Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Minggu, Oktober 1, 2023
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Sorot Publik

Pemekaran Papua: Demi Orang Asli atau Nafsu Politisi?

by Redaksi
27/02/2021
in Sorot Publik
98
SHARES
699
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Pemekaran daerah di Papua bukan isu baru. Pro dan kontra muncul setiap saat, dengan pertanyaan paling mendasar yang selalu berdengung: untuk siapa kabupaten dan provinsi baru dilahirkan.

Staf khusus Presiden Billy Mambrasar berbicara penuh semangat di diskusi daring Pemekaran Papua untuk Siapa, Kamis (26/2) malam. Baginya, pemekaran atau pembentukan provinsi dan kabupaten baru di Papua penting dilakukan. Dia merinci sejumlah alasan, seperti faktor sejarah, budaya, ekonomi, dan pemerintahan sebagai dasar pendapatnya.

“Saya dalam posisi, yang pertama kondisi geografis Papua itu sangat luas sekali. Kedua, kompleksitas dari kondisi geografis tersebut. Dan ketiga, dengan catatan bahwa apa yang telah terjadi sebelumnya, kita perbaki,” paparnya.

Billy sadar soal pro-kontra pemekaran. Ada keyakinan, proses itu belum mendatangkan manfaat seperti yang diharapkan masyarakat Papua sendiri. Yang muncul adalah penciptaan kekuasaan baru dan raja-raja kecil, yang menimbulkan lebih banyak korupsi dan penyalahgunaan kekuasan. Namun. katanya, pada titik itulah perbaikan diperlukan.

Penting juga, menurut Billy, melibatkan generasi muda Papua dalam proses ini. Jangan lagi proses pemekaran yang dimaksudkan untuk memperbaiki nasib masyarakat Papua ternyata dimonopoli tokoh-tokoh tua.

Program Lama Tertunda

Dalam catatan Dr Bambang Purwoko dari Kelompok Kerja Papua Universitas Gadjah Mada (UGM), pemekaran Papua telah lama menjadi isu politik. Dokumen tahun 2008 menyebut, pembentukan Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya dan Papua Selatan telah masuk dalam usulan undang-undang inisiatif DPR.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Otonomi Khusus Papua sejak 2001, sebagai landasan hukum mempercepat pembangunan di Papua. Pemekaran wilayah, yang sampai saat ini tertunda karena keputusan politik pusat, harus dipandang sebagai salah satu jalan saja dalam mewujudkan kesejahteraan.

“Pemekaran hanya salah satu alternatif solusi, untuk menjawab semua persoalan itu, yang terpenting sebenarnya adalah kesungguhan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Kesungguhan dalam melaksanakan kebijakan otonomi khusus, yang sebenarnya sudah sangat detil,” ujar Bambang yang terlibat dalam penyusunan kajian pemekaran Provinsi Papua Tengah.

Bambang mengakui, dalam kajian media terkait pemekaran, sikap pro dan kontra sangat jelas terasa. Data yang dia susun menyebut 26 persen masyarakat Papua mengatakan pemekaran akan mempercepat pembangunan dan bisa mengejar ketertinggalan. Sekitar 14 persen percaya pemekaran memperpendek jarak birokrasi dan memperbaiki pelayanan publik. Kemudian 12 persen menilai ini akan meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, dan sisanya merasa yakin terkait pemerataan pembangunan dan peluang menjadi pemimpin daerah lebih besar.

Namun, ada pula sikap kontra pemekaran, di mana 19 persen masyarakat percaya langkah ini lebih menyandang kepentingan politik dan hanya memenuhi nafsu perebutan jabatan sejumlah elit politik. Pemekaran juga dianggap tidak seusai adat dan budaya, mengancam Orang Papua Asli (OAP), dan meminggirkan orang Papua. Pemekaran bukan tidak mungkin adalah bagian dari strategi adu domba yang akan menguras keuangan negara.

Dalam diskusi yang sama, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR ) John Wempi Wetipo menyebut pemekaran bisa berdampak baik, tetapi tanpa kontrol hal ini juga bisa menjadi masalah.

