Piramida.id
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy
Sabtu, November 21, 2026
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas
No Result
View All Result
Piramida.id
  • Berita
  • Dialektika
  • Dunia
  • Edukasi
  • Ekologi
  • Ekosospolbud
  • Kabar Desa
  • Pojokan
  • Sains
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Spiritualitas
HomeBerita

Kejaksaan Hentikan Pengumpulan Data MBG, Ketua ILAJ: Ini Pukulan bagi Publik, Siapa Kini Berani Mengawal Dugaan Penyimpangan MBG?

byPiramida.id
14/07/2026
inBerita
98
SHARES
700
VIEWS
Bagikan ke FacebookBagikan ke WhatsappBagikan ke Telegram

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS, menilai terbitnya Surat Kejaksaan Agung Nomor B-3256/F.2/Fd.2/07/2026 tentang penghentian pengumpulan data dan keterangan terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan perkembangan yang patut menjadi perhatian serius masyarakat Indonesia.

Menurut Fawer, ILAJ menghormati keputusan Kejaksaan Agung beserta seluruh pertimbangan yang melatarbelakanginya. Namun, di mata publik, keputusan tersebut muncul setelah Kejaksaan Agung menghadapi gelombang serangan opini di media sosial, terutama sejak mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, ditetapkan sebagai tersangka.

“Kami melihat ini sebagai pukulan bagi publik. Ketika Kejaksaan terus dihantam di media sosial, yang berpotensi melemah bukan hanya institusinya, tetapi juga semangat pemberantasan korupsi yang sedang berjalan,” kata Fawer, Minggu (13/7/2026).

Fawer mengingatkan, sebelumnya Kejaksaan Agung menunjukkan komitmen untuk melakukan pengumpulan data dan keterangan terkait dugaan permasalahan dalam pelaksanaan Program MBG. Namun, setelah berbagai dinamika yang berkembang, justru terbit surat penghentian kegiatan tersebut.

Menurutnya, kondisi itu memunculkan pertanyaan yang wajar di tengah masyarakat.

“Sekarang publik bertanya, siapa yang akan mengawal apabila terdapat dugaan penyimpangan Program MBG? Apakah Polri akan mengambil langkah sesuai kewenangannya? Apakah KPK akan bertindak jika terdapat unsur tindak pidana korupsi? Atau bagaimana fungsi pengawasan Komisi III DPR RI akan dijalankan? Yang paling penting, jangan sampai ada kekosongan dalam pengawasan terhadap program yang menggunakan anggaran negara,” ujarnya.

ILAJ menilai fenomena ini menjadi pelajaran penting bahwa perang opini di media sosial dapat berdampak terhadap kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum.

“Setiap hari Kejaksaan diserang, diframing, bahkan dihakimi di ruang digital. Padahal, Kejaksaan selama ini berada di garis depan menyelamatkan triliunan rupiah keuangan negara melalui penanganan berbagai perkara korupsi. Jangan sampai serangan yang terus-menerus justru mengurangi keberanian aparat penegak hukum dalam mengusut perkara-perkara besar,” tegasnya.

Fawer juga menyoroti berbagai narasi yang menyerang pribadi Febrie Adriansyah di media sosial.

Menurutnya, kritik merupakan bagian dari demokrasi, namun setiap orang tetap memiliki hak untuk diperlakukan sesuai asas praduga tak bersalah.

“Kami menyaksikan bagaimana Febrie dihujat, dimaki, bahkan menjadi sasaran perundungan di media sosial, padahal proses hukumnya masih berjalan dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagaimana jika pada akhirnya ada putusan yang berbeda? Siapa yang akan memulihkan nama baiknya dan dampak yang dirasakan keluarganya? Karena itu, jangan menghakimi seseorang sebelum proses peradilan selesai,” kata Fawer.

Bagi ILAJ, lanjut Fawer, Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Febrie Adriansyah merupakan figur yang dikenal publik karena keberaniannya menangani berbagai perkara korupsi besar dan melawan mafia.

Karena itu, proses hukum terhadap Febrie harus dihormati, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mendegradasi kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kejaksaan.

“Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Namun jangan sampai proses terhadap satu orang dijadikan pintu masuk untuk melemahkan Kejaksaan. Yang dirugikan nantinya bukan hanya institusi Kejaksaan, tetapi juga negara dan rakyat Indonesia yang membutuhkan penegakan hukum yang kuat,” ujarnya.

