PIRAMIDA.ID| Jakarta — Pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin soal Presiden Prabowo Subianto yang disebut telah bertemu “tokoh-tokoh nasional dalam tanda kutip oposisi” pada Jumat malam (30 Januari 2026) memantik pertanyaan publik: kalau komunikasi sudah dibuka, mengapa suhu politik di luar masih terus dipanaskan?
Sejumlah kelompok yang mengklaim diri sebagai oposisi belakangan kerap memanfaatkan ruang publik untuk membangun narasi “pemerintahan tidak sah”, “negara dikuasai segelintir”, hingga ajakan mobilisasi yang berpotensi memecah konsentrasi pemerintahan di awal masa kerja. Di tengah agenda negara yang padat, muncul desakan agar Menhan Sjafrie tidak hanya menjadi penyampai kabar pertemuan tetapi juga tampil sebagai peredam tensi.
Komrad Pancasila, misalnya, meminta Sjafrie mengambil peran aktif merapikan “gelombang gaduh” agar tidak berubah menjadi gangguan nyata terhadap stabilitas dan roda pemerintahan.
“Kalau benar sudah ada pertemuan dan kanal komunikasi dibuka, maka pekerjaan berikutnya adalah memastikan tidak ada pihak yang menjadikan oposisi sebagai alasan untuk bikin gaduh terus-menerus. Menhan harus tegas meredam manuver yang mengarah pada provokasi, tapi tetap dalam koridor hukum dan demokrasi,” kata Antony Komrad, Koordinator Komrad Pancasila, dalam keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).
Dalam berita Bloomberg Technoz, Sjafrie menyebut para tokoh yang ditemui Presiden bahkan menyatakan “sebetulnya tidak ada oposisi” dan masalahnya adalah komunikasi—meski Sjafrie mengaku tidak mengetahui atau lupa nama tokoh-tokoh yang dimaksud serta tidak merinci lokasi maupun topik pertemuan.
Bagi Komrad, pernyataan “tidak ada oposisi” tidak boleh diterjemahkan sebagai “bebas gaduh tanpa konsekuensi”. Mereka mendorong pemerintah khususnya Kemenhan yang memiliki bobot politik dan simbol ketegasan negara untuk memperkuat pendekatan pencegahan: meredakan provokasi, memutus rantai disinformasi, dan menertibkan pihak-pihak yang sengaja menguji batas demi panggung.
“Perbedaan pendapat itu sah. Tapi mengganggu jalannya pemerintahan dengan cara-cara yang menebar curiga, fitnah, dan ajakan memecah belah itu bukan kontrol itu sabotase kepercayaan publik. Negara tidak boleh kalah oleh keributan yang dirancang,” ujar Antony.
Sinyal pertemuan Prabowo dengan tokoh yang disebut “oposisi” semestinya menjadi momentum menurunkan tensi, bukan bab baru adu narasi. Publik kini menunggu langkah lanjutan: apakah Menhan Sjafrie akan memimpin upaya cooling down yang nyata atau membiarkan “oposisi” tetap menjadi bahan bakar kegaduhan berikutnya.
