Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Sabtu, Desember 2, 2023
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
Home Berita

Penanganan Covid-19 Belum Optimal, PP GMKI: Airlangga Hartanto dan Erick Thohir Gagal Jalankan Amanah Presiden

by Redaksi
25/08/2021
in Berita
100
SHARES
717
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID- Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Menko Perekonomian Airlangga Hartanto dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurut GMKI, Airlangga Hartanto sebagai Ketua Komite dan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) telah gagal menjalankan amanah yang diberikan Presiden Joko Widodo berdasarkan Perpres Nomor 82/2020 yang diubah menjadi Perpres No. 108/2020.

“Airlangga Hartanto dan Erick Thohir tidak mampu mengintegrasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19, padahal anggaran negara yang habis telah mencapai Rp 1.035,25 triliun pada tahun 2020 dan Rp 744,75 triliun pada tahun 2021,” kata Jefri Gultom, Ketua Umum PP GMKI.

Menurut Jefri, meningkatnya angka penyebaran Covid-19 dan menurunnya kepercayaan publik beberapa bulan terakhir merupakan akumulasi dari gagalnya Airlangga Hartanto dan Erick Thohir dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan penanganan Covid-19 yang dicanangkan oleh pemerintah.

Jefri Gultom, Ketua Umum PP GMKI/istimewa

Data LSI menunjukkan, tingkat kepercayaan publik kepada Jokowi dalam menangani pandemi Covid-19 sejak September 2020 hingga Juni 2021 terus menurun. Pada September 2020, tingkat kepercayaan publik berada di angka 60,6 persen, lalu pada November 2020 sebesar 60 persen.

Penurunan tingkat kepercayaan terus terjadi hingga pada Februari sebesar 56,5 persen dan Juni 2021 tingkat kepercayaan merosot hingga 43 persen.

“Dapat kita lihat, sejak keduanya ditugaskan dalam KPCPEN tahun 2020 lalu, tidak ada gebrakan yang dilakukan oleh Airlangga Hartanto dan Erick Thohir, malahan angka penyebaran Covid-19 meningkat,” ujar Jefri.

GMKI menilai ada lima variabel yang menjadi kegagalan Airlangga Hartanto dan Erick Thohir sebagai Ketua Komite dan Ketua Tim Pelaksana Penanganan Covid-19 berkaitan dengan tugasnya untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kebijakan strategis serta pemulihan ekonomi nasional dalam penanganan Covid-19.

Pertama, jumlah kematian kasus Covid-19 masih tinggi yang disebabkan oleh rendahnya pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment). Pelaksanaan 3T rendah, tidak terlepas dari mahalnya biaya tes PCR, terbatasnya produksi dan distribusi obat-obatan, dan oksigen serta rendahnya okupansi bed. Selain itu, masih ada insentif tenaga kesehatan yang belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

“Malahan harga PCR selama setahun ini sangat mahal, dan dibiarkan saja oleh Airlangga Hartanto dan Erick Thohir. Untung saja Presiden Jokowi menegur harga PCR yang tinggi. Begitu juga dengan produksi dan distribusi obat-obatan dimonopoli oleh BUMN dan industri farmasi besar, terindikasi Erick Thohir juga mengetahui dan membiarkan terjadinya monopoli ini,” lanjut Jefri.

Kedua, herd immunity sangat lambat dan berpotensi gagal. Hal ini terjadi akibat rendahnya vaksinasi. Jumlah vaksinasi kedua di Indonesia pada tanggal 23 Agustus 2021 baru mencapai 32.046.224. Jumlah ini masih jauh dari target yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo yakni 208.265.720 vaksin atau masih 15,38 persen.

“Vaksin dan juga beberapa obat-obatan terapi Covid-19 diproduksi dan didistribusikan oleh BUMN Farmasi. Kemudian apa yang dilakukan oleh kedua Menteri ini untuk percepatan pelaksanaan vaksinasi dan distribusi obat-obatan? Justru peranan itu dilakukan oleh Polri, TNI, dan BIN,” kata Jefri.

Ketiga, kemiskinan meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada bulan Maret 2021 persentase penduduk miskin sebesar 10,14 persen atau sebesar 27,54 juta orang, meningkat 0,36 persen poin terhadap Maret 2020 atau sebanyak 1,12 juta orang.

Angka pengangguran terus meningkat, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,75 juta orang pada Februari 2021 dibandingkan tahun lalu sebesar 6,93 juta orang, mengalami peningkatan sebesar 1,82 juta orang. Diproyeksikan pada September 2021, akan mengalami peningkatan kembali sebanyak 1-1.5 juta orang.

Selain itu, UMKM tumbang pada saat pandemi. Berdasarkan data Bank Indonesia (BI) yang dirilis pada Maret 2021, hanya 12,5 persen UMKM yang cukup kebal dari pandemi Covid-19, 87,5 persen sisanya semua terdampak serta 15,6 persen UMKM terancam bangkrut.

“Bahkan saat ini, ketika penyebaran Covid-19 di Jawa Bali sudah menurun, sebaliknya, angka penyebaran Covid-19 di luar Jawa Bali yang penanganannya adalah tanggung jawab Menko Perekonomian justru meningkat. Yang disayangkan, billboard dengan wajah Airlangga Hartanto tersebar masif di sejumlah provinsi di Indonesia,” ucapnya.

