PIRAMIDA.ID- Pembangunan smelter PT Freeport Indonesia (PT FI) di Gresik menuai banyak kritik dari masyarakat, terutama di Papua sebagai jantung eksploitasi dan eksplorasi tambang PT FI.
Salah satunya kritik disampaikan oleh Felix Pusop yang merupakan Sekretaris Fungsional Gereja Pengurus Pusat GMKI.
“Polemik ini muncul karena eksplorasi ada di Timika, Papua namun lokasi smelternya malah di Jawa Timur, ini aneh dan sangat tidak logic membuat rakyat Papua marah dan sangat kecewa dengan keputusan pemerintah pusat bersama perusahan tambang raksasa itu,” kata Felix dalam rilis tertulis kepada redaksi, Selasa (19/10/2021).
Felix Pusop yang juga merupakan anak asli Papua sangat menyayangkan dan mengatakan, ada semacam kesengajaan rasa “ketidak-adilan” yang dipertontonkan oleh pemerintah pusat bersama PT Freeport Indonesia dalam menentukan lokasi smelter tersebut.
Felix Pusop dengan sangat tegas menyatakan pemerintah pusat “seakan-akan” tidak mau tahu dan tidak mau berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk pembangunan smelter di Papua.
“Ini ada apa sebenarnya yang terjadi? Lagi-lagi kami melihat pemerintah pusat hanya mempertimbangan kepentingan pihak-pihak korporasi besar yang masuk dalam skema investasi yang lebih diutamakan, sedangkan harapan rakyat Papua untuk ikut andil dalam pembangunan smelter dikucilkan atau dipinggirkan,” ungkap Felix.
Ia menilai, pertimbangan pemerintah pusat adalah terkait dengan IUPK berdasarkan PP No.1 tahun 2017, yakni mewajibkan lebih dulu hasil tambang diolah di Indonesia, itu sebabnya seluruh perusahaan tambang wajib membangun smelter sebelum melakukan aktivitas pertambangan maka pembangunan smelter di Papua juga merupakan suatu keharusan, bukan malah sebaliknya.
Desain pembangunan smelter PT Freeport di Gresik sekaligus menegaskan bahwa pulau Jawa lebih superior dan memilki privilage dibandingkan pulau Papua. Slogan Jokowi yang menyatakan bahwa membangun Indonesia dari timur dengan tujuan konsep desain pemerataan pembangunan dari timur hingga ke barat adalah sekedar janji belaka.
“Pemerintah pusat saat ini tidak ubahnya seperti “colonial” gaya baru (menjarah di rumah sendiri), mengeruk kekayaan Papua lalu hasilnya dikelola di pulau Jawa. Sekali lagi saya katakan bahwa saya sebagai anak asli Papua tegas menyatakan bahwa kebijakan tersebut sangat tidak tepat yang telah diambil bapak Presiden RI bersama PT Freeport Indonesia,” tegas Felix.
Ia menilai, kekayaan tersebut ibarat racun bagi masyarakat lokal Papua yang punya sumber daya alam tinggal di sekitar tambang.
“Ada segudang penjelasan mengapa kekayaan alam tersebut tidak bisa ditransformasi menjadi kesejahteraan masyarakat Papua berdasarkan pembangunan konstrat pemurnian di Papua dengan hal semacam ini menjadi catatan buruk bahwa negara sangat amat berkapitalis terhadap orang Papua,” pungkasnya.(*)
