PIRAMIDA.ID | JAKARTA – Penunjukan Mars Ega Legowo Putra sebagai Direktur Utama Subholding Pertamina Patra Niaga (PPN) pasca-merger menuai kritik keras. Langkah korporasi ini dinilai kontradiktif dengan agenda reformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dicanangkan Presiden, bahkan dituding sebagai bentuk sabotase terhadap upaya sterilisasi sektor energi dari praktik mafia migas.
Lembaga pengawas kebijakan publik, Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat (Sentinel), menyebut keputusan mempertahankan figur dengan rekam jejak kebijakan yang problematik merupakan preseden buruk bagi tata kelola energi nasional. Sentinel menilai, penunjukan ini tidak tegak lurus dengan visi Presiden yang menuntut transparansi dan akuntabilitas mutlak di tubuh perusahaan pelat merah.
Sentinel juga menyoroti rekam jejak kinerja Mars Ega Legowo Putra pada jabatan-jabatan sebelumnya, baik saat menjabat sebagai Direktur Utama maupun ketika memegang posisi Direktur Pemasaran Regional yang membawahi operasional SPBU. Dalam periode tersebut, kinerja yang ditunjukkan dinilai biasa saja, bahkan cenderung kurang memuaskan. Sentinel mencatat maraknya kejadian kekosongan BBM di SPBU di berbagai wilayah strategis mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, hingga Jawa sebagai indikator lemahnya pengendalian distribusi dan perencanaan pasokan. Kondisi ini dinilai mencerminkan problem serius dalam tata kelola operasional hilir, yang semestinya menjadi kompetensi utama pejabat pada level tersebut.
Sengkarut “The Real Oplosan” B40
Dalam temuannya, Sentinel menyoroti dugaan penyimpangan serius pada produksi Biosolar B40 Performance. Direktur Eksekutif Sentinel mengungkapkan adanya indikasi maladministrasi dalam pengadaan zat aditif yang melibatkan perusahaan Afton Chemical melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), tanpa melalui proses tender yang kompetitif.
Lebih jauh, Sentinel mempersoalkan metode produksi yang dinilai jauh dari standar keselamatan dan mutu. “Kami menemukan indikasi bahwa pencampuran aditif tidak dilakukan melalui proses blending terintegrasi di kilang, melainkan dicampur secara manual di tangki unit pelaksana. Ini adalah praktik ‘oplosan’ skala industri yang berisiko menurunkan spesifikasi bahan bakar yang diterima konsumen di Sumbagsel,” ujar Ronal Jefferson Director of Policy Advocacy Sentinel di Jakarta, [06 Februari 2026].
Digitalisasi Semu dan Kebocoran Subsidi
Kritik Sentinel tak berhenti pada isu mutu. Lembaga ini juga menyinggung kegagalan proyek digitalisasi 5.518 SPBU senilai Rp 3,6 triliun yang berada di bawah supervisi direksi sebelumnya. Proyek yang seharusnya menjadi benteng pengawasan, justru disinyalir mengalami rekayasa spesifikasi teknis pada mesin EDC, yang berpotensi menguntungkan vendor tertentu.
Kegagalan sistem digitalisasi ini dinilai berkorelasi langsung dengan masifnya kebocoran solar bersubsidi. Sentinel mencatat, lemahnya sistem pengawasan digital membuat disparitas harga solar subsidi dan industri kian mudah dimainkan.
“Ada pembiaran sistemik di mana solar subsidi terus mengalir ke sektor perkebunan dan pertambangan ilegal. Kegagalan digitalisasi ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan indikasi ‘pintu belakang’ yang sengaja tidak dikunci rapat,” tegas Ronal Jefferson Director of Policy Advocacy Sentinel.
Estimasi subsidi oleh BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) untuk program biodiesel B40 diperkirakan mencapai sekitar Rp46 triliun sampai Rp47 triliun di tahun 2025. Ini merupakan perkiraan biaya yang diperlukan untuk menutup selisih harga antara bahan bakar diesel konvensional dan biodiesel di bawah skema B40.
Dugaan Kartel Transportir BBM
Isu strategis lain yang diungkap adalah dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam pengelolaan vendor transportasi BBM. Sentinel mengendus adanya pola kartel atau oligopoli dalam penunjukan vendor kapal dan mobil tangki di lingkungan Patra Niaga.
Menurut Sentinel, proses pengadaan jasa transportasi cenderung tertutup dan hanya berputar pada lingkaran vendor yang sama, menutup peluang bagi kompetisi yang sehat dan efisiensi biaya distribusi.
Desakan Evaluasi Menyeluruh
Atas dasar temuan-temuan tersebut mulai dari polemik B40, catatan kinerja operasional yang dinilai lemah, inefisiensi digitalisasi yang memicu kebocoran subsidi, hingga dugaan kartel transportir Sentinel mendesak Kementerian BUMN dan pemerintah untuk segera mengevaluasi posisi Mars Ega Legowo.
“Mempertahankan kepemimpinan yang dibayangi berbagai catatan merah sama artinya dengan membiarkan pendarahan aset negara terus terjadi. Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung untuk proaktif mendalami temuan ini demi memulihkan integritas Pertamina Patra Niaga,” tutup Ronal .