“Karena itu, saya berharap apapun pemekaran yang dilaksanakan, paling tidak ada payung yang besar untuk mengawal semua proses pembangunan yang terjadi di papua,” ujar John.

Yang dia sebut sebagai payung besar adalah perlunya pemerintah pusat membentuk badan otoritas untuk mengkoordinir semua kebijakan yang diterapkan di Papua, termasuk terkait pemekaran.

Peran Elit Kelas Menengah

Diskusi lain terkait Papua juga diselenggarakan Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya UGM, Senin (22/2). Dalam diskusi bertema Pemekaran Daerah dan Kelas Menengah Baru di Papua ini, Dr I Ngurah Suryawan menyebut aktor-aktor politik berperan penting dalam isu pemekaran Papua. Ngurah Suryawan adalah antropolog dari Universitas Papua.

“Euforia tentang pemekaran itu sebenarnya sudah ada dan di berbagai wilayah di Papua, dan itu jika kita perhatikan, selau diinisiasi oleh para elit yang notabene, misalnya, kalah bersaing atau mempunyai politik kepentingan dalam pertarungan untuk memperebutkan jabatan,” kata Ngurah.

Sekelompok aktor itu adalah kaum elit di Papua, yang menurut Ngurah, terbentuk dari lingkungan budaya politik Indonesia. Mayoritas dari mereka belajar di berbagai universtas di Indonesia, bahkan muncul dari program pendidikan yang membawa anak muda Papua sejak SMA ke berbagai kota di Jawa. Karakterikstik para elit ataupun kelas menengah terdidik Papua, menurut Ngurah, sangat khas dari didikan budaya politik dan pola pendidikan di Indonesia.

Dalam penelitian yang dilakukannya, Ngurah mencoba menelisik lebih jauh ide pemekaran ini dan mencatat sejumlah faktor penting. Dia mengatakan, ada argumen di kalangan elit Papua, bahwa perbedaan suku di sana juga memerlukan perbedaan wilayah administrasi. Jika satu suku berada dalam satu wilayah administrasi, mereka akan terorganisir dengan baik, homogen dan kepentingannya dapat diurus.

Muncul pula keyakinan bahwa perekrutan pegawai birokrasi di berbagai wilayah, harus mencerminkan suku yang ada. Aparat birokrasi harus memperhatikan suku, mencerminkan suku asli ataupun yang dominan di satu wilayah.

“Jika provinsi itu lahir, harus mendapat dukungan dari seluruh suku, dan pegawainya harus dari wilayah mereka lahir, sehingga kepentingan mereka terpenuhi,” tambah Ngurah.

Langkah itu bukan hanya ucapan, tetapi telah menjadi program. Para elit ini telah mendidik birokrat muda yang dipersiapkan untuk pemekaran wilayah baru, dengan mengirim mereka ke program magister hingga doktoral di UGM atau Universitas Padjajaran Bandung.

Tujuan Pemekaran Tak Tercapai

Peneliti LIPI, Prof Cahyo Pamungkas mengutip hasil penelitian lembaga itu tahun 2019 untuk menggambarkan apa yang diperoleh melalui pemekaran Papua selama ini. Dalam buku hasil penelitian Mozaik Cenderawasih, tercatat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua periode 2014-2019. Data ini, kata Cahyo, memotret angka IPM di 40 kabupaten/kota di Papua dan 11 kabupaten/kota di Papua Barat.

“Di kabupaten atau kota yang penduduknya didominasi oleh pendatang, rata-rata IPM cukup tinggi. Misalnya kota Sorong atau Jayapura, yang mencapai 73. Namun di daerah yang didominasi Orang Asli Papua, angka IPM cukup rendah. Kita bisa melihat kabupaten hasil pemekaran, seperti Tambraw atau Nduga, angka IPM-nya rata-rata 54 sampai 58,” kata Cahyo. 

Data itu juga menunjukkan bahwa kabupaten hasil pemekaran yang memiliki IPM tinggi dan Indeks Kemiskinan rendah adalah daerah pemekaran yang didominasi masyarakat transmigran. Daerah itu seperti Keerom, Nabire, Mimika, dan Sorong. Terbalik dengan hal tersebut, daerah pemekaran dengan penduduk mayoritas Orang Asli Papua justru IPM-nya rendah dan kemiskinannya tinggi, seperti Tambraw, Nduga, Intan Jaya, Maybrat, dan Manokwari Selatan.