ILAJ juga memberikan perhatian terhadap peran Komisi III DPR RI sebagai mitra kerja aparat penegak hukum.

“Kami berharap Komisi III DPR RI menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, proporsional, dan tetap memberikan dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi. Bangsa ini membutuhkan Kejaksaan yang kuat, profesional, independen, dan tidak mudah dilemahkan oleh perang opini,” kata Fawer.

Menutup pernyataannya, Fawer mengajak seluruh masyarakat untuk tetap mendukung agenda pemberantasan korupsi dan menghormati proses hukum yang berlaku.

“Mari hentikan penghakiman di media sosial. Kritik boleh, pengawasan perlu, tetapi jangan sampai opini menggantikan proses hukum. Indonesia membutuhkan aparat penegak hukum yang berani, profesional, dan konsisten melawan koruptor serta mafia. Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi ikut melemah karena perang opini di ruang digital,” tutup Fawer. (TIM)

Share39SendShare

Related Posts

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026

PIRAMIDA.ID | Jakarta — Silaturahmi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dengan Habib Rizieq Syihab menjadi sorotan. Namun, menilai sikap...

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026

PIRAMIDA.ID- Belakangan ini publik terus diadu domba oleh kepentingan elit yang patut diduga sejak awal telah membohongi masyarakat. Rakyat disibukkan...

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik tajam terhadap sistem pengawasan Dinas Lingkungan...

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, secara terbuka mempertanyakan kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Lingkungan Hidup...

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026

PIRAMIDA.ID – Ketua Institute Law and Justice (ILAJ), Fawer Full Fander Sihite, S.H., S.Th., MAPS., menegaskan bahwa perkara hukum yang...

Load More

Tinggalkan KomentarBatalkan balasan

Terkini

Berita

Dari Ulama hingga KWI, Kapolri Jenderal Suyudi Bangun Komunikasi Lintas Agama Dalam Agenda Toleransi Kebangsaan

20/11/2026
Berita

Demokrasi Tidak Boleh Berhenti di Gibran: PMKRI Pematangsiantar Desak Prabowo Ikut Mundur

20/11/2026
Berita

Fawer Sihite: Kalau Register 18 Terus Digunduli, Untuk Apa Ada Dinas Kehutanan? ILAJ Desak Evaluasi Pengawasan!

19/11/2026
Berita

ILAJ Tantang Kadis LHK Sumut Buktikan Kinerja: Siapa yang Bertanggung Jawab atas Dugaan Penggarapan Register 18 Simalungun?

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ Sentil Keras Kadis LHK Sumut: Jangan Tutup Mata, Register 18 Simalungun Diduga Berubah Jadi Kebun Sawit!

19/11/2026
Berita

Ketua ILAJ: Jabatan dan Relasi Profesional Tidak Bisa Menggantikan Pembuktian Kesalahan Febrie Adriansyah!

18/11/2026

Populer

Berita

Minim Kegiatan Pemuda, KNPI Desak Kepala Dispora Simalungun Dicopot

28/10/2026
Pojokan

Asal-usul Permainan Tradisional Anak-anak

12/07/2023
Pojokan

Pesan Tersembunyi Ki Narto Sabdo Dalam Lagu Kelinci Ucul

23/09/2020
istimewa
Dialektika

Ana ‘Abdu Man ‘Allamani

17/06/2020
Sorot Publik

Dinilai Mampu Menjadi Jembatan Antara Kepentingan Bangsa Dengan Masa Depan Anak Muda, Gen Z Bersuara : Kami Mendukung Penuh Sufmi Dasco sebagai Wakil Presiden

16/11/2026
Berita

Dinamika Suksesi dan Kebutuhan Negarawan: Kanaka Movement Menilai Sufmi Dasco Ahmad Sosok Paling Ideal Mengisi Posisi Wakil Presiden

16/11/2026
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Terms
  • Policy

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus

No Result
View All Result
  • Kabar Desa
  • Dunia
  • Ekologi
  • Dialektika
  • Sopolitika
  • Sorot Publik
  • Lainnya
    • Ekosospolbud
    • Pojokan
    • Sains
    • Spiritualitas

© 2020-2024 Piramida ID

rotasibarakberita hari iniberita boladanau tobafons nuntiorum infamissimus