PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, secara terbuka mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Heri W. Marpaung, S.STP., M.AP., dalam menjalankan fungsi pengawasan kawasan Hutan Register 18 di Kabupaten Simalungun.
Fawer menyebut dugaan penggarapan kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit oleh oknum tertentu tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Apabila dugaan tersebut benar, maka harus ada penjelasan mengenai bagaimana aktivitas itu dapat berlangsung dan sejauh mana pengawasan pemerintah telah dilakukan.
“Pertanyaan kami sederhana: apakah Dinas LHK Sumut tidak mengetahui, tidak mampu mengawasi, atau memang belum serius menangani persoalan Register 18? Publik berhak mendapatkan jawaban, bukan sekadar janji dan laporan administratif,” ujarnya.
Ia menegaskan, ILAJ tidak ingin persoalan kawasan hutan hanya berhenti menjadi polemik tanpa kejelasan tindakan. Pemerintah harus berani melakukan verifikasi lapangan, memeriksa legalitas penguasaan lahan, serta menindak setiap pelanggaran yang terbukti.
“Jangan hanya berani kepada masyarakat kecil. Kalau ada oknum besar yang bermain di kawasan hutan, pemerintah harus berani mengungkapnya. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” tegasnya.
ILAJ meminta Kadis LHK Sumut menyampaikan penjelasan terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi terkini Register 18 Simalungun dan langkah konkret yang akan dilakukan untuk melindungi kawasan tersebut. (TIM)



