Keempat, jaringan pengaman sosial tidak tepat sasaran. Validasi data JPS Indonesia belum terintegrasi dengan baik. Dari temuan BPKP tahun 2020, ada sekitar 3.877.965 Data NIK penerima bansos tidak valid. Temuan lainnya tercatat 41.985 di duplikasi data KPM dengan NIK yang sama. Sementara dari temuan BPK, tercatat 10.992.479 data NIK tidak valid dan 16.373.682 kartu keluarga tidak valid.

Kelima, 90 persen BUMN ambruk saat pandemi. Ambruknya kinerja, membuat laba bersih BUMN anjlok dari Rp 124 triliun menjadi Rp 28 triliun sepanjang tahun 2020. Selain itu, beberapa BUMN seperti BUMN karya dan Garuda terlilit resiko utang. Dalam kondisi ekonomi jatuh, Erick Thohir justru meminta PMN 2020-2021 sebesar Rp 65,5 triliun yang akan membebankan keuangan negara.

“Dampaknya, kepercayaan publik kepada Presiden Jokowi dalam penanganan pandemi mencapai titik terendah. Hasil survei LSI menunjukkan tingkat kepercayaan publik menurun dari 60,6 persen pada bulan September 2020 menjadi 43 persen pada bulan Juni 2021. Sementara sebaliknya, hasil survei bulan Agustus 2021 menunjukkan bahwa Menteri BUMN menjadi salah satu menteri yang dianggap paling memuaskan kinerjanya dalam masa pandemi,” lanjutnya.

Menteri BUMN Erick Thohir menjadi menteri kedua yang dinilai paling memuaskan kerjanya oleh masyarakat dengan 54,2 persen.

“Terlihat bahwa Airlangga Hartanto dan Erick Thohir hanya fokus kepada kepentingan personal brandingnya saja, sementara amanah yang ditugaskan oleh Pak Jokowi tidak dijalankan. Demi keselamatan rakyat, kami meminta Presiden Jokowi untuk segera mencopot Airlangga Hartanto dan Erick Thohir karena tidak menjalankan visi presiden dan gagal melakukan tanggung jawab mereka,” pungkas Jefri.(*)

Tags: #airlanggahartarto#erickthohir#GMKI#penanganancovid
Share40SendShare

Related Posts

Pemerintah Jangan Dikelola Seperti Perusahaan Rentenir

02/12/2023

Piramida.id|Simalungun - Partai Hanura Dewan Pimpinan Cabang (DPC) kabupaten Simalungun kembali mendesak pihak Pemkab (Bupati) agar segera membayarkan gaji Pangulu...

Indonesia Berduka,Kodrat Shah Ketua PP Sumut Tutup Usia

01/12/2023

Piramida.id|Medan - Indonesia berduka, Kodrat Shah  yang merupakan Sekjen DPP Partai Hanura periode 2021-2024 meninggal dunia di rumah sakit Abdi...

PAC Bosar Maligas Siap Menangkan Elkananda Shah di Pemilu 2024

29/11/2023

Piramida.id|Simalungun - Pimpinan Anak Cabang (PAC) Bosar Maligas, Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Simalungun, selenggarakan rapat pemilihan pengurus (RPP) Selasa (28/11/2023)...

Raup Puluhan Juta Per Hari, Narkoba Salim Tantang Polres Simalungun

27/11/2023

Piramida.id|Simalungun - Ketakutan dan kecemasan warga Simalungun akan maraknya peredaran Narkoba jenis Sabu sepertinya tidak berujung dan masih akan selalu...

Dana BOS SMA Bintang Timur Patut Dipertanyakan,Kepsek Malah Diam

27/11/2023

Piramida.id|Siantar - Alokasi dana bantuan operasional siswa (BOS) Sekolah Menengah Atas (SMA) Bintang Timur Pematangsiantar (Sumut) pada tahun 2020-2021 khususnya,...

Rumah Baca Pelita Bangsa Sukses laksanakan Fun Games Teacher Day

26/11/2023

Piramida.id|Simalungun - Kegiatan Fun Games Teacher Day dilaksanakan oleh Rumah Baca Pelita Bangsa dalam semarak merayakan hari Guru Nasional 2023....

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Pemerintah Jangan Dikelola Seperti Perusahaan Rentenir

02/12/2023
Berita

Indonesia Berduka,Kodrat Shah Ketua PP Sumut Tutup Usia

01/12/2023
Berita

PAC Bosar Maligas Siap Menangkan Elkananda Shah di Pemilu 2024

29/11/2023
Berita

Raup Puluhan Juta Per Hari, Narkoba Salim Tantang Polres Simalungun

27/11/2023
Berita

Dana BOS SMA Bintang Timur Patut Dipertanyakan,Kepsek Malah Diam

27/11/2023
Berita

Rumah Baca Pelita Bangsa Sukses laksanakan Fun Games Teacher Day

26/11/2023

Populer

Berita

Peristiwa Keributan di Bitung, Ketua Umum GMKI: Kita Semua Bersaudara

26/11/2023
Berita

Pemerintah Jangan Dikelola Seperti Perusahaan Rentenir

02/12/2023
Berita

PAC Bosar Maligas Siap Menangkan Elkananda Shah di Pemilu 2024

29/11/2023
Berita

Raup Puluhan Juta Per Hari, Narkoba Salim Tantang Polres Simalungun

27/11/2023
Berita

Dana BOS SMA Bintang Timur Patut Dipertanyakan,Kepsek Malah Diam

27/11/2023
Dialektika

Kesehatan Mental & Jiwa dalam Perspektif Sosiologi & Hukum

05/07/2022
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2023 Piramida ID

Rotasi Barak Berita Siantar Berita Simalungun Danau Toba

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2023 Piramida ID

Rotasi Barak Berita Siantar Berita Simalungun Danau Toba