PIRAMIDA.ID- Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PP PMKRI) mengadakan Webinar dengan mengangkat topik ‘Food Estate dan Ancaman Ketahanan Pangan’ pada Sabtu, 13 Maret 2020.
Adapun yang menjadi narasumber dalam webinar ini, yakni Panutan S. Sulendrakusuma selaku Deputi III Kantor Staf Presiden yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Prof. Bustanul Arifin; Arie Rompas perwakilan Greenpeace Indonesia; Laksmi Savitri selaku Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada; dan Djarot Saiful Hidayat selaku Anggota DPR RI yang berhalangan hadir.
Webinar ini diawali dengan kata sambutan dari Benidiktus Papa selaku Ketua Presidium PP PMKRI. Dalam sambutan ia menyampaikan, proyek food estate ini harus menjadi perhatian kita bersama karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, perlu dipikirkan kembali terkaia dampak yang nantinya akan terjadi.
“Ada beberapa catatan yang harus disampaikan. Pertama, bagaimana potensi lahan food estate yang menggunakan lahan gambut? Mengingat kerusakan lahan gambut di era Orde Baru. Kedua, ancaman kerugian negara. Pengalokasian dana yang begitu besar di tengah pandemi akan menjadi sesuatu yang riskan. Ketiga, bagaimana stabilitas terhadap tanaman endemik dan kerusakan lingkungan, sebab persoalan lingkungan hidup menjadi persoalan yang pelik di beberapa daerah seperti di kalimantan. keempat, bagaimana dengan pelibatan petani-petani lokal dan penguasaan tunggal terhadap lahan petani,” demikian ia sampaikan dalam sambutannya.
Prof. Bustanul Arifin mengatakan, program food estate merupakan program strategis nasional yang melibatkan lintas kementerian. Di mana konsepnya menjadi lumbung pangan strategis untuk memenuhi cadangan pangan dan apabila memungkinkan akan dilakukan eskpor.
Food estate padi di Kalimantan Tengah mencapai 165.000 hektar. Terdapat beberapa hal dalam rekomendasi kebijakan ke depan di antaranya, rekayasa sosial dan kelembagaan, integrasi dan pengembangan kualitas SDM petani setempat.
Laksmi Savitri dalam materinya menyampaikan, masalah utama ketahanan pangan pada pandemi Covid-19 ialah rantai pasok pangan yang panjang bukan ketersedian produk.
“Rasionalitas pasar menjadi sangat dominan, rasionalitas pasar jugalah yang bisa menjelaskan kenapa ada impor pangan di tengah musim panen, dan rasionalitas pasar juga lah yang membuat kenapa terjadi pembukaan hutan. Berdasarkan ini juga kita bisa melihat Indonesia belum mampu membangun sistem pangan sendiri,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, hal yang dapat kita lakukan dalam memperbaiki sistem pangan kita, yakni menghindari dampak-dampak termaksud, memampukan fasilitator desa yang berfungsi sebagai mata dan telinga negara yang peka, sekaligus penyambung lidah warga desa, agar perubahan masih berada dalam rentang kendali dan aspirasi masyarakat pedesaan sendiri, memungkin para pengambil kebijakan untuk menjadikan kerja lapangan, mendengar, dan dialog langsung sebagai prosedur standar untuk menciptakan mekanisme teknokrasi yang berpihak, dan memperpendek rantai pasok pangan dengan mengembangkan pangan lokal, sehat, dan berkeadilan.
Arie Rompas menyampaikan, program food estate yang dicanangkan Jokowi tidak belajar dari kegagalan yang pernah dilakukan oleh orde baru dan di masa Susilo Bambang Yudhoyona di mana pola yang dilakukan juga hampir sama.
“Kita bisa meilihat bagaimana hari ini hutan Kalimantan sudah mulai dirambah demi perluas lahan food estate. Hutan yang seharusnya menjaga keseimbangan ekologis pasti akan terganggu dengan hal ini. Kita perlu mengubah secara radikal sistem pangan kita yang lebih mengarah kepada sistem kerakyatan agar masa depan masyarakat kita dapat lebih terjamin dan keberlangsungan alam tetap dapat terjaga,” pungkasnya.(*)