“Dan ini, saya kira pemekaran belum bisa mencapai sasarannya. Pemekaran di daerah yang didominasi Orang Papua Asli, belum mencapai sasaran yang diharapkan,” tegas Cahyo terkait hasil penelitian itu.(*)


VOA Indonesia

Tags: #elit#Papua#papuaasli#pemekaran#polemik
Share39SendShare

Related Posts

Pariwisata Danau Toba

28/04/2023

Thompson Hs PIRAMIDA.ID- Bicara tentang pariwisata Danau Toba sangatlah menarik. Daya tarik Danau Toba itu sendiri yang bikin menarik, selain...

Mahasiswa Universitas Asahan Gelar KKN dan Bagikan Paket Sedekah

18/03/2023

PIRAMIDA.ID- Mahasiswa Universitas Asahan yang melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok VI di Desa Perkebunan Sei Bejangkar Bersama Masyarakat membagikan...

Bagaimana Manusia Pertama Berevolusi?

05/03/2023

PIRAMIDA.ID- Kita tahu bahwa manusia belum ada dari awal zaman. Bagaimana pun juga, manusia tidak akan bisa bertahan hidup berdampingan...

Gelar RUAC, Maruli Tua Sihombing Terpilih sebagai Ketua PMKRI Pematang Siantar

13/12/2022

PIRAMIDA.ID- Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) PMKRI Pematangsiantar yang dilaksanakan di Manggala Agni DAOPS Sumatera II, Aek Nauli Kabupaten Simalungun...

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Ketua ILAJ: Semua Pihak Harus Dukung Kehadiran PT. BAI

25/10/2022

JAKARTA - Ketua Institution of Law And Justice - ILAJ atau Yayasan Lembaga Hukum dan Keadilan menyebut kehadiran PT Bintan...

HUT TNI Ke-77, Fawer Sihite Apresiasi Kinerja Panglima TNI

05/10/2022

PIRAMIDA.ID - Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) diperingati setiap 5 Oktober. Hari ini, peringatan HUT ke-77 TNI...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Dilantik Sebagai Sestama Lemhannas, Ketua ILAJ: Kita Yakin Irjen Panca Akan Torehkan Prestasi

09/09/2023
Berita

Dispora Simalungun Tak Penuhi Janji Penghargaan Kepada Para Pelatih

07/09/2023
Berita

Di Nilai Berhasil Selama Wagubsu, Fawer Sihite: Ribuan Pemuda Siap Menangkan Ijeck Menjadi Gubernur

04/09/2023
Berita

Filda C. Yusgiantoro Raih Nilai Akademik Terbaik Pada PPRA LXV Tahun 2023 Lemhannas RI

30/08/2023
Berita

Tidak Mampu Tangkap Bandar Narkoba UH, Ketua ILAJ Minta Mabes Polri Evaluasi Kapolres Siantar

28/08/2023
Berita

Rekam Jejak Unggul: Ketua ILAJ Fawer Sihite Mengusulkan Irjen Pol Panca Simanjuntak sebagai Kepala BNN RI

25/08/2023




Populer

Berita

Kritik Sastra: Pengertian, Fungsi, Manfaat dan Pendekatan

14/11/2022
Dialektika

Kesehatan Mental & Jiwa dalam Perspektif Sosiologi & Hukum

05/07/2022
Dialektika

Prinsip-Prinsip Disiplin Kelas

02/04/2023
Berita

SaLing Adukan Oknum Dugaan Pungli Penyelenggaraan Sertifikasi Ratusan Guru Simalungun

25/11/2021
Dialektika

Masyarakat Adat di Sekitar Danau Toba

24/01/2021
Edukasi

Kesenjangan Hukum di Indonesia menurut Perspektif Sosiologi

17/10/2021
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2023 Piramida ID

Rotasi Barak Berita Siantar Berita Simalungun Danau Toba Wisata

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2023 Piramida ID

Rotasi Barak Berita Siantar Berita Simalungun Danau Toba Wisata