PIRAMIDA.ID | Jakarta — Koordinator Front Justice, Cavin Tampubolon, menegaskan bahwa Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) telah gagal total menjalankan mandat pembangunan berkelanjutan di kawasan Danau Toba. Di tengah krisis ekologi yang kian akut, BPODT dinilai berubah menjadi lembaga promosi pariwisata yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Jumat (12/12/2025)
“BPODT bukan hanya gagal, ia menjadi bagian dari kerusakan. Ketika Danau Toba mengalami pencemaran berat, deforestasi massif, sedimentasi meningkat, serta aktivitas industri pencemar dibiarkan tanpa pengawasan, BPODT justru sibuk menggelar event dan mempercantik citra destinasi,” tegas Cavin.
Front Justice mencatat bahwa kegagalan BPODT bersifat struktural dan sistemik, terlihat dari:
- Tidak adanya keberpihakan ekologis dalam kebijakan dan program,
- Ketidakmampuan menghadapi industri pencemar seperti keramba raksasa, industri kehutanan, dan limbah domestik,
- pengelolaan zona otorita yang tidak berbasis daya dukung lingkungan,
- Minim dan bahkan nihilnya pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, serta
- Absennya roadmap pemulihan ekologi yang transparan dan terukur.
Data beberapa tahun terakhir memperkuat kritik ini: kualitas air Danau Toba terus memburuk, biomassa eceng gondok meningkat, sedimentasi dari hulu kian parah, dan konflik ruang dengan masyarakat lokal tidak kunjung diselesaikan. “Ini menunjukkan bahwa BPODT tidak hanya tidak mampu, tapi juga tidak memahami urgensi ekologis kawasan,” tambah Cavin.
“Lembaga yang tidak punya keberanian politik dan tidak memiliki kompas ekologis tidak pantas mengelola masa depan Danau Toba,” ujarnya.
Atas situasi tersebut, Front Justice secara tegas meminta Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan BPODT dan menggantinya dengan Badan Pemulihan Danau Toba yang independen, memiliki mandat ekologis yang kuat, dan memastikan keterlibatan penuh masyarakat adat serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.
“Pembubaran BPODT bukan langkah ekstrem ini kebutuhan mendesak. Danau Toba sudah berada di titik kritis juga krisis Ekologi. Negara harus hadir dengan lembaga baru yang benar-benar bekerja untuk pemulihan, bukan sekadar pencitraan,” tutup Cavin.
