak boleh kalah oleh penyalahgunaan kewenangan. Perangkat negara dibentuk untuk melindungi kepentingan publik, bukan dijadikan instrumen kepentingan pribadi atau kelompok. Apabila terbukti terdapat praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden maupun warga negara lainnya, maka siapa pun yang bertanggung jawab harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa pangkat, jabatan, maupun rekam jejak pengabdian seseorang tidak dapat dijadikan alasan untuk memperoleh perlakuan istimewa dalam proses hukum.
“Bintang di pundak adalah simbol tanggung jawab, bukan tameng kekebalan hukum. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar pula tanggung jawab moral dan hukumnya. Jangan sampai kewibawaan negara dikorbankan hanya demi melindungi nama besar seorang pejabat,” lanjut Antony.
Meski demikian, ia menekankan bahwa seluruh pihak yang berstatus tersangka tetap harus memperoleh hak-haknya sesuai ketentuan hukum, termasuk asas praduga tak bersalah.
Soliditas Polri Harus Menjadi Kekuatan Reformasi
Antony berharap momentum pertemuan di Hambalang dapat memperkuat komunikasi antara generasi kepemimpinan Polri sekaligus memberikan dorongan moral bagi pembenahan institusi secara berkelanjutan.
Menurutnya, publik membutuhkan kepolisian yang tidak hanya kuat secara organisasi, tetapi juga berani, profesional, transparan, dan konsisten dalam menjalankan supremasi hukum.
Ia mengingatkan agar kasus dugaan penyadapan ilegal tidak berkembang menjadi konflik antarkelompok ataupun pertarungan kepentingan yang justru melemahkan institusi kepolisian.
“Jangan biarkan persoalan individu berubah menjadi krisis kelembagaan. Polri harus tetap berdiri tegak sebagai alat negara, bukan alat kekuasaan pribadi. Kita membutuhkan kepolisian yang solid dalam pengabdian, bersih dalam kewenangan, dan tegas dalam penegakan hukum,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Antony menegaskan dukungan Komrad Pancasila terhadap langkah Kapolri Suyudi Ario Seto dan jajaran Bareskrim dalam mengusut perkara dugaan penyadapan ilegal hingga tuntas berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.
“Pertemuan di Hambalang dapat menjadi simbol persatuan. Namun, kehormatan Polri pada akhirnya ditentukan oleh keberanian menegakkan hukum secara adil. Negara harus lebih besar daripada siapa pun, institusi harus lebih kuat daripada kepentingan individu, dan hukum harus tetap berdiri tegak di atas segala pangkat serta jabatan,” pungkas Antony.
Komrad Pancasila menegaskan bahwa menjaga kehormatan Polri berarti mendukung pembenahan institusi, memastikan akuntabilitas, serta menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan negara.
