PIRAMIDA.ID- GMKI Cabang Tarutung melakukan aksi unjuk rasa menuntut pembatalan kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh pemerintah pusat ke kantor DPRD Taput dan Kantor Bupati Tapanuli Utara, Senin (12/09/2022).
GMKI Cabang Tarutung memulai aksi turun ke jalan dengan orasi pawai dari Kopi Lonceng sampai ke Kantor DPRD Taput yang sudah ditunggu oleh para pimpinan DPRD Taput yang diwakili oleh Rudi Nababan (Fraksi PDIP), Reguel Simanjuntak (Wakil Ketua Dprd/Fraksi Golkar), Toman Balige Silitonga, dan Dapot Hutabarat (Fraksi Garda Persatuan/Demokrat).
Para pimpinan DPRD Taput tersebut langsung mengajak para mahasiswa anggota GMKI masuk ke dalam aula DPRD Taput untuk mendengarkan aspirasi para mahasiswa tersebut.
Pada saat rapat atau diskusi yang dilakukan oleh GMKI Cabang Tarutung dengan DPRD Tapanuli Utara yang juga dihadiri oleh Kapolres Tapanuli Utara berlangsung alot, banyak dialog dan perdebatan yang terjadi antara pengunjuk rasa anggota GMKI dengan para pimpinan DPRD tersebut.
Dalam orasinya GMKI Cabang Tarutung menyampaikan 5 aspirasi yang juga dibubuhkan dalam nota kesepahaman atau kesepakatan, antara lain:
1. Meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi;
2. Meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi;
3. Meminta pemerintah segera mereliasikan Perpres 55 tahun 2019;
4. Meminta pemerintah memangkas anggaran pembelanjaan negara yang tidak berdampak pada rakyat kecil;
5. Meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak negara.
GMKI Cabang Tarutung mendesak para pimpinan DPRD Taput untuk menyuarakan serta menandatangani nota kesepahaman antara GMKI Cabang Tarutung dengan DPRD Tapanuli Utara.
Melalui Marten Nababan, yang juga sekretaris Cabang GMKI Cabang Tarutung mengatakan kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus disikapi bersama oleh seluruh elemen masyarakat, poin-poin yang menjadi aspirasi GMKI telah dikaji secara mendalam sebagai bentuk pengabdian GMKI kepada masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Tapanuli Utara secara khusus.
“Kenaikan harga BBM bersubsidi ini harus kita sikapi serta suarakan bersama oleh seluruh elemen masyarakat, poin-poin yang kita suarakan telah kita kaji bersama secara mendalam sebagai bentuk keprihatinan dan perhatian kita buat masayarakat kecil yang ada di Indonesia maupun di Tapanuli Utara secara khusus,” ucapnya.
Sementara Arlan Tanjung yang juga pimpinan aksi unjuk rasa mengatakan keberpihakan kepada masyarakat kecil menjadi suatu yang urgent di tengah terpuruknya ekonomi masyarakat efek pandemi yang melanda Indonesia belum lama ini, para anggota DPRD di daerah diharapkan bersuara menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini karena sangat berdampak buruk serta menimbulkan efek domino buat ekonomi masyarakat kecil serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat kenaikan harga bahan-bahan pokok secara berkepanjangan.
“Keberpihakan kepada rakyat kecil menjadi sebuah yang urgent untuk dilakukan mengingat belum pulihnya ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum lama ini, kita berharap para anggota DPRD Tapanuli Utara bersama-sama bisa bersuara menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini karena berdampak sangat buruk serta menimbulkan efek domino yang cukup mengkwatirkan buat perekonomian masyarakat kecil, serta berpotensi menimbulkan inflasi akibat kenaikan harga bahan pokok yang berlangsung lama nantinya,” ungkapnya.
Para pimpinan DPRD Tapanuli Utara yang hadir pada kesempatan itu dengan penuh pertimbangan dan diskusi yang alot akhirnya sepakat dan sepaham dengan para mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan menanda tangani nota kesepahaman yang diberikan oleh GMKI Cabang Tarutung, serta para pimpinan DPRD Taput tersebut berjanji akan menindaklanjuti aspirasi-aspirasi GMKI dan akan membawa kepembahasan paripurna DPRD Taput dalam dua minggu ke depan.
Setelah mendapatkan titik terang dari pertemuan dengan para Pimpinan DPRD Taput, para pengunjuk rasa kembali bergerak menuju Kantor Bupati Tapanuli Utara. Sesampainya di kantor Bupati Tapanuli Utara, GMKI Cabang Tarutung kembali menyuarakan aspirasi yang sama terhadap Bupati Tapanuli Utara.
Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, M.Si yang sedang berada di dalam Kantor Bupati Taput keluar menghampiri para massa GMKI Cabang Tarutung untuk mendengarkan aspirasi serta menanggapi apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa.
Arlan Tanjung selaku pimpinan aksi dan Kabid Akspel GMKI Cabang Tarutung mengatakan meminta Bupati Taput Nikson Nababan M.Si untuk ikut menolak kenaikan harga BBM bersubsidi serta menandatangani nota kesepahaman yang telah disediakan oleh GMKI Cabang Tarutung.
“Kami meminta Bapak Bupati Taput Nikson Nababan M.Si untuk ikut bersama-sama dengan kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi ini, serta kami meminta Bapak Bupati Nikson Nababan, M.Si untuk menandatangani nota kesepahaman yang telah kita sediakan,” ucapnya.
Menanggapi aspirasi yang disampaikan oleh GMKI Cabang Tarutung, Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan, M.Si, mengatakan akan menyampaikan aspirasi GMKI Cabang Tarutung ini ke pemerintah pusat, tetapi untuk menandatangani nota kesepahaman yang diminta oleh GMKI, Bupati Taput Nikson Nababan M.Si., mengatakan tidak berani karena banyak aturan hukum yang perlu dikaji untuk menyetujui sebuah usulan yang bersifat adminitratif.
“Kita akan sampaikan ke pemerintah pusat aspirasinya yah, soal nota kesepahamannya tidak bisa saya tanda tangani karena ada aturan hukum soal itu selaku saya kepala daerah,” ucapnya.
GMKI Cabang Tarutung merasa tidak puas dengan tanggapan Bupati Tapanuli Utara, sehingga akan kembali melakukan aksi unjuk rasa untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan massa yang lebih besar.(*)
