PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyusul dugaan penguasaan dan penggarapan kawasan Hutan Register 18 di Kabupaten Simalungun menjadi perkebunan kelapa sawit.
Fawer secara khusus meminta Kepala Dinas LHK Sumut, Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP., tidak menganggap persoalan ini sebagai isu biasa yang dapat diselesaikan dengan jawaban normatif.
“Kalau kawasan hutan bisa diduga digarap dan ditanami sawit oleh oknum tertentu, sementara pengawasan tidak menunjukkan hasil nyata, lalu apa sebenarnya fungsi pengawasan kehutanan? Jangan sampai negara kalah oleh kepentingan para pemain lahan,” kecamnya.
Menurut Fawer, persoalan Register 18 harus dibongkar secara transparan. Pemerintah perlu memastikan batas kawasan hutan, status perizinan, riwayat penguasaan lahan, serta identitas pihak-pihak yang diduga melakukan aktivitas perkebunan di dalam kawasan tersebut.
ILAJ juga meminta agar dilakukan evaluasi terhadap jajaran pengawasan kehutanan yang memiliki kewenangan di wilayah tersebut, termasuk unit pelaksana teknis terkait.
“Ini bukan sekadar persoalan pohon yang ditebang atau lahan yang ditanami sawit. Ini menyangkut wibawa negara, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Jangan biarkan kawasan hutan menjadi ladang bisnis segelintir orang,” lanjutnya.
ILAJ menyatakan akan terus mengawal persoalan Register 18 Simalungun dan mendorong instansi berwenang melakukan pemeriksaan serta penindakan apabila ditemukan pelanggaran hukum.
“Negara tidak boleh kalah. Hutan harus diselamatkan, bukan dibiarkan menjadi perkebunan atas nama kepentingan oknum tertentu,” tutup Fawer. (TIM)



















